QUO VADIS MAKNA DEMOKRASI YANG BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD 1945

QUO VADIS MAKNA DEMOKRASI YANG BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD 1945 Disusun oleh Muhammad Gibty AL Pancasila sebagai norma dasar (grund norm) adalah pedoman, falsafah, dan pandangan hidup Bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu gagasan yang terdapat dalam Pancasila adalah demokrasi. Hal tersebut terdapat pada Pancasila sila ke-empat yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Demokrasi dapat diartikan sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.1 Sebagai pedoman, Pancasila perlu diamalkan, dihayati, dilaksanakan, dan diaplikasikan pada seluruh aspek kehidupan, termasuk gagasan mengenai demokrasi yang terdapat pada sila ke-empat. Salah satu prinsip demokrasi menurut Willem Konijnenbelt adalah setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas, dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan. Salah satu pendiri bangsa (founding father) Indonesia, Mohammad Hatta menyatakan bahwa, “democracy is something which should and eventually must, touch the lives of the people every day and in all ways”. Membahas demokrasi, mau tidak mau juga membahas mengenai negara hukum (rechtstaat). Indonesia dalam konstitusinya menyatakan diri sebagai negara hukum. Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak bisa dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arahnya, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan maknanya. 2 Menurut Franz Magis Suseno, demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. 1 2

JimlyAsshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 241. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 8.

Selain negara hukum, bahasan demokrasi juga mencakup mengenai tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, demokrasi adalah kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Kekuasaan yang berasal dari rakyat tersebut dilaksanakan oleh para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Para wakil rakyat tersebut berperan sebagai pemerintah yang mempunyai tugas untuk mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, pemerintah perlu “di pagari” dengan asasasas agar dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Asas-asas tersebut dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).3 Sistem pemerintahan di Indonesia menganut asas dokonsentrasi dan desentralisasi. Artinya, sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan ke pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.4 Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing dipimpin oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menetapkan bahwa, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18 Ayat (4) maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).5 Bagian menimbang huruf b pada UU tersebut, menimbang bahwa: penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung selama ini masih diliputi dengan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pertanyaannya, prinsip demokrasi seperti apakah yang hendak dicapai oleh para legislator Indonesia? Sehubungan ditetapkannya UU Pilkada tersebut, terjadi pro kontra dikalangan masyarakat. Pasalnya, ditetapkannya undang-undang tersebut mengubah tata cara pemilihan umum kepala daerah. Menurut ketentuan UU tersebut, ditetapkan bahwa kepala daerah yaitu gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD). Penulis

3

4

5

Asas-asas umum pemerintahan yang baik terdiri dari: (1) Asas kepastian hukum; (2) Asas tertib penyelenggaraan negara; (3) Asas kepentingan umum; (4) Asas keterbukaan; (5) Asas proposionalitas; (6) Asas Profesionalitas; dan (7) Asas akuntabilitas. Asas-asas tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tidak semua kewenangan pemerintah pusat di diserahan kepada pemerintah daerah. Aspe-aspek kenegaraan seperti: (1) Agama; (2) Yustisi; (3) Politik luar negeri; (4) Moneter dan fiskal nasional; (5) Pertahanan dan keamanan tetap berada diranah Pemerintah Pusat. Lembaran Negara Nomor 243 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586.

berpandangan bahwa apabila pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan dengan tata cara demikian, maka praktik pemilihan umum tersebut sebagai bentuk penggerusan terhadap demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang demikian tidak mewujudkan rakyat sebagai golongan yang memiliki kedaulatan. Disamping itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD menyebabkan rakyat tidak dapat melaksanakan salah satu hak politiknya yaitu dalam memilih pemimpin daerah mereka sendiri. Apakah demokrasi yang demikian yang hendak dicapai oleh para legislator Indonesia? Apakah demokrasi tersebut telah sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945? Sebagai Warga Negara Indonesia, kita wajib mengawal, menghargai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan Rakyat Indonesia. Karena hilangnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, menandakan akhir dari sebuah peradaban.