Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA Indah PERS FB: Laras Post Edisi 39 TH. 2 / 13 April - 02 Mei 2015 Tegakkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Bali, Laras Post - Megawati Soekarnoputri kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020, pada Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali. Ketua Umum PDI Perjuangan itu, juga berkesempatan menutup Kongres IV PDI Perjuangan, pada Sabtu (11/4/2015) siang. “Dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kongres yang semarak ini, saya nyatakan kongres IV ini ditutup,” ujarnya diiringi riuh tepuk tangan dan pekikan Merdeka. Usai penutupan Kongres, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020, Hasto Kristiyantio mengatakan, penutupan Kongres pada Sabtu siang berhasil dilaksanakan lebih awal dari pada jadwal sebelumnya yang direncanakan pada Sabtu malam. Rangakaian acara penutupan kongres IV PDI Perjuangan meliputi, pembacaan sikap politik partai yang dibacakan oleh Hasto Kristiyanto, memberikan kenangkenangan dari Megawati kepada para ketua DPD PDI Perjuangan, berupa lukisan, pidato Ketua Umum PDI Perjuangan terpilih, Megawati Soekarnoputri yang sekaligus menutup pelaksanaan kongres. Kongres IV PDI Perjuangan yang diselenggarakan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, pada 9-11 April 2015 itu, diikuti sekitar 1.600 peserta, meliputi perwakilan dari DPP, DPD, dan DPC PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia. Petugas Partai Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan, .Berita Bersambung hal 7.... 18 Kepala Negara Akan Lakukan Pertemuan Dengan Jokowi Jakarta, Laras Post Pemerintah Indonesia mengundang 109 wakil negara dan 29 organisasi internasional untuk berpatisipasi pada peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke 60 yang akan berlangsung pada 19-24 April di Bandung dan Jakarta. Dari sejumlah negara yang akan menghadiri peringatan KAA ke 60 itu, 18 kepala negara telah menyatakan kesiapan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). .Berita Bersambung hal 7.... Life Style Rizki Julaeha, Waiters Restoran Sea Side Suki, KHI Mendukung Car Free Day Bekasi, Laras Post - Rizki Julaeha seorang Waiters Restoran Sea Side Suki, tekun dalam menjalani pekerjaannya, walau dia terkesan rempong (Syahrini bangeeet.. gito loh) namun dia baik hati. Gadis berkelahiran Brebes, 21 Maret 1995 yang berke inginan jadi seorang koki ini mengatakan, Car Free Day yang digelar di Kota Harapan Indah, Bekasi bagus sekali, untuk mengurangi polusi udara emisi gas buang. Rp. 5.000 (luar Kota +Ongkos Kirim ) Website : www.laraspostonline.com Email :
[email protected] Megawati Kembali Terpilih Sebagai Ketum PDI Perjuangan Tweet : @Laraspost Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Siapkan Tanah Bagi Petani Foto: IST Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Jakarta, Laras Post – Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama petani yang berusaha pada bidang perkebunan dan pertanian, pemerintah telah mempersiapkan lahan yang sangat luas untuk diberikan kepada petani. “Pemerintah telah memper siapkan keluasan lahan yang sangat besar yang akan diberikan kepada petani, terutama di luar Jawa,” kata Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas yang membahas masalah pertanian dan perkebunan, pada Rabu (8/4) siang, di kantor Presiden, Jakarta. Presiden menyebutkan, rapat terbatas dilaksanakan untuk mendapat masukan-masukan dari berbagai pihak, karena inti dan plasma itu sangat penting, apalagi produkproduk yang berkaitan dengan pertanian maupun perkebunan yang berorientasi ekspor. “Saya ingin mendapatkan masukan-masukan, bagaimana agar komoditas-komoditas yang ada ini orientasinya diarahkan kepada ekspor. Dan yang masih berupa bahan mentah, juga bisa diarahkan kepada barang jadi maupun setengah jadi,” kata Jokowi. Dalam rapat terbatas yang juga dihadiri sejumlah pengusaha itu, Presiden juga mengatakan, rodukproduk pertanian dan perkebunan ini, terlalu bermacam-macam dan terlalu banyak, sehingga presiden perlu minta masukan. Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Kepala Staf Presidenan Luhut B. Pandjaitan, Menteri Pertanian Amran Sulaeman, Menteri LH dan Kehutanan Sitti Nurbaya, Menteri Agraria Ferry M. Baldan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, .Berita Bersambung hal 7.... Presiden Intruksikan Kementerian ATR/BPN Melanjutkan Kajian Penghapusan PBB Jakarta, Laras Post – Rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan reformulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), semakin matang. Dalam rapat kabinet terbatas yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri ATR/ Kepala BPN, Menteri Dalam N e g e r i da n K e me n t e r i a n Keuangan (Kemenkeu), disimpulkan agar Kementerian ATR/BPN melanjutkan kajian penghapusan PBB dan reformulasi NJOP. Menteri ATR/BPN Ferry Mursydan Baldan, pada Senin (6/4/2015) di kantornya Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Lahan yang bersengketa Ahli Waris Bimun Bin Gepeng Lapor Polisi Atas Perkara Penyerobatan agar Kementerian ATR/ BPN melanjutkan kajian, dan melakukan koordinasi dengan Mendagri, Menteri Jakarta, Laras Post – Romlih salah seorang ahli waris Bimun Bin Gepeng (alm) selaku kuasa dari ahli waris lainnya membuat Laporan Polisi (LP) ke Polda Metro Jaya No.TBL / 287 / I / 2015 / PMJ / Dit.Reskrimum, atas perkara penyerobotan tanah dan memasuki pekarangan tanpa ijin, Pasal 385 KUHP dan Pasal 167 KUHP. Perkara tersebut hingga kini masih ditangani Unit 4 Subditharda Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Romilh kepada Laras Post mengungkapkan, semasa hidupnya Bimun bin Gepeng memiliki tanah seluas 22.050M2 dengan surat Girik No. C.618 psl.30. S.II dan psl 25. D.I yang terletak di RT.007, RW.06 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara. .Berita Bersambung hal 7.... .Berita Bersambung hal 7.... Kepala BPN RI, Ferry Mursyidan Baldan Selatan mengungkapkan, dalam pembahasan rencana penghapusan PBB dan NJOP, pada Rabu (1/4/2015) itu, presiden merekomendasikan Tanah Terkena Proyek Jalan Sejak Tahun 1999-2002 Pemilik Belum Terima Ganti Rugi Pemilik Tanah Akan Pagar Jalan Kebayoran Lama Jakarta, Laras Post - Proyek pelebaran Jalan Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada tahun 1999-2002, ternyata masih menyisakan masalah. Pasalnya, salah seorang pemilik tanah, Ny Tjiong A Jong/Mie lie yang sebagian tanahnya terkena proyek jalan tersebut, mengaku hingga kini belum mendapat ganti rugi. Jika dalam waktu dekat ini, ganti rugi belum dilaksanakan, maka pemilik tanah berencana akan memagar Jalan Kebayoran Lama. Advokat H. Hosen Aho, SH kuasa hukum Ny. Tjiong A Jong/Mielie mengatakan, tanah milik kliennya, berdasarkan sertipikat Hak Milik No 151/ Grogol Selatan seluas 1.570 meter persegi. Seluas 132 meter persegi dari tanah milik kliennya itu, telah terkena pembebasan proyek jalan Kabayoran Lama, pada tahun 1999-2002, namun pemilik sah tanah tersebut hingga kini belum menerima ganti rugi. H Hosen Aho, SH menuturkan, sebelumnya Ny. Tjiong A Jong/Mielie telah melakukan berbagai upaya untuk mendapat ganti rugi tanah hak milik yang digunakan pelebaran Jalan Kebayoran Lama, namun tidak mendapat tanggapan dari pihak terkait. “Belakangan Ny. Tjiong A Jong/Mielie memberikan kuasa kepada kami untuk mengurus dan menyelesaikan masalah Jl. Kebayoran Lama No. 1 B.belum mendapat ganti rugi. ganti rugi,” ujarnya kepada Laras Post, Jumat (10/4/2015) di Jakarta. Lebih lanjut, ia mengatakan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Pebruari 2015, pihak kemudian Foto: Dok mengirim surat kepada Walikota Jakarta Selatan, yang pada intinya mohon penjelasan mengenai uang ganti .Berita Bersambung hal 7.... Oleh : Peter A. Rohi 2 LarasTMIMBAR Utama Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 Tajuk Angin Segar Bagi Petani Presiden Joko Widodo kembali menghembuskan angin segar bagi rakyat kecil, terutama petani. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang khusus membahas masalah pertanian dan perkebunan, pada Rabu (8/4/2015) Presiden Jokowi menjanjikan, pemerintah telah mempersiapkan lahan sangat luas yang akan diberikan pada petani, terutama di luar Jawa. Tentunya, komitmen pemerintah itu realisasinya sangat ditunggu-tunggu oleh para petani yang selama ini mengalami kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup, lantaran lahan yang dimiliki tak memadai, bahkan cukup banyak diantara mereka justru tak memiliki lahan dan selama ini hanya menjadi petani penggarap. Agar pendistribusian tanah kepada para petani, sesuai dengan harapan yakni dapat mensejahterakan kaum tani, berbagai persiapan teknis dan non teknis serta payung hukumnya harus benar-benar dilakukan secara matang. Jika tidak program ini hanya akan menjadi propaganda yang hampa. Beberapa hal yang benar-benar perlu mendapat penanganan serius sebelum program dilaksanakan, diantaranya mendata para petani yang akan menerima lahan, karena jika pendataan tidak akurat dikhawatirkan, penerima lahan justru bukan petani, melainkan para spekulan dan cukong. Mempersiapkan petani yang akan menerima lahan dengan membekali katerampilan yang memadai menyangkut perkebunan dan pertanian, sehingga ketika mereka menerima lahan, telah memiliki keterampilan untuk memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Jika tidak, petani penerima lahan justru tidak memanfaatkan lahan melainkan mengalihkan lahan. Hal ini, terjadi pada program transmigrasi beberapa waktu lalu, sejumlah transmigran gagal memanfaatkan lahan yang telah diberikan, karena mereka mengalihkan lahan yang diberikan pemerintah, bahkan mereka ada yang meninggalkan lahan begitu saja dan kembali kedaerah asal. Selain itu, perlu juga diperhatikan, jenis tanaman yang akan ditanam, sehingga petani penerima lahan dapat menanam tanaman yang produksinya memiliki nilai jual yang tinggi. Hal lain, yang perlu disiapkan adalah pasar yang akan menampung produksi perkebunan dan pertanian, jika tidak dipersiapkan maka produksi perkebunan dan pertanian akan melimpah sehingga harga produksi perekebunan dan pertanian menjadi anjlog. Dan yang tak kalah pentingnya, yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini, sehingga tepat sasaran. Program ini tidak akan berhasil jika penyaluran tidak tepat sasaran dan luasan lahan yang dibagikan kurang memadai atau terlalu sedikit. Akan menjadi lebih baik, jika pemerintah mempersiapkan program ini secara matang meski agak sedikit lamban, daripada cepat namun tidak tepat sasaran. Pada dasarnya, keberhasilan program ini akan tergantung pada komitmen. Ketika komitmen tinggi maka hasilnya akan lebih efektif, dan sebaliknya jika hanya untuk sekedar propaganda, maka dapat dipastikan program ini akan jauh panggang dari api. *** Lowongan Membuka lowongan sebagai wartawan, kepala biro (kabupaten/kota), Kepala perwakilan (provinsi), di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Depok, Tangerang, Bogor, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, DI Yogyakarta. Kualifikasi : - Pendidikan Minimal SMA/Sederajat - Menguasai (Ms Office) - Komunikatif, mampu bernegosiasi dan membangun tim kerja Jika berminat hubungi kantor redaksi laras post Jl. Raya Mabes Hankam No 26 Bambu Apus, JakartaTimur Telp. 021 - 84311368 Memotret Penggalian Batu Akik Kalimaya Ujung jalan itu berliku-liku bagai kepala naga menurun ke batas sungai. Dari jauh beberapa tenda besar, puluhan mobil kebanyakan berplat nomor Jakarta tampak parkir di sisi ujung jalan itu di mana dua buah tenda besar dibangun. Hanya beberapa orang duduk-duduk dan minum di tenda yang berjualan aneka minuman dan makanan. Mungkin saja orang akan bertanya ke mana pemilik kendaraan yang begitu banyak itu, sampai ada pula yang diparkir di sungai? Desa kecil Cijahi dan Kali