Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap budgetary slack dengan desentralisasi, locus of control dan budaya organisasi sebagai variabel moderasi

June 9, 2018 | Author: Wahyu Bachtiar | Category: Documents


Comments



Description

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP BUDGETARY SLACK DENGAN DESENTRALISASI, LOCUS OF CONTROL DAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris di Provinsi Maluku Utara) Jurnal Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat Strata S-1

Bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik

Diajukan oleh:

WAHYU BACHTIAR 02271311132

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE 2018

1

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP BUDGETARY SLACK DENGAN DESENTRALISASI, LOCUS OF CONTROL DAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI Wahyu Bachtiar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Khairun Ternate e-mail: [email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Budgetary Slack dengan Desentralisasi, Locus Of Control dan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Populasi dalam Penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Maluku Utara sebanyak 512 dengan sampel sebanyak 82 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan Proportionate Random Sampling. Metode pengumpulan data adalah metode Survei menggunakan Kuesioner. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Moderasi (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Budgetary Slack, Desentralisasi tidak memoderasi hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Budgetary Slack, Locus Of Control memoderasi pengaruh hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Budgetary Slack, Budaya Organisasi memoderasi hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Budgetary Slack Kata Kunci : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Budgetary Slack, Desentralisasi, Locus Of Control, Budaya Organisasi

ABSTRACT This study aims to determine the effect of Budgetary Participation on Budgetary Slack with Decentralization, Locus Of Control and Organizational Culture As Moderation Variables. The population in this study is the Regional Device Work Unit (SKPD) in North Maluku Province as many as 512 with a sample of 82 respondents. Sampling technique using Proportionate Random Sampling. Methods of data collection is a survey method using Questionnaire. Data analysis techniques using Moderation Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that Budgetary Slack Participation does not affect the Budgetary Slack, Decentralization does not moderate the relationship between Budgetary Participation Budgeting Slack, Locus Of Control moderate the influence of Participation Budgeting Relationship to Budgetary Slack, Organizational Culture moderate the relationship between Budgeting Participation Budgetary Slack Keywords: Budgetary Participation, Budgetary Slack, Decentralization, Locus Of Control, and Organizational Culture

2

PENDAHULUAN Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-laba terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan globalisasi dan era reformasi, dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit. informasi memegang peran semakin penting, salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik. baik untuk tujuan pertanggung jawaban maupun manajerial. Akuntansi sektor publik juga berkaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. domai publik memiliki wilayah yang luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. luasnya wilayah publik tidak hanya dikarenakan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya. tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. secara kelembagaannya domain publik antara lain meliputi badanbadan pemerintahan, seperti pemerintahan pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah. perusahan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Universitas dan organisasi nirlaba lainnya. Akuntansi sektor publik memiliki mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Anggaran dapat mempengaruhi perilaku manusia, untuk menghasilkan sebuah anggaran yang efektif, manajer membutuhkan kemampuan untuk memprediksi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, partisipasi dan gaya penyusunan. Pada saat bawahan memberikan perkiraan yang bias kepada atasan, timbul senjangan anggaran (budgetary slack) (Kartika, 2010). Perilaku manusia yang positif dapat berupa peningkatan kinerja manajer karena dapat termotivasi oleh anggaran yang dipergunakan sebagai dasar penilaian kinerja tersebut. perilaku negatif yang mungkin timbul karena kecendrungan manajer untuk menciptakan senjangan dalam anggaran. Proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode top down dan buttom up. Top down merupakan metode penyusunan anggaran yang dilaksanakan dari tingkat atas ke tingkat bawah, sedangkan buttom up merupakan metode penyusunan anggaran yang dilaksanakan dari tingkat bawah ke tingkat yang paling. Proses penyusunan anggaran yang digunakan pemerintah adalah metode buttom up. Proses penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah dilakukan melalui musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Musrenbang dilakukan dari tingkat desa, hingga tingkat nasional (Pemerintah Pusat Jakarta) (Chiristiana, 2009). Partisipasi penyusunan anggaran dapat memberikan kesempatan kepada manajer atau bawahan untuk ikut serta menentukan bagaimana anggaran akan disusun sesuai dengan sasaran anggaran pada bagian atau divisi masing-masing. Para bawahan dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran karena mereka mempunyai kecukupan informasi untuk memprediksi masa depan secara tepat, sehingga keterlibatan mereka mengurangi kecenderungan individu yang terlibat didalam proses penyusunan anggaran untuk melakukan senjangan anggaran. Namun selain adanya keuntungan dalam penerapan partisipasi anggaran terdapat juga kelemahan, dimana partisipasi dalam penganggaran memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menentukan rencana anggarannya.

3

Kesempatan ini dapat digunakan secara negatif sehingga dapat menimbulkan senjangan dalam anggaran (Husain, 2013). Penelitian yang menguji hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan angggaran belum menunjukan hasil yang konsisten. Widyaningsih, (2011), Djasuli dan Fadilah, (2011), Utami, (2012) dan Pratama, (2013) mengungkapkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif pada senjangan anggaran, berbeda dengan Supanto (2010), Husain (2011), Ramadina, (2013), Putri (2013) dan Rahmiati (2013) yang mengungkapkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki hubunga yang negatif dan signifikan terhadap budgetary slack. Penelitian lain yang dilakukan oleh Young, (1985) yang menunjukkan bahwa semakin tingginya risiko, bawahan yang berpartisipasi menyusun anggaran akan melakukan senjangan anggaran, hasil penelitian yang bertentangan diungkapkan oleh Asak, (2014), Pratomo, (2008) dan Minan, (2005) yang menunjukan hasil bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak dapat berpegaruh terhadap budgetary slack. Brownell (1982) menjelaskan Partisipasi anggaran merupakan sebuah proses atau upaya untuk menggambarkan dimana individu dapat terlibat dalam penyusunan anggaran dan berpengaruh terhadap target anggaran yang bisa mendapatkan pengargaan atas tercapainya anggaran. senjangan anggaran atau biasa dikenal dengan budgetary slack juga dapat timbul karena terlibatannya individu dalam penyusunan anggaran. Budgetary slack merupakan suatu unsur kesengajaan yang dilakukan oleh manajer yang terlibat dalam penganggaran dengan memberikan usulan dan estimasi yang tidak sesuai dengan sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan dengan cara menurunkan estimasi pendapatan (underestimate revenue) yang sesungguhnya bisa dicapai dan menaikkan estimasi biaya (overestimate cost) yang dibutuhkan (Dunk, 1993). Senjangan anggaran terjadi dikarenakan individu cenderung mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan menaikkan biaya dibandingkan dengan estimasi terbaik yang diajukan, sehingga target akan mudah tercapai. Kondisi lingkungan yang tidak pasti akan membuat individu melakukan senjangan anggaran. Hal ini disebakan oleh individu tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Dapat mengambil kesimpulan bahwa senjangan anggaran adalah salah satu fenomena yang terjadi di saat proses perencanaan anggaran, dimana seseorang mendapatkan kesempatan ikut berpartisipasi dalam mengungkapkan target anggaran maka seseorang tidak membuat target sesuai dengan kemampuan optimalnya, tetapi seseorang dapat membuat anggaran yang mudah dicapai sehingga timbul senjangan anggaran. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pembagian urusan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, menurut undang-undang tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama urusan pemerintahan absolut, yang kedua tentang pemerintahan konkuren dan yang ketiga yaitu tentang urusan pemerintahan secara umum. asas yang dapat digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan tersebut terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan yang mewajibkan Gubernur, Bupati atau walikota dan perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu. pemerintah daerah menjalakan otonomi seluas-luasnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4

Desentralisasi juga digunakan karena struktur yang terdesentralisasi para manajer atau bawahan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab sangat besar dalam mengambil suatu keputusan. Menurut Miah dan Mia, (1996) desentralisasi adalah seberapa jauh manajer yang lebih tinggi mengijinkan manajer dibawahnya untuk mengambil keputusan secara independen. Ungkapan tersebut didukung dengan penelitian Gul dkk, (1995) menyatakan partisipasi anggaran dengan kinerja manajer berpengaruh positif terhadap organisasi yang bersifat desentralisasi. Berbeda dengan penelitian Nor, (2007). menyebutkan bahwa kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran dengan faktor kontigensi (Desentralisasi dan gaya kepemimpinan) terhadap kinerja manajerial tidak signifikan. hal ini mengidikasiakan bahwa kombinasi kesesuaian antara partisipasi anggaran dan faktor kontigensi (desentralisasi dan gaya kepemimpinan) terhadap kinerja manajerial bukanlah merupakan kesesuaian terbaik. Terkait kecenderungan yang terjadi terhadap budgetary slack, perilaku penyusun anggaran juga dipengaruhi oleh kondisi internal lainnya yakni Locus of Control. Locus of control adalah keyakinan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh individu dalam menyikapi seluruh kerjadian yang berhubungan dengan dirinya (Ferial, 2016). Mereka akan merasa mampu menyelesaikan segala masalah yang dihadapi dalam setiap pekerjaan yang di bebankan kepadanya. Mereka akan merasa mampu dalam menyelesaikan segala tugas tanpa memiliki rasa gelisah atau ketidakmampuan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Locus of control diduga memiliki pengaruh dengan slack anggaran. karena locus of control adalah suatu kendali yang terdapat pada diri seseorang terhadap suatu peristiwa. jika locus of control dikaitkan dengan partisipasi anggaran, seseorang yang tidak memiliki internal locus of control yang baik akan gagal menjalankan fungsi dan perannya dalam proses penyusunan anggaran serta dalam mencapai sasaran anggaran. Hal ini akan menyebabkan gagalnya partisipasi anggaran yang akan berdampak pada penurunan kinerja dan rendahnya pencapaian sehingga berakibat pada terjadinya senjangan anggaran (Krisnayanti dkk, 2017). Dalam penelitian ini peneliti tertarik menggunakan locus of control sebagai variabel moderasi karena diduga mempunyai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap budgetary slack. locus of control sebagai variabel moderasi antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap budgetary slack telah diuji oleh beberapa peneiliti. contohnya hasil dari penelitian Hapsari dkk, (2015) menunjukan bahwa locus of control memperlemah pengaruh anggaran partisipatif pada budgetary slack. Dalam artinya locus of control dapat mempengaruhi partisipasi anggaran terhadap budgetary slack. Berbeda dengan penelitian (Krisnayanti dkk, 2017) yang menunjukan hasil dari variabel locus of control secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack. Variabel yang dapat memoderasi hubungan partisipasi anggaran terhadap budgetary slack antara lain adalah variabel budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri merupakan suatu sistem nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma yang unik dimiliki secara bersama oleh anggota suatu organisasi. Budaya organisasi sebagai hasil kesepakatan bersama akan menjadikan anggota organisasi tersebut mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengimplementasikan aspek-aspek penting budaya organisasi tersebut. Hal ini akan mendorong timbulnya itikad baik atau komitmen anggota terhadap organisasi yang menaunginya Agusti, (2012). Budaya organisasi mempengaruhi cara manusia bertindak dalam organisasi.

5

Budaya berkaitan dengan cara seseorang menganggap pekerjaan, bekerja sama dengan rekan kerja, dan memandang masa depan (Supanto, 2010). Menurut Dewi, (2013) budaya organisasi birokrasi berkaitan erat dengan pelayanan publik, karena organisasi publik telah menetapkan peraturan normatif yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan aparatur. Adapun budaya organisasi telah menjadi cara dalam melakukan pekerjaan dan memberikan tanggapan pada kondisi lingkungan organisasi, dalam hal ini proses penyusunan anggaran meliputi anggaran partisipatif dan kinerja. Budaya organisasi yang diterapkan di pemerintah Indonesia memiliki karakter budaya model birokratis. Budaya birokratis mampu membentuk identitas individu di dalam organisasi dan organisasi itu sendiri. Identitas tersebut merupakan pembeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Pembeda tersebut dapat berfungsi sebagai pengendali perilaku anggota organisasi Dewi, (2013). Laporan Realisasi Anggaran SKPD/SKPKD/Pemerintah Provinsi Provinsi Maluku Utara merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/DefisitLRA, dan Pembiayaan dengan anggarannya. Tujuan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/ SKPKD/Pemerintah Daerah secara komparatif. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundangundangan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, dan Surplus/Defisit. Pendapatan-LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancer dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan tidak perlu dibayar kembali. Menurut PSAP Nomor 1 Paragraf 44 tentang Kerangka Konseptual bahwa dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Sah - LRA merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah, pencapaian target Lain-lain PAD yang Sah dalam Tahun 2015 secara keseluruhan mencapai realisasi sebesar Rp13.190.031.725,32 atau 7,22 % dari target anggaran sebesar Rp182.636.132.000,00. Hasil capaian dari Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah sangat jauh dari target yang ditetapkan yang hanya terealisasi sebesar 7,22 %,dari semua rincian jenis Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah tidak ada satupun yang mencapai target, bahkan ada yang tidak terealisasi atau sebesar 0,00 %. Hal ini berdampak negatif pada pencapaian relisasi belanja daerah yang terganggunya capaian program dan akan mengalami senjangan anggaran pada kegiatan di SKPD. Tidak tercapainya target Lain-lain PAD yang Sah dalam Tahun 2015 disebabkan estimasi pencapaian target yang ditetapkan terlalu tinggi dan mengalami senjangan pada PAD di tahun 2015, untuk itu kedepan Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan mengrasionalkan data potensi dan sumber penerimaan agar pencapaian target bisa dicapai.

6

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu jenis Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai Dana Perimbangan berdasarkan Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Pencapaian realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak - LRA Terealisasi sebesar Rp37.981.605.346,00 atau 38,34 % dari target penerimaan yang ditetapkan dalam anggaran sebesar Rp99.054.166.000,00. Realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil pajak, realisasi penerimaan tidak mencapai target yang ditetapkan, terealisasi hanya 38,34 % dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2014 kedua jenis objek tersebut ditahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target yang ditetapkan dikarenakan penyusunan anggaran tidak berpatokan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 yang didalamnya memuat rincian alokasi transfer ke pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak atau DBH Sumber Daya Alam-LRA Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp.57.983.592.668,00 atau 76,28 % dari target yang di anggarkan sebesar Rp76.009.493.000,00. Realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil Pajak atau Sumber Daya Alam-LRA, realisasi penerimaan tidak mencapai target yang ditetapkan, terealisasi hanya 76,28 % dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2014 kedua jenis objek tersebut ditahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target yang ditetapkan dikarenakan penyusunan anggaran tidak berpatokan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 yang didalamnya memuat rincian alokasi transfer ke pemerintah daerah. KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Teori Agensi Agency Theory terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan responsibility desicion making kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Dalam penelitian akuntansi manajemen, teori agensi digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan fungsi manfaat prinsipal, dan kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen (Raharjo, 2007).

B. Teori Kontigensi Teori atau model kontingensi (Fiedler, 1967) sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Model atau teori kontingensi Fiedler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Kepemimpinan tidak akan terjadi dalam satu kevakuman sosial atau lingkungan. Para pemimpin mencoba melakukan pengaruhnya kepada anggota kelompok dalam kaitannya dengan situasi-situasi yang spesifik. Karena situasi dapat sangat

7

bervariasi sepanjang dimensi yang berbeda, oleh karenanya hanya masuk akal untuk memperkirakan bahwa tidak ada satu gaya atau pendekatan kepemimpinan yang akan selalu terbaik. Namun, sebagaimana telah kita pahami bahwa strategi yang paling efektif mungkin akan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Penerimaan kenyataan dasar ini melandasi teori tentang efektifitas pemimpin yang dikembangkan oleh Fiedler, yang menerangkan teorinya sebagai Contingency Approach. Asumsi sentral teori ini adalah bahwa kontribusi seorang pemimpin kepada kesuksesan kinerja oleh kelompoknya adalah ditentukan oleh kedua hal yakni karakteristik pemimpin dan dan oleh berbagai variasi kondisi dan situasi.