Cicinta yang sebelumnya sepi kini ramai bagai semut mengendus gula. Kali Cicinta ini merupakan bagian hulu dari Kali Maja. Dari Kali Maja yang menghasilkan batu akik, itulah sebabnya disebut Batu Akik Kali Maya, mengikuti ejaan pedagangpedagang etnis Cina yang pertama memperkenalkan indahnya batu akik itu. Di seberang sungai memang tampak sebuah jalan setapak agak mendaki lagi, menuju sawah yang terbentang hijau. Tetapi juga tidak kelihatan banyak aktivitas di situ. Lalu ke mana mereka? Ada lebih enam puluh lobang dengan mulut segi empat berserakan di tepi sungai di sisi yang lain setelah kita berbelok ke kiri. Di dalam lobang yang digali vertikal sekitar tujuh sampai sepuluh meter, kemudian baru digali horisontal berbentuk gorong-gorong yang panjangnya bisa mencapai 40 sampai 50 meter. Di situlah ratusan orang bekerja di dalamnya, bagai rayap yang membuat terowongan di balik kayu. Yah, memang, di bawah lahan sawah Lubang Penambangan Batu itu terdapat begitu banyak gorong-gorong yang dan ratusan pencari batu akik bekerja keras mengadu nasib mencari batu akik Kalimaya. Beberapa tenda kecil dibangun dekat mulut lobang, tempat beristirahat para penambang batu akik. Mereka diawasi para cukong yang membeli hak menggali di bekas perkebunan masa kolonial itu. Harga satu lobang 500 sampai 600 ribu, tergantung prediksi si pembeli, menaksir seberapa tersimpan harta karun di perut bumi di sana. Para pekerja keras menggali tanah itu bagai berjudi karena tak tentu untung dan rugi yang bakal diperoleh. Tak heran ada yang sudah bermingguminggu bekerja belum menghasikan apa-apa. Pada hal uang yang dihabiskan sudah puluhan juta rupiah untuk membiayai puluhan pekerja, mulai dari menggali mulut lobang sampai menggali terowongan. Sebaliknya ada yang baru beberapa hari bekerja sudah memperoleh keuntungan tak tanggung-tanggung karena pernah ada yang memperoleh keuntungan Rp. 2 Milyar. Ibu-ibu dan Anak-anak Tanah galian yang dilempar keluar menjadi rebutan ibu-ibu. Ada pula anakanak kecil yang buru-buru ke sana usai pulang dari sekolah. Mereka menunggu di mulut lobang, berebutan mengais-ngais buangan tanah galian. Beberapa pencari, orang dewasa dan anak-anak turun ke sungai menggosok-gosok temuan mereka. Seorang anak sekolah tiba-tiba menemukan apa yang dicari dan sekejap meraup Rp.200.000 rupiah di tempat itu juga. Karena itu dari hari ke hari tempattempat galian itu makin didatangi orang mengadu nasib, bahkan ada juga yang dari Jakarta. Di tenda penjual kopi, tempat orang Peter.A Rohi bersama para Penambang. bertransaksi bila sudah ada selesai digosok. Andi, seorang penjual batu akik galian di situ menawarkan sebuah batu akik Kalimaya yang sudah jadi, berwarna hijau dengan kembangkembang merah seharga Rp.2,5 juta. Dia memang sedang beruntung. Tiba-tiba sebuah sedan berhenti di situ, seseorang keluar mnghampirinya. “Berapa kau jual,” tanya orang itu, “Tiga setengah,” kata Andi. Tanpa ditawar batu akik yang indah itu berpindah tangan. Keamanan terabaikan. Sayang sekali batu lobang-lobang penggalian batu akik itu tidak ditutup kembali sehingga pernah meminta korban seorang anak sekolah yang terjatuh dan meninggal dunia. Walau musibah itu Para Penambang mengais batu Kalimaya. foto: Peter pernah terjadi, tetapi tidak ada perhatian para cukong untuk menutup lobanglobang itu paling tidak menjaga mulut lobang itu tidak berbahjaya bagi orang lain. Pada hal begitu banyak anak-anak ikut membantu orang tua mereka mengaisngais nasib di situ yang kadang-kadang berlarian bersama teman-temannya. Sampai sekarang para pencari batu akik menutup mulut bila ditanya mereka membayar untuk menyewa galian di sana pada siapa. Ada yang mengatakan kepada instansi militer, tapi ada yang membantah, seakan-akan pemilik lahan itu begitu misterius. Karena itu pula tidak ada yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu musibah, juga tidak ada yang bertanggung jawab untuk menutup kembali lobang galian