C.

Pengertian Anggaran

Menurut Mulyadi, (2001) Anggaran adalah suatu perencanaan kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan dapat diukur dalam standar satuan moneter dengan satuan ukuran lain yang menyatakan dengan jangka waktu satu tahun. anggaran merupakan perencanaan kerja dengan jangka waktu pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang sudah ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran. Hapsari, (2010) Penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan utama yaitu: 1). dapat menyesuaikan rencana strategis. 2). dapat membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. 3). dapat menugaskan tanggung jawab kepada manajer, agar mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. 4). untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Anggaran merupakan bagian dari cetak biru keuangan mengenai bagian dari perushan yang diharapkan dapat beroperasi. Mulyadi, (2001) fungsi anggaran yaitu: 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan dimasa yang akan datang. 3. Angggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dan manajer atas. 4. Angggaran berfungsi sebagai tolok ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. 5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian 6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan D.

Proses Penyusunan Anggaran

Dalam suatu organisasi proses penyusunan anggaran biasanya dilakukan oleh departemen anggaran dan komite anggaran, departemen anggaran mengevaluasi informasi sistem pengendalian anggaran. komite anggaran terdiri dari beberapa anggota manajemn senior yang dapat meninjau dan menyetujui masing-masing anggaran. komite anggaran juga dapat menyetujui revisi anggaran besar yang dibuat selama satu tahun. Proses penyusunan anggaran memerlukan organisasi yang memisahkan fungsi penyusun usulan anggaran, fungsi penelaah (review) dan pengesah (approval) usulan anggaran, dan fungsi administrasi anggaran. Komite anggaran yang anggotanya terdiri dari manajemen puncak perlu

8

dibentuk untuk melaksanakan fungsi review dan approval terhadap rangcangan anggaran yang diterima dari operating managers (Mulyadi, 2001) Mulyadi, (2001) ada 3 tahapan proses pengendalian anggaran (budgetary control process) yaitu: 1. Tahapan penetapan sasaran pencapaian tujuan. Penetapan perencanaan pencapaian tujuan dapat dimulai dengan menganalisis sasaran organisasi yang besar kedalam tujuan aktivitas yang khusus. 2. Tahap Implementasi Sesudah sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh manajer yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut dan dialokasikan sumber daya kepada manajer yang mendapatkan peran untuk pencapaian tujuan anggaran, fungsi anggaran dalam organisasi kemudian dikonsolidasikan dalam anggaran komprensif yang formal dan dapat disahkan oleh diredaksi dan pemegang saham. Tahapan implementasi, rencana formal tersebut dapat digunakan untuk mengkomunikasikan sasaran dan strategi organisasi, untuk memotivasi karyawan secara positif dalam organisasi. 3. Tahapan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Tujuan anggaran tidak dapat tercapai tanpa pemantauan secara bertahap terhadap kemajuan karyawan dalam pencapaian tujuan sasaran tersebut. Namun tahapan pengendalian dan evaluasi kinerja sesungguhnya dapat dibandingkan dengan standar tang sudah tercantum dalam anggaran , dan dapat menunjukan bidang masalah dimana organisasi dapat menyarankan tindakan pembentulan yang memadai untuk kinerja yang berada dibawah standar.

E.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan terlibatnya manajer dalam mengambil keputusan bersama pada komite anggaran mengenai rangkaian kegitan dimasa mendatang yang akan ditujuh oleh manajer tersebut kedalam anggaran yang tercapai. tingkat partisipasi operating manager dalam penyusunan anggaran akan mendorong moral kerja yang tinggi. Etika kerja dapat ditentukan oleh seberapa sering seseorang mengidentifikasi dirinya dengan tujuan organisasi dan bisa disimpulkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah proses dari tujuan organisasi yang dilibatkan para manajer untuk pencapaian anggaran yang menjadi tanggung jawab dalam partisipasi penyusunan anggaran untuk menentukan rencana (Mulyadi, 2001). Partisipasi dalam berbagai pihak membuat keputusan dapat terjadi pada penyusunan anggaran, dalam menyusun anggaran secara partisipasi dapat mengarapkan kinerja para manager bawahan akan meningkat Milani, (1975). ungkapan tersebut merupakan pemikiran ketika tujuan yang direncanakan secara partisipasi dapat disetujui karyawan yang berkomitmet dalam mencapai tujuan dengan standar yang sudah ditetapkan, karyawan juga merasa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri karena sudah berpartisipasi dalam penyusunannya agar tujuan yang ditentukan tercapai. Partisipasi dapat memiliki dampak yang positif yaitu dengan mengurangi penekanan dan kekhawatiran para manajer bawahan, dikarenakan manajer bawahan dapat mengetahui tujuan yang berkaitan dan dapat menerima tujuan yang dicapai.

9

F.

Senjangan Anggaran (Budgetary Salck)

Senjangan anggaran adalah perbedaan antara anggaran yang dinyatakan dan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksi. dalam keadaan terjadinya senjangan anggaran, bawahan cenderung mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan menaikan biaya dibandingkan dengan estimasi terbaik yang diajukan sehingga target akan muda tercapai. (Kardial, 2014). Banyak yang pelajari tentang budgetary slack dengan perspektif yang berbeda dalam akuntansi perilaku maupun akuntansi manajemen. menurut Young, (1985) budgetary slack merupakan suatu tindakan dari agen yang melebihi kemampuan produktif dengan memperkirakan pendapatan yang lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi, namun juga dapat memberikan kesempatan agar memilih standar kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan menurut Miyati (2014), budgetary slack adalah selisih antara karyawan yang sebenarnya diperlukan secara tepat dan jumlah karyawan yang sangat besar untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selain itu ada beberapa definisi yang telah dibuat untuk sektor publik oleh Yuhertina (2009), yang menyimpulkan bahwa suatu perencanaan anggaran yang sedang berjalan individu ikut terlibat dalam pembuatan anggaran akan cenderung berperilaku tidak produktif dengan meng"overestimate"kan cost atau memudahkan penghasilan. (Kristianto, 2009) adanya variabel budgetary slack karena tindakan bawahan yang mengecilkan kapasitas produktifinya ketika bawahan mendapatkan kesempatan untuk menentukan standar kerjanya.

G.

Desentralisasi

Pelimpahan wewenang atau biasa disebut desentralisasi mempunyai kaitan erat dengan struktur organisasi. struktur organisasi dapat memberi gambaran tentang pembagian kekuasaan dalam organisasi. struktur organisasi yang juga dapat disertai dengan tingkatan pelimpahan wewenang sentralisasi yang tinggi, dapat menunjukan semua keputusan penting yang akan ditentukan oleh manajer. menghubungkan sistem anggaran dengan pelimpahan wewenang dalam struktur organisasi akan menentukan kinerja manajerial Coryanata (2006). Desentralisasi merupakan praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Pelimpahan wewenang saat ini menjadi azas penyelenggaraan pemerintah yang diterima dengan berbagai macam bentuk aplikasi disetiap negara (Agusti, 2002). Desentralisasi dapat ditampilkan dalam penyusunan anggaran yang menyebabkan semakin luasnya tanggung jawab unsur pelaksanaan penyusunan anggaran disertai dengan kebijakan secara independen. hingga manajer dapat mengambil keputusan yang tepat terhadap struktur desentralisasi dengan wewenang yang semakin tinggi. kemudian manajer puncak dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada para manajer bawahan dalam pengambilan keputusan, sehingga pimpinan bawahan dapat membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang besar terhadap implementasi dan keputusan yang telah dibuat.

H.

Locus Of Control

Locus of control adalah keyakinan dari kompentensi yang dimiliki oleh seorang individu dalam menyikapi seluruh kejadian yang berhubungan dengan dirinya. Rotter ditahun 1954 mengembangkan konsep locus of control disaat itu menjadi aspek terpenting dalam penelitian tentang personaliti. Konsep locus of control merupakan sejauh mana orang percaya bahwa apa yang terjadi pada mereka tergantung pada perilaku mereka sendiri. Robbins dan Judge, (2007) mendefinisikan pusat kendali (locus of control) sebagai tingkat dimana individu

10

yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Internal adalah individu yang yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali atas apa-apa pun yang terjadi pada diri mereka, sedangkan eksternal adalah individu yang yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti keberuntungan dan kesempatan. Hapsari, (2010) Locus of control dibagi menjadi dua bagian dimensi yaitu : a. Internal locus of control Internal locus of control merupakan individu yang mempunyai keyakinan bahwa mereka yang memegang kendali atas segala peristiwa yang terjadi pada diri mereka. seseorang yang memiliki internal locus of control akan menjadi lebih aktif dan mampu memilih informasi yang mereka butuhkan. dengan kemampuan mereka sendiri dapat membuat keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. entah itu baik atau buruk. b. External locus of control External locus of control adalah tingkat kepercayaan yang ada dalam diri seseorang dengan segala sesuatu yang terjadi pada mereka dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya. mereka akan cenderung kurang tekun dalam usaha dalam mencapai tujuannya dengan memanfaatkan kesempatan yang tersedia dan menyadarkan hidupnya secara berlebihan pada kekuatan yang ada dari luar dirinya. Rotter (1975) menyatakan bahwa internal dan eksternal mewakili dua ujung kontinum, bukan bukan secara terpisah. Internal cenderung menyatakan bahwa sebuah peristiwa berada pada control mereka sendiri, sementara eksternal lebih cenderung menyalahkan factor luar yang mempengaruhi suatu kejadian yang menimpa mereka. I. Budaya Organisasi Budaya organisasi diciptakan dan dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam suatu organisasi dan diterima sebagai nilai untuk di perlihatkan dan dipertahankan oleh anggota baru. nilai tersebut digunakan untuk pedoman selama berada dalam lingkungan. setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut harus dapat mempelajari budaya berdasarkan dengan organisasinya. Namun dari hal tersebut dapat dijadikan salah satu ciri khas yang mampu membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Putri, (2013) Budaya organisasi merupakan seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dimuat oleh anggotaanggota organisasi yang kemudian digunakan untuk mengatasi masalah internal maupun eksternal organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara manusia bertindak dalam organisasi. Kurniawan, (2009) budaya organisasi merupakan suatu system makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi untuk membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya.. Sistem nilai tersebut dibuat oleh 7 indikator sebagai sari (essence) dari budaya organisasi, 7 indikator tersebut yaitu: J. Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan untuk peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Pengaruh Partisipasi Penyusunan terhadap Budgetary slack dengan Desentralisasi, Locus of control dan Budaya Organisasi sebagai variabel pemoderasi, penjabaran dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Penelitian Miyati, (2014) tentang Pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slack dengan pertimbangan etika sebagai variabel moderasi menunjukan hasil bahwa Partisipasi anggran berpengaruh positif dan signifikan

11

terhadap budgetary slack. Sesuai dengan penelitian Widyaningsih, (2011). Partisipasi anggaran berpengaruh langsung dan positif terhadap budgetary slack. Lain dari penelitian Mardongan, (2007) Pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan locus of control dan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi. Menunjukan hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan negatif terhadap senjangan anggaran pada SKPD kota Pematang Siantar. Didukung dengan penelitian Tresnayani dan Gayatri, (2016) Pengaruh partisipasi anggaran, asimetri informasi, kapasitas individu dan Kejelasan Sasaran anggaran terhadap potensi terjadinya budgetary slack. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap potensi terjadinya budgetary slack. Berbeda dengan penelitian Mulyani, (2012) menunjukan bahwa Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap budgetary slack.

K. Kerangka Pikir dan Hipotesis Model I

Partisipasi Penyusunan Anggaran (PA)

H1

Model II

Partisipasi Penyusunan Anggaran (PA)

H2 Desentralisasi (D)

Budgetary Slack (BS)

Budgetary Slack (BS)

H3 Locus of control (LC)

H4 Budaya Organisasi (BO)

Partisipasi penyusunan anggaran dalam teori agensi merupakan teori yang mempelajari hubungan atau keterkaitan pihak-pihak yang memiliki hubungan fungsional dan struktural, yaitu antara prisipal dan agen. Teori agensi berfokus pada orang atau individu yang ada di dalam organisasi dan bagaimana mereka berperilaku dengan mencoba untuk menjelaskan perbedaan antara kepentingan agen dan prinsipal yang mungkin dapat menimbulkan sebuah konflik. Konflik ini dapat terjadi karena adanya kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal yang terdapat perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya. Penyusunan anggaran dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu atasan (principal) dan bawahan (agent). Anggaran yang hanya disusun berdasarkan kehendak prinsipal tanpa melibatkan partisipasi agen dapat menimbulkan kesulitan bagi agen untuk mencapainya. Sebaliknya, anggaran yang hanya disusun berdasarkan kehendak agent saja juga dapat menimbulkan rendahnya motivasi bawahan dalam mencapai target-target optimal, bahkan akan dapat menimbulkan senjangan

12

anggaran. Beberapa literatur yang mendukung bahwa partisipasi akan menciptakan slack, antara lain mengemukakan bahwa partisipasi yang diberikan untuk agent akan menghasilkan budgetary slack (Kristianto, 2009). Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Indriani dkk, (2014), Miyati, (2014) dan Utami, (2012) Menunjukan bahwa Partisipasi anggaran berpengaruh postif terhadap budgetary slack. Berdasarkan uraian diatas maka logikanya sejalan dengan teori agensi yang berfokus pada orang atau individu yang berada dalam organisasi bahwa hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran mempunyai nilai positif. Dikarenakan partisipasi yang dilakukan oleh individu bukanlah partisipasi yang sebenarnya atau bisa di sebut partisipasi semu yang digunakan secara negatif untuk tujuan pribadi yang dapat menimbulkan resiko sebab akibat dalam organisasi. Hipotesis 1 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap budgetary slack Menurut Noor (2012) badan otonomi PBB, UNDP, Desentralisasi dirujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem pertanggung jawaban bersama antara institusi pemerintahan pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga dapat meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. dengan desentralisasi, diharapkan mampu memberikan peluang bagi tercipatanya pemerintah yang baik, seperti meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial dan berbagai keputusan politik, membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang dan memperluas tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas. Pengendalian atas masalah keagenan di dalam proses pengambilan keputusan adalah penting bilamana manajer pada saat melakukan dan melaksanakan suatu keputusan penting tersebut bukan merupakan pemegang klaim residual yang utama dan selanjutnya tidak menjadi bagian lain yang utama atas efek kesejahteraan dari keputusan mereka. Fakta adanya pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang kepada Bupati dan Walikota menunjukkan bahwa Bupati dan Walikota berperan sebagai Agen dan Rakyat merupakan prinsipal dalam rangka hubungan keagenan. Teori kontigensi secara sistematis mengindetifikasi berbagai kondisi atau faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan budgetary slack, dengan adanya pelimpahan wewenang yang bersifat desentralisasi, bawahan diberi wewenang dan tanggungjawab lebih besar dalam pengambilan keputusan dan melakukan kegiatannya daripada sentralisasi. Desentralisasi timbul sebagai akibat adanya tanggapan terhadap kondisi lingkungan dalam organisasi. partisipasi penyusunan anggaran menjadi kurang efektif apabila pelimpahan wewenang dilakukan secara sentralisasi. namun interaksi partisipasi penyusunan anggaran dengan budgetary slack dapat diperkuat dengan adanya pelimpahan wewenang yang bersifat desentralisasi. Fakta diatas dibuktikan dengan hasil penelitian Agusti, (2012), Rosyanti dan Fajriyah, (2005) yang menunjukan bahwa desentralisasi sebagai variabel pemoderasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Menurut teori Teori kontigensi organisasi dengan tingkat desentralisasi yang tinggi menunjukan unit yang berada pada tingkatan lebih renda memiliki otonomi daripada organisasi dengan tingkatan desentralisasi yang renda (sentralisasi). Organisasi yang memiliki tingkat

13

desentralisasi yang tinggi, bawahan diberikan kekuasan untuk melaksanakan penyusunan anggaran. dengan demikian desentralisasi akan membuat tanggungjawab yang lebih tinggi kepada manajerial SKPD dalam melaksanakan tugasnya serta diberikan kebebasan untuk bertindak dan berfikir dalam suatu tim tanpa mengorbankan organisasi. Hipotesis 2 : Desentralisasi memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap budgetary slack Menurut Krusnayati dkk, (2017) locus of control merupakan suatu kendali yang terdapat pada setiap diri seseorang terhadap suatu peristiwa. seseorang yang tidak memiliki locus of control yang baik akan gagal menjalankan tugasnya dalam melakukan penyusunan anggaran dan menjadi indikasi gagalnya partisipasi anggaran yang berdampak pada penurunan kinerja dan rendahnya pencapaian sehingga menyebabkan terjadinya budgetary slack. Berdasarkan dengan teori kontijensi pada teori locus of control bahwa perilaku seorang manager dalam penyusunan anggaran akan dipengaruhi oleh karakteristik locus of control. Ciri pembawaan internal locus of control adalah mereka yang yakin bahwa suatu kejadian selalu berada dalam kendalinya dan akan selalu mengambil peran dan tanggung jawab dalam penentuan benar atau salah. Sebaliknya, orang dengan eksternal locus of control percaya bahwa kejadian dalam hidupnya berada diluar kontrolnya, dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan tidak percaya akan kemampuan diri sendiri. Namun, dalam prakteknya orang yang memiliki ekternal locus of control yang lebih dominan turut serta dalam pembuatan penyusunan anggaran, sehingga menimbulkan senjangan anggaran. Locus of control dapat dibagi menjadi dua yang terdiri dari internal dan eksternal. locus of control internal menggambarkan seseorang memiliki keyakinan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas perilaku kerja. dan locus of control eksternal yaitu dimana individu percaya bahwa setiap keberhasilan dalam tugas dan perilaku kinerja mereka dikendalikan oleh lingkungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sundari, (2015) menunjukan bahwa partisipasi anggaran dan variabel locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Manajer yang mempunyai locus of control internal sangat mudah memberikan kesempatan bagi bawahan untuk mengemukakan pendapat dibandingkan manajer dengan locus of control eksternal. hal tersebut kemungkinan dikarenakan locus of control internal memiliki peluang lebih besar untuk mengontrol lingkungan, dan mampu memanfaatkan informasi lebih baik dalam situasi pengambilan keputusan yang efektif. Logika dalam teori kontigensi pada teori locus of control bahwa peningkatan kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor situasional dan individual seperti locus of control. locus of control tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap senjangan anggaran. hal tersebut karena locus of control merupakan pengendalian yang terdapat pada setiap diri seseorang terhadap peristiwa yang terjadi. locus of control merupakan etika individu, dimana individu yang mempunyai etika yang baik maka akan mampu mengendalikan dirinya. Hipotesis 3: Locus of control memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap budgetary slack. Menurut Sinaga, (2007) Dalam organisasi, budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan suatu aktivitas kerja. Budaya diciptakan oleh masyarakat yang termasuk baik dalam keluarga, organisasi, bisnis dan bangsa. Secara teori organisasi yang memiliki struktur terdesentralisasi mampu

14

memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Hal tersebut akan meminimalisir senjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi pelaksana kegiatan. Budaya organisasi yang diterapkan di pemerintah Indonesia memiliki karakter budaya model birokratis. Budaya birokratis mampu membentuk identitas individu di dalam organisasi dan organisasi itu sendiri. Identitas tersebut merupakan pembeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Pembeda tersebut dapat berfungsi sebagai pengendali perilaku anggota organisasi. Budaya organisasi yang kuat dapat membantu kinerja organisasi bisnis dalam menciptakan suatu tingkatan yang luar biasa dalam diri karyawan. budaya organisasi juga dapat memberikan struktur dan kontrol yang dibutuhkan tanpa bersandar pada birokrasi formal yang kaku dan dapat menimbulkan motivasi dan inovasi. Penilaian kerja dalam organisasi mempunyai penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi. Berdasarkan uraian tersebut penelitian Giusti, (2013) menemukan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Logika berdasarkan teori kontijensi dalam sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan, pimpinan yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menduduki sebuah jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya agar dapat berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif mampu memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Hipotesis 4: Budaya Organisasi memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap budgetary slack.

METODE PENELITAN Lokasi dalam penelitin ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daera (SKPD) yang berada di Provinsi Maluku Utara. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan berdasarkan pertimbangan bahwa tempat tersebut dapat memberikan keterangan yang lengkap dan memecahkan masalah yang diteliti yaitu data yang diperlukan dapat terpenuhi, dan tempat tersebut mudah dicapai dengan segi waktu, keringanan biaya dan tenaga yang cukup menunjang dalam melaksanakan penelitian.

A.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu responden pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Maluku Utara. Penentuan sampel ditetapkan dengan teknik Proportionate Random sampling (PRS). Responden dalam penelitian ini adalah pejabat Eselon III dan IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi dinas, badan, kantor dan kepala bagian selaku pengguna anggaran pada SKPD di Provinsi Maluku Utara yang dianggap mampu untuk menggambarkan kinerja dari tiap instansi secara keseluruhan. Pejabat struktural yang dipilih memiliki peran dan wewenang dalam pelaksanaan aktivitas manajerial beserta mewakili unit atau bagian yang menjadi tanggungjawab mereka pada proses penyusunan anggaran. Total populasi pejabat Eselon III dan IV sebesar 512. ukuran sampel menggunakan rumus Taro Yamane yang bersumber dari (Aurangzeb Z. Khan, 2005) sebagai berikut: 𝑵

𝐧 = 𝑵(𝒅)𝟐+𝟏 = 𝟓𝟏𝟐

𝟓𝟏𝟐 𝟎,𝟏 𝟐+𝟏

𝟓𝟏𝟐

= 𝟔.𝟏𝟐 = 𝟖𝟑, 𝟔𝟔 = 𝟖𝟒

15

Keterangan: n = Jumlah sampel yang dicari N = Jumlah populasi d = Nilai Presepsi ± 0,1 (10%) Diketahui total populasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan responden yang digunakan yaitu pejabat Eselon III dan IV sebanyak 512 orang dengan tingkat ketetapan sebesar 0,1 atau 10% maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 84 orang.

B. Jenis dan Sumber Data Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Maulidi, (2016) data kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Penelitian ini menggunakan data yang berupa kuesioner yang sumber jawaban berasal dari responden dengan catatan pernyataan yang berhubungan terhadap variabel yang akan diteliti.

C.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalukan survey turun langsung dengan memberikan kuesioner. data yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada setiap responden yang dijadikan sampel penelitian. kuesioner yang disebarkan dapat memberikan kejelasan seperlunya tentang isi dan maksud dari kuesioner penelitian dan diharapkan dapat memperoleh data dari jawaban yang lebih teliti dari responden.