itu. (Peter. A Rohi). Sejumlah kendaraan milik pemburu batu Kalimaya Bangkitnya Reformasi dan Revolusi Mental di Indonesia Oleh : Alfurkon Setiawan Gaung Reformasi di Indonesia menggema sejak tumbangnya rezim Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Jenderal Soeharto tahun 1998. Reformasi ini belum menyentuh paradigma, mindset, dan budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Untuk itu, agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, serta sesuai cita-cita pendiri bangsa, maka kita perlu melakukan reformasi dan revolusi mental yang fundamental. Reformasi, yang baru menyentuh sektor kelembagaan negara saja, seperti yang sekarang berjalan, tidak cukup untuk menghantarkan Indonesia menuju cita-cita bangsa seperti yang telah diproklamirkan oleh para pendiri bangsa. Jika, kita gagal melakukan perubahan dan pemberantasan terhadap KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan pelecehan terhadap hukum/peraturan yang berlaku, maka semua keberhasilan reformasi ini akan lenyap dan hancur ditelan zaman. Reformasi menurut “Khan” adalah perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Birokrasi pemerintahan yang seharusnya menjadi motor penggerak dalam meningkatkan daya saing bangsa, kenyataannya justru menunjukkan sebaliknya, alias masih belum sesuai dengan harapan. Untuk itu, transformasi organisasi dan budaya kerja di lingkungan birokrasi ke arah yang lebih baik harus digalakkan. Transformasi organisasi dilakukan melalui revitalisasi strategi, konsolidasi struktur dan bisnis proses, sedangkan transformasi budaya kerja dilakukan melalui penguatan keyakinan, nilai-nilai dan perilaku. Selain itu, perubahan mindset dan cultur birokrasi, dari birokrasi priyayi ke birokrasi melayani serta dari birokrasi inefisien ke birokrasi efisien melalui reformasi birokrasi dan revolusi mental harus dilakukan bersamaan. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental, menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi. Kita juga memerlukan birokrat dan birokrasi yang bersih, handal, dan kapabel, yang benarbenar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pelaksanaan pemerintahan. Di Indonesia puncaknya reformasi terjadi pada tahun 1998. Reformasi tersebut dipelopori oleh beberapa tokoh seperti : Amien Rais, BJ. Habibie, Gus Dur, Megawati. Mereka tampil bagaikan Proklamator ke-2 di negeri ini. Hampir seluruh penghuni Republik ini mengemas harapan terhadap empat tokoh Reformasi tersebut. Masih adakah semangat juang yang akan dipersembahkan kepada negara dan bangsa Indonesia ? Momentum Revolusi Mental Istilah “Revolusi Mental” di Indonesia digagas oleh Soekarno ( Presiden Pertama RI ). Revolusi Mental ini sebagai kelanjutan dari Revolusi Fisik. Revolusi mental tidak hanya berhenti sampai di sini, namun harus ditumbuhkan dan digalakan sampai akhir generasi yang akan datang. Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya hukum dan politik untuk memberantas sampai tuntas segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan terlalu lama dibiarkan, dari rezim Orde Baru sampai sekarang. Revolusi mental beda dengan revolusi fisik, revolusi mental ini tidak dengan pertumpahan darah. Namun, usaha ini tetap memerlukan dukungan moril dan spiritual serta komitmen para pemimpin, dan selayaknya setiap revolusi mental diperlukan pengorbanan. Revolusi mental harus menjadi momentum dan gerakan nasional bangsa Indonesia. Usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang maju, merdeka, adil, dan makmur diperlukan. Kita harus berani mengendalikan masa depan negara dan bangsa kita sendiri dengan restu Allah SWT. Sebab, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa, kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Bachtiar Alam, Antropolog yang juga dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia menyebut, konsep revolusi mental adalah konsep Mahatma Gandhi. Bachtiar mengutip dalam buku Gandhi’s Experiments