D. Model Analisis Data Untuk pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model analisis regresi moderasi (MRA) dengan bantuan SmartPLS versi 3.2.7. agar dapat mengetahui pengaruh antara variabel independen, variabel dependen dan variabel moderasi dengan formulasi sebagai berikut: BS BS BS BS

= = = =

α+ α+ α+ α+

β1PA β1PA β1PA β1PA

Dimana: BS PA D LC BO β1 – β4 α [(PA – D)]

[(PA – LC)]

[(X – BO)]

+ + + +

e ........................................................................... H1 β2D + β2(PA*D) + e .............................................. H2 β3LC + β3(PA*LC) + e ............................................ H3 β4BO + β4(PA*BO) + e ........................................... H4

= Budgetary Slack = Partisipasi Penyusunan Anggaran = Desentralisasi = Locus of control = Budaya organisasi = Koefisien regresi = Konstanta = nilai absolut perbedaan antara PA dengan D yang merupakan interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi. = nilai absolut perbedaan antara PA dengan LC yang merupakan Interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan locus of control. = nilai absolut perbedaan antara PA dengan BO yang merupakan Interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan budaya organisasi.

16

e = error atau variabel penganggu Partial Least Square (PLS) Dalam Partial Least Square (PlS) menggunakan pendekatan distribution free dimana data dapat berdistribusi tertentu yang digunakan pada jumlah sampel kecil. Hal ini sesuai dengan jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 84 responden. PLS juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. Perancangan model struktural hubungan antara variabel laten pada PLS didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. PLS dapat dievaluasi dengan dua model evaluasi yaitu outer model dan inner model. a. Uji Outer Model Uji outer model yaitu model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Dengan konsep dan model penelitian yang tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap purifikasi dalam model pengukura. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrument penelitian untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Efendi, 2014). 1. Converegent Validity Pengujian validitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner dan dapat diketahui pengaruh atau tidaknya suatu kuesioner Rosianti dan Mangoting, (2014). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan mengetahui kemampuan istrumen yang valid dan mempunyai validitas yang tinggi. Instrumen yang tidak valid memliki validitas yang kurang. Kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan hal penting untuk suatu penelitian. selain itu kesempurnaan (validitas) suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh adat pengukur (instrumen) yang digunakan (Kristianto, 2009). Pengujian validitas discriminant dapat dilakukan dengan dua metode yaitu Fornell larckler dan Cross Loading. Untuk metode Fornell Larckler dilakukan dengan membandingkan square roots atas AVE dengan korelasi vertical laten, sedangkan metode lainnya Cross Loading yang menyakan bahwa item harus lebih besar dari konstruk lainnya (Syaputri, 2017). 2. Discriminant Validity Kriteria validitas dapat menggunakan program SmartPLS dengan menguji validitas convergent, dan discriminant validitas, convergent dihitung dengan melihar skor avarage variance ekstracted (AVE). Hulland, (1999). Nilai validitias convergent sangat baik apabila skor AVE diatas 0,5. Adapun target validitas discriminant untuk melihat apakah suatu item yang unik dan tidak sama dengan konstruk lain dalam model (Sayputri, 2017) 3. Compotise Reliability Uji reabilitas (keandalan) dimaksud untuk menunjukan sejuh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama di dalam suatu penelitian Kristianto, (2009). Uji reliabilitas digunakan untuk melihat kestabilan konsisten responden dalam menjawaban kuesioner. Pengukuran reliabilitas untuk penelitian ini yaitu dengan uji statistik Cronbach Alpha (α) dan composite realibility. Sesuai aturan bahwa Cronbach alpha > 0,7 agar dapat menunjukan tingkatan realibilitas yang cuku baik. b. Uji Inner Model Pengujian inner model merupakan model struktural yang menghubungkan antara variabel laten yang menggambarkan hubungan antara variabel laten yang berada dalam model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan E.

17

R-square untuk konstruk dependen, uji t, serta signifikansi dari koefisien parameter model struktural. Penilaian model dengan PLS dimulai dengan meliihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interprestasinya sama dengan interprestasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive (Ghozali, 2008). Ilustrasi Model Penelitian PA1.1

PA1.2

PA1.3

PA1.4

PA1.5

BS1

BS2

Variabel Laten Eksogen

BS3

BS5

BS4

Variabel Laten Endogen

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Budgetary Slack

BO4.1 D2.1

Interaction PA D

D2.2

BO4.2 BO4.3

Variabel Laten Eksogen

D2.3 D2.4 D2.5

Desentralisasi

Interaction PA LC

Variabel Laten Eksogen

Interaction PA BO

BO4.4

Variabel Laten Eksogen

BO4..5 BO4.6

Budaya Organisasi BO4.7

D2.6

Locus Of Control

LC3.1

LC3.2

LC3.3

LC3.4

LC3.5

LC3.6

LC3.7

LC3.8

LC3.9

LC3.10

BO4.8

LC3.11

LC3.12

LC3.13

LC3.14

LC3.15

LC3.16

Ilustrasi model penelitian dengan lingkaran berwarna biru yang merupakan variabel laten eksogen dan endogen dimana setiap variabel laten eksogen dan endogen masing-masing mempunyai item indikator pernyataan atau observed variabel yang berwarna kuning dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Partisipasi penyusunan anggaran dengan 5 item indikator pernyataan, Desentralisasi dengan 6 item indikator pernyataan, Locus of control dengan 16 item indikator pernyataan, Budaya organisasi dengan 8 item indikator pernyataan dan Budgetary slack dengan 6 item indikator pernyataan. Sedangkan lingkaran berwarna hijau merupakan interkasi antara variabel eksogen dengan variabel moderasi yaitu partisipasi penyusunan anggaran dengan desentralisasi, locus of control, dan budaya organisasi terhadap budgetary slack. c. Pengukuran Struktural Model Untuk dapat meneliti struktural model dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Coefficient of determinantion (R2) dan Path Coefficient (β). Hal tersebut agar dapat menyakinkan hubungan variabel laten terhadap total varians. Jika R2 lebih dari 0,1 maka hubungan antara konstruk dependen dan independen

18

BS6

dapat diterima Camison dan Lopez, (2010). Untuk nilai path coeffecients apabila lebih dari 0.100 maka konstruk mempunyai hubungan yang kuat Urbach dan Ahleman, (2010). Namun apabila nilai path coeffecients >0.50 maka variabel laten mempunyai hubungan yang cukup signifikan (Urbach dan Ahleman, 2010). Evaluasi goodness of fit yaitu dengan evaluasi model pengukuran (outer model) dengan melihat validitas dan reabilitas. Jika model pengukuran valid dan reliabel maka dapat dilakukan tahap selanjutnya yaitu evaluasi model struktural (Hidayat dan Widjanarko, 2012). F. Pengujian Hipotesis Untuk pengujian hipotesis atas penggunaan partisipasi penyusunan anggaran, budgetary slack, desentralisasi, locus of control dan budaya organisasi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil path coeffecients. Pada penelitian ini ditetapkan dengan menilai T-statistik atau P-value. Nilai tstatistik (t-hitung) diperbandingkan dengan nilai t-tabel. Nilai t-tabel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebesar 1.96 dengan tingkat signifikasi 0.05 (two-tailed). Selanjutnya nilai t-tabel dijadikan nilai cut off untuk penerimaan atau penolakan hipotesis yang diajukan.

G. Defisini Operasional Variabel a. Variabel Dependen 1. Budgetary Slack Kesenjangan anggaran (Budgetary Slack) dapat diartikan sebagai perbedaan antara jumlah yang dinyatakan dan diestimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksikan dengan mengestimasikan pendapatan lebih rendah dan biaya lebih tinggi. Kuesioner dalam variabel ini digunakan dari penelitian (Karsam, 1973) yang mengacu pada penelitian (Onsi, 2013) dengan jumlah item pernyataan adalah 6 item dengan skala likter 1-5. 1. Sangat Tidak Setuju (STS) 2. Tidak Setuju (TS) 3. Netral (N) 4. Setuju (S) 5. Sangat Setuju (S). b. Variabel Independen 1. Partisipasi Penyusunan Anggaran Partisipasi penyusunan anggaran merupakan terlibatnya manajer dalam mengambil keputusan bersama pada komite anggaran mengenai rangkaian kegitan dimasa mendatang yang akan ditujuh oleh manajer tersebut kedalam anggaran yang tercapa. Kuesioner dalam variabel ini digunakan dari penelitian (Milani, 1975) Jumlah item pernyataan adalah 5 item dengan skala likter 1-5 1. Sangat Sedikit (SS) 2. Sedikit (S) 3. Separuh (S) 4. Banyak (B) 5. Sangat Banyak (SB). c. Variabel Moderasi 1. Desentralisasi Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang yang di berikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar dapat mengurusi daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagaiman urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Kuesioner pada variabel ini digunakan dari penelitian Bangun (2009) yang di disain sendiri dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Jumlah item pernyataan adalah 6 item dengan skala likert 1-5. 1. Sangat Tidak Setuju (STS) 2.Tidak Setuju (TS) 3. Netral (N) 4. Setuju (S) 5. Sangat Setuju (SS). 2. Locus of control Locus of control merupakan cara penilaian seseorang terhadap suatu peristiwa dalam mengendalikan (control) peristiwa yang terjadi padanya.

19

locus of control juga dapat diukur dengan indikator internal locus of control dan external locus of control. Kuesioner pada variabel ini digunakan dari penelitian Ngatemin, (2009) yang mengacu pada penelitian Baron dan Byren, (1994). Jumlah item pernyataan adalah 16 item pertanyaan (1-8 internal locus of control dan 9-16 external locus of control). dengan skala likert 1-5 1. Sangat Tidak Setuju (STS) 2. Tidak Setuju (TS) 3. Netral (N) 4. Setuju (S) 5. Sangat Setuju (SS). 3. Budaya Organisasi Budaya organisasi diciptakan dan dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam suatu organisasi dan diterima sebagai nilai untuk di perlihatkan dan dipertahankan oleh anggota baru. nilai tersebut digunakan untuk pedoman selama berada dalam lingkungan. setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut harus dapat mempelajari budaya berdasarkan dengan organisasinya. Kuesioner pada variabel ini digunakan dari penelitian Sulaksono, (2005) yang mengacu pada penelitian hofstede at al (1990). Jumlah item pernyataan adalah 8 item dengan skala likert 15. 1. Sangat Tidak Setuju (STS) 2. Tidak Setuju (TS) 3. Netral (N) 4. Setuju (S) 5. Sangat Setuju (SS).

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sampe dalam penelitin maupun memberikan deskripsi variabel yang disajikan lewat nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata serta standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Partisipasi penyusunan anggaran, desentralisasi, locus of control, budaya organisasi dan budgetary slack. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukur variabel. Analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3. Statistik Deskriptif Variabel Kisaran Teoritis

Kisaran Aktual

Min

Max

Mean

Min

Max

Mean

Std. Deviation

82

5

25

12.5

9

25

16.65

3.898

Desentralisasi Locus of control

82

6

30

15

13

29

20.21

4.171

82

16

80

40

31

80

54.18

12.423

Budaya Organisasi Budgetary Slack

82

8

40

20

17

40

26.61

5.704

82

6

30

15

12

30

19.95

4.600

Variabel

N

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat menunjukan bahwa N merupakan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 82 responden. Variabel partisipasi penyusunan anggaran diukur dengan menggunakan instrument yang terdiri dari 5 pernyataan pada kisaran teoritis yang mempunyai nilai berkisar 5 - 25, dengan nilai rata-rata 12,5 sedangkan kisaran aktual mempunyai nilai berkisar 9 - 25 dengan mean sebesar 16,65 apabila dibagi dengan 5 item pernyataan dan standar deviasi 3.898.

20

Desentralisasi diukur dengan menggunakan instrument yang terdiri dari 6 pernyataan pada kisaran teoritis yang mempunyai nilai berkisar 6 - 25, dengan nilai rata-rata 15 sedangkan kisaran aktual mempunyai nilai berkisar 13 - 29 dengan mean sebesar 20,21 apabila dibagi dengan 5 item pernyataan dan standar deviasi 4.171. Locus of control diukur dengan menggunakan instrument yang terdiri dari 16 pernyataan pada kisaran teoritis yang mempunyai nilai berkisar 16 - 80, dengan nilai rata-rata 40 sedangkan kisaran aktual mempunyai nilai berkisar 31 - 80 dengan mean sebesar 54,18 apabila dibagi dengan 5 item pernyataan dan standar deviasi 12.423. Budaya organisasi diukur dengan menggunakan instrument yang terdiri dari 8 pernyataan pada kisaran teoritis yang mempunyai nilai berkisar 8 - 40, dengan nilai rata-rata 20 sedangkan kisaran aktual mempunyai nilai berkisar 17 - 40 dengan mean sebesar 26,61 apabila dibagi dengan 5 item pernyataan dan standar deviasi 5.704 Budgetary slack diukur dengan menggunakan instrument yang terdiri dari 6 pernyataan pada kisaran teoritis yang mempunyai nilai berkisar 6 - 30, dengan nilai rata-rata 15 sedangkan kisaran aktual mempunyai nilai berkisar 12 - 30 dengan mean sebesar 19,95 apabila dibagi dengan 5 item pernyataan dan standar deviasi 4.600. B. Model Pengukuran (Measurement Model) Pengukuran ini menggunakan model Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan alat bantu Smart PLS ver.3.2.7, dalam smart PLS model struktural hubungan antara variabel laten disebut inner model. Sedangkan model pengukuran disebut outer model. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t statistik. Sebelum melakukan analisis terlebih dahulu dilakukan terhadap model empirik penelitian. Hasil pengujiannya dapat diuraikan pada gambar berikut. Diagram Jalur Hubungan disertai Nilai Outer Loading

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa variabel laten desentralisasi dan locus of control indikator dari D2.2, D2.3, D2.5 dan LC4.4, LC4.5 harus dieliminasi dari model karena memiliki nilai Outer Loading dibawah 0.5 sehingga dihasilkan diagram yang baru sebagai berikut.

21

Diagram Jalur disertai Nilai Outer Loading Setelah Eliminasi Indikator D2.2, D2.3, D2.5 dan LC4.4, LC4.5

Berdasarkan gambar di atas, setelah indikator dari D2.2, D2.3, D2.5 dan LC4.4, LC4.5 dieliminasi dari model maka diketahui bahwa lebih dari 50% varian masing-masing pada lima indikator partisipasi penyusunan anggaran yaitu, PA1.1, PA1.2, PA1.3 PA1.4 dan PA1.5 dapat dijelaskan oleh variabel laten partisipasi penyusunan anggaran. Variabel laten desentralisasi dapat menjelaskan varian dari indicator D2.1, D2.4, dan D2.6 masing-masing lebih dari 50%. Varian dari indikator locus of control internal dan external yaitu, LC3.1, LC3.2, LC3.3, LC3.4, LC3.5, LC3.6, LC3.7, LC3.8, LC3.9, LC3.10, LC3.11, LC3.12, LC3.14, LC3.15, dan LC3.16 masing-masing dapat dijelaskan oleh variabel laten locus of control internal dan external diatas 70%. Variabel laten budaya organisasi dapat menjelaskan varian dari indikator BO4.1, BO4.2, BO4.3, BO4.6, BO4.7, dan BO4.8 masingmasing lebih dari 70%. Sedangkan variabel budgetary slack sebagai variabel laten endegon mampu menjelaskan indikatornya yaitu BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, dan BS6 masing-masing diatas 70%. Sehingga secara keseluruhan variabel laten dapat mampu menjelaskan varian dari setiap indikator-indikator yang mengukur diatas 50%. a. Uji Outer Model Penggunaan teknik analisis data terdapat tiga kriteria dalam melakukan analisis dengan smart PLS untuk nilai outer model, yaitu Converegent validity, discriminant validity, dan Composite Reliability. 1. Converegent Validity Converegent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score yang diestimasi dengan software PLS. ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan variabel yang diukur. Namun untuk penelitian tahap awal skala pengukuran nilai loading 0.6 dianggap cukup memadai Chin, (1998).

22

Indikator PA1.1 PA1.2 PA1.3 PA1.4 PA1.5 D2.1 D2.4 D2.6 LC3.1 LC3.2 LC3.3 LC3.4 LC3.5 LC3.6 LC3.7 LC3.8 LC3.9 LC3.10 LC3.11 LC3.12 LC3.13 LC3.14 LC3.15 LC3.16 BO4.1 BO4.2 BO4.3 BO4.6 BO4.7 BO4.8 BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6

Cross Loading Converegent Validity Partisipasi Budaya Locus Of Budgetary Penyusunan Desentralisasi Control Organisasi Slack Anggaran 0.863 0.759 0.784 0.799 0.767 0.675 0.638 0.864 0.771 0.769 0.750 0.811 0.837 0.694 0.854 0.811 0.783 0.839 0.814 0.681 0.725 0.725 0.721 0.817 0.842 0.851 0.768 0.826 0.864 0.749 0.887 0.838 0.682 0.849 0.832 0.710

Sumber: Data olahan (2018)

23

Hasil pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai outer model atau korelasi antara konstruk dengan variabel pada awalnya belum memenuhi converegent validity karena beberapa indikator masih belum cukup memiliki nilai loading factor diatas 0.6. Modifikasi model dilakukan dengan mengeluarkan indikator yang memiliki nilai loading factor dibawah 0.6. pada model modifikasi sebagaimana pada tabel diatas tersebut menunjukan bahwa semua loading factor memiliki nilai diatas 0.6 sehingga konstruk untuk semua variabel sudah tidak dieliminasi dari model. 2. Discriminant Validity Agar dapat memastikan setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya maka dapat dinilai dengan Discriminant validity. Jika model mempunyai discriminant validity yang baik maka setiap nilai loading factor dari setiap indikator sebuah variabel laten memiliki nilai loading factor yang paling besar dibandingkan dengan nilai loading factor lain terhadap variabel laten lainnya. Average Variance Extracted (AVE) Variabel AVE √ AVE Partisipasi Penyusunan Anggaran Desentralisasi Locus Of Control Budaya Organisasi Budgetary Slack

0.632 0.536 0.604 0.669 0.645

0.79505 0.73233 0.77695 0.81764 0.80315

Sumber: Data olahan (2018)

Hasil pengelolaan data dengan menggunakan Smrt PLS menunjukan bahwa semua loading factor memiliki nilai diatas 0.5, setelah mengeluarkan 5 indikator yang nilai loading factor berada dibawah 0.5. sehingga konstruk untuk semua variabel sudah memenuhi Discriminant Validity. Tidak ada yang dieliminasi dari model. 3. Composite Reliability Kriteria validity dan reliabilitas dapat dilihat dari nilai reliabilitas juga dapat dilihat dari reliabilitas suatu konstruk dan nilai Average Variance Extracted (AVE) dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabiliras yang tinggi jika nilai composite reliabilitas diatas 0.70 dan akar AVE berada diatas 0.5. Hasil correlation of latent variable dan akar AVE dapat dilihat pada tabel di bawah berikut. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability Cronbach's Alpha

Composite Reliability

0.855

0.896

0.700

0.773

Locus Of Control

0.956

0.960

Budaya Organisasi

0.901

0.923

Budgetary Slack

0.887

0.915

Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran Desentralisasi

Sumber: Data olahan (2018)

24

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa secarah keseluruhan variabel memenuhi composite reliability karena masing-masing variabel mempunyai nilai diatas angka yang direkomendasikan, yaitu diatas 0.7 sudah memenuhi kriteria reliabel. Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan baik converegen, discriminant at validity maupun composite reliability yang telah dipaparkan diatas, maka disimpulkan bahwa indikator-indikator sebagai pengukuran variabel laten merupakan pengukuran yang valid dan reliabel. b. Pengujian Model Struktural (Inner Model) Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel, nilai signifikan dan R- square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel dependen uji-t serta signifikansi dan koefisien parameter jalur struktural sebagaimana tergambar pada halaman berikut. Nilai R-SQUARE R Square Budgetary Slack

0.981

Sumber: Output SmartPLS, Sig*5%

Berdasarkan Tabel di atas, Goodness of fit model diukur dengan melihat nilai R-square variabel laten dependen dengan interprestasi yang sama pada regresi. Nilai R-square konstruk budgetary slack sebesar 0.981. Semakin tinggi nilai Rsquare maka semakin tinggi kemampuan variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan struktur. Variabel budgetary slack memiliki nilai R-square 0.981 yang berarti 98,1% variance partisipasi penyusunan anggaran, desentralisasi, locus of control dan budaya organisasi mampu dijelaskan oleh variabel budgetary slack. C. Hasil Pengujian Hipotesis Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output path coefficient. Signifikansi pengaruh antara variabel didapat dengan melihat koefisien parameter dan nilai signifikansi T statistik. Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang di hipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Hal ini dilakukan dengan metode bootsrapping terhadap sampel. Pengujian dengan bootsrapping dimaksudkan untuk dapat meminimalkan masalah ketidak normalan data penelitian. Diagram Jalur Hubungan Bootstrapping

25

Hasil uji path coefficient terdapat hasil untuk pengujian hipotesisi dibawah dapat memberikan output estimasi pengujian model struktural. Result For Path Coefficient Variabel

Original Sample T Statistics P Sample Mean Kesimpulan (|O/STDEV|) Values (O) (M)

PA -> BS

-0.092

-0.122

0.585

0.559

Interaction_PA_D -> BS

0.010

0.007

0.204

0.838

Interaction_PA_LC -> BS

0.506

0.384

1.968

0.050

Interaction_PA_BO -> BS

-0.503

-0.375

2.068

0.039

Ditolak Ditolak Diterima Diterima

Sumber: Output SmartPLS, Sig*5%

D.

Pengujian Hipotesis 1 Hipotesis pertama dimaksudkan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap budgetary slack. Hasil pengujian dengan menggunakan perbandingan antara hasil path coefficients ditetapkan dengan melihat nilai T-statistik dan P-value. Hasil dapat dilihat pada tabel 4.13. Dijelaskan bahwa nilai koefisien jalur sebesar -0.092 tidak signifikan pada 0.05 dengan nilai t statistik 0.585. Nilai tersebut lebih kecil dari t-tabel 1.96 dan P-value 0.559>0.05. artinya hipotesis pertama menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap budgetary slack. Demikian hipotesis pertama (H1) tidak dapat diterima atau ditolak. a. Pengujian Hipotesis 2 Hipotesis kedua menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dengan desentralisasi terhadap budgetary slack. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa desentralisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap budgetary slack karena nilai koefisien jalur sebesar 0.010 dan tidak signifikan pada 0.05 dengan t-statistik 0.204. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel 1.96 dan P-value 0.838>0.05. Hal ini menunjukan bahwa kombinasi kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran dengan desentralisasi terhadap budgetary slack bukan merupakan kesesuaian terbaik. Demikian hipotesis kedua (H2) tidak dapat diterima atau ditolak. b. Pengujian Hipotesis 3 Hipotesis ketiga menguji pengaruh hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan locus of control terhadap budgetary slack. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukan bahwa locus of control mampu memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap budgetary slack. karena menunjukan nilai koefisien jalur sebesar 0.506 dan signifikan pada 0.05 dengan t-statistik 1.968. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel 1.96 dan P-value 0.050
Copyright © 2019 DOKUMEN.SITE Inc.