with Truth: Essential Writings by and about Mahatma Gandhi (Richard L. Johnson ed., 2007), Gandhi mengedepankan argumen bahwa kemerdekaan politik (self-rule) harus berdasarkan pada revolusi mental, yaitu perubahan total mental rakyat negara jajahan. Sebagai seorang pejuang nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia, Gus Dur ( Abdurahman Wahid, Presiden RI ke-4 ) mengagumi pemikiran Gandhi. Pernyataannya yang terkenal berbunyi “I am a follower of Mahatma Gandhi.” Ciri yang menonjol dalam pemikiran Gus Dur adalah melihat demokrasi sebagai suatu proses transformasi mental secara terus-menerus dengan bertumpu pada penghargaan terhadap persamaan hak, pluralisme serta kebebasan menyampaikan aspirasi. “Di sini tampak jelas pengaruh gagasan revolusi mental Gandhi pada Gus Dur,” papar Bachtiar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menambahkan, bahwa Presiden Joko Widodo juga meminta kepada seluruh aparatur negara terutama yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk mempercepat perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Negara. “Kita harus lebih gigih, cerdas, inovatif, dan tanggap terhadap dinamika perubahan strategis,”. Menteri PAN dan RB sebagai penggerak utama reformasi birokrasi merupakan institusi yang bertugas untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan atas kebijakan revolusi mental birokrasi tersebut. Semua akan dikembangkan dalam rangka penjabaran visi pemerintahan JokowiJK, yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, serta dalam kerangka operasionalisasi 9 agenda prioritas (Nawa Cita), antara lain menghadirkan kembali negara untuk melindungi rasa aman pada seluruh warga negara serta membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”. (Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Kabinet RI ) Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke nomor 081213523457 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Dewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji, Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB); Dewan Penasehat: H. Sofyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn) DR. H. Syamsu Djalal, SH, MH, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, SH, Arnold Siahaan, SH, Achmad Rodji AS; Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi / Penangung Jawab: C. Herry SL; Wakil Pemimpin Penerbit: Redaksi/ Redaktur Pelaksana : Akram SM, SH; Pemimpin Perusahaan : T Susilawati; Wakil Pemimpin Perusahaan : Eko Sugiarto ; Dewan Redaksi : H. Erekson S.Sos, Binsar Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM. Nursin, HR; Firman Kelana, Akram, SH, Drs. Syaiful Nazar, David H. Marpaung, Ma’ruf; Redaktur : David H. Marpaung; Mabes Polri, KPK dan Polda Metro Jaya : C. Herry SL, PT. LARAST PENA NUSA Indah PERS Binsar S; Dispenad : C. Herry SL, Akram, SM, SH; MenkoKesra: S. Lestari. Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Edy Supriyadi. Manager Iklan: Sugiarto; Staf Redaksi: Titiek Harum, S.Pd, Erlangga, Djoko (PT LPNIP) Ruwahono, Drs. Erwan HMZ, Liogu Mr. Lexy, Tuty Sulistyowati, H. Bardan, Adenan Wijaya Kusuma, Sugih, Maslim, Edwin RN, Maria, S. Lestari, Edy Suryadi, Suryati, Dhonny Hendriana, Bena GJ, H. SK. Kemenkumham Wuntoro, Darmo LM, David Malau SE, Marlon Sirait, SE, Wancik Basri, Albert S. SH; Fotografer : Aries Prabowo, Sugiarto; Perwakilan/Biro: Korlap Jakarta Barat & Prov. Banten : David H. Marpaung No: AHU-50801.AH.01.01. 2013 ; Jakarta Barat: Ramadu Hasudungan, Anjas, RT, Antoni Panjaitan, Tubagus Uce; Kota Bekasi: Ramoti KS, M. Pohan, Yani SKR, JY ; Kabupaten Bekasi: Iskandar Iqbal, Haposan S, Edy Yanto Pakpahan, SK. Kemenkumham Perubahan R. Agah Handoko, Ade Gunawan ; Bogor Raya: Bonteros Goklas G, David Malau SE, Nurmansyah. AK, Adenan Manurung, Yayan Firdaus, Rimset Richard M, Edi Fitri, Atep Eris Risnanto, Saroni ; Depok: No: AHU-0002312. AH. 01.02 Tahun 2015 Salim Sujadi, David Malau, SE, Gomos Alfan S, Jonardos Matondang ; Tangerang Selatan: M Amsar H, Rumsih Yahya. Karawang : Agus Safutra ; Bandung, Jabar: Citrawijaya Lim; Sukabumi: Edis Wijaya; Ciamis: Nendi Permana; Cirebon: Aries PS; Subang : Edy Mulyana; LAMPUNG : Yuzaini A, Muslimin Muchtar; Lampung Barat - Pesisir Barat : Eddy S, M Nasir; Sumsel : Ogan Komering Ulu NPWP : 03.312.240.9-009.000 (OKU): Ariyansah; Sumut: Tapanuli Tengah : Zulfikar Hutagalung, Zulbahri H. (Uban); Kabupaten Tapanuli Selatan: Fernando Simamora; Jawa Tengah: RB. Waluyo, Sumono, Fery N; Purbalingga : Agus Pristiwanto, Samyono; Prov. Jawa Timur : Surabaya: Rudi Siswanto. Probolinggo Raya: Singgih Wijanarko, Lamongan : Munawar; Tulung Agung : Topan Kristiantoro; Malang Raya : Bagus Yudistira, Asral L; Kediri : Drs Rudy Priyono, Mielza Nur Syahida, Nurayati; Pasuruan Raya : Nugroho Tatag Yuwono, Endang, A. Karim; Kota/Kabupaten Blitar: Suprianto. Banyuwangi : Moh. Soleh, Suha Rifai, Yudi, Imam Sutikno. Prov. Bali : Wayan S, A. Shukani Hanafi , Simson R.L (Kota Denpasar) ; Sulawesi Selatan : Hadi Kuswanto (Kota Makasar), Syarifudin, Rizal, Agus Suyatin Kabupaten Sinjai : Agus Suwarno ; Kabupaten Bone : Andi Syarifudin ; Layout: sugihlayout.blogspot.com, Idris; Sirkulasi/Promosi: Damit Sutendi (Kadiv/No. HP: 081380495781), Idris Saputra, Yandi Permana; Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Hankam Mabes TNI No. 26. Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur Telp. 021 - 84311368, 021 - 84311397, Fax: 021 - 84311373. HP: 081282204440 (Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578 a/n PT Laras Pena Nusa Indah Pers (LPNIP) Email :
[email protected], Website: www.laraspostonline.com Percetakan: PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Hukum LarasT Utama Sabtu, 16 maret 2013 Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 3 Kemendag Larang Minimarket Jual Minuman Beralkohol Golongan A TKP Kementerian Perdagangan (Kemendag) melarang minimarket menjual minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol di bawah lima persen seperti bir dan lainnya. Pelarangan penjualan minuman beralkohol golongan A itu berlaku mulai 16 April 2015. foto: Ist Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin saat memberikan Sambutan dalam Pertemuan Regional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ke-IV Kemenag Akan Publikasikan RUU PUB Manado, Laras Post - Kementerian Agama (Kemenag) menjadwalkan akan mempublikasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB) pada akhir bulan April 2015. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, pada pembukaan Pertemuan Regional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) keIV, Rabu (8/4/2015) di Gedung Komplek Gubernuran Sulawesi Utara, Manado, mengatakan, pihaknya berharap dengan dipublikasikannya RUU PUB, maka akan mendapatkan masukan terlebih dahulu dari tokoh agama dan masyarakat. Lukman mengungkapkan, RUU PUB disusun dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada umat beragama untuk memeluk dan menjalankan agamanya, sesuai keyakinan masing masing. Lebih lanjut ia menyebutkan, sebagai negara besar, Indonesia mempunyai keragaman suku, bahasa, dan agama. Keragaman yang ada di Indonesia itu merupakan sesuatu yang given, karena manusia merupakan makhluk yang terbatas. “Tuhan menciptakan keragaman, agar manusia bisa saling berinteraksi, saling melengkapi, dan saling mengisi untuk mencapai kesempurnaan,” ujarnya. Menurutnya, sebagai negara bangsa yang religius, nilai-nilai agama oleh para pendahulu diposisikan sebagai penyatu dalam keberagaman. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai agama, tidak memandang budaya, agama, ras dan etnis. “Itulah karakteristik bangsa Indonesia. Agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keseharian,” terangnya Menag berharap para tokoh dan pemuka agama dapat memberikan pencerahan kepada umat beragama mengenai esensi agama sehingga bisa ditangkap ruh dan spiritnya, bisa mengejawantah serta ajaran agama mewujud untuk memanusiakan manusia dalam keragamannya. Pertemuan Reginal FKUB itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Djouhari Kansil, Ketua FKUB Pdt Nico Gara, Sekretaris FKUB Amin Lasena, Sekda Provinsi Sulawesi Utara Rahmat Mokodongan, Kapolda Sulut, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Mubarok, para tokoh/pemuka agama dan masyarakat, serta para Kepala Kanwil se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. (tim) Gelar Pasukan Operas Simpatik 2015 Di Mapolres Pasuruan Pasuruan Laras Post – Polres Pasuruan menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Simpatik 2015, pada Rabu (01/04/2015) di Halaman Mapolres. Pasukan yang mengikuti giat apel gelar pasukan Operasi Simpatik 2015 yaitu Satu Kompi gabungan pleton antara lain satu Pleton TNI (Kodim 0819 Pasuruan), Satu Pleton Sat Lantas Polres Pasuruan, satu Pleton Dalmas Sabhara, Satu kompi gabungan Pleton Kerangka Polres Pasuruan foto: nug dan pleton Reskrim / Intelkam Kapolres Pasuruan AKBP Ricky Purnama Polres Pasuruan, dan satu Kompi Gabungan Pleton Dishub, Satu Pleton Satpol PP, dan satu Pleton Senkom Kabupaten Pasuruan. Kapolres Pasuruan AKBP Ricky Purnama, SIK, usai melakukan pemeriksaan pasukan upacara, membacakan amanat tertulis dari Kepala Kops Lalu Lintas Polri Drs Condro Kirono, MM, Mhum. Kapolres mengatakan, apel Gelar pasukan ini dilaksanakan, diharapkan jajaran Korlantas Polri dapat mempersiapkan langkah-langkah antisipasi baik secara taktis teknis maupun strategis agar potensi pelanggaran, kemacetan, serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat diminimalisir, sehingga kamseltibcar lantas yang mantab dapat di wujudkan. Lebih lanjut dikatakan, untuk menindak lanjuti kebijakan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia 2015-5019 Polri telah melaksanakan program Quikck Wins, oleh karena itu konsep Operasi Simpatik tahun 2015 ini mengambil tema, POLANTAS SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN PELOPOR TERTIB SOSIAL DIRUANG PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT. Oleh karena itu orientasi Operasi ini lebih memfokuskan kepada pembenahan penertiban internal yang mengedepankan pada unit pelayanan publik yaitu pada pos-pos Polisi dijalan umum, jalan tol, unit pelayanan SIM, STNK, BPKB dan penanganan Laka Lantas secara optimal, melalui kegiatan penertiban masyarakat. Menurut Kapolres, kehadiran Polantas ditengah masyarakat adalah tempat bertanya (sumber informasi) sehingga setiap anggota perlu pengayaan ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap anggota Polantas sebagai bekal dalam tugas kemanana keselamatan dan ketertiban masyarakat. “Operasi Simpatik ini bertujuan meningkatnya disiplin anggota Polantas dan terwujudnya pelayanan Polantas yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya masyarakat yang tertib dan patuh hokum dalam berlalu lintas,” jelasnya. Adapun cara bertindak dalam operasi simpatik 2015 dengan melakukan kegiatan dengan satgas antara lain, Satgas deteksi dini, melaksanakan kegiatan intelejen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang mengawali, menyertai dan mengakhiri operasi serta membuat perkiraan intelejen (kirpat dan kirsus). Satgas preemtif, melaksanakan penerangan, bimbingan, penyuluhan, dan sosialisasi serta pendidikan lalu Lalu Lintas kepada seluruh komponen masyarakat. Satgas preventif, melaksanakan kegiatan pengaturan dan penjagaan serta pengawasan terhadap pengguna jalan untuk mencegah dan memperkecil peluang terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Satgas penegakan hukum melakukan pengawasan dan penindakan kepada anggota dilapangan yang melakukan pelanggaran serta melakukan penindakan terhadap para pelanggar pengguna jalan. Satgas bantuan operasi, memberikan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan operasi. Undangan yang hadir pada apel itu, Bupati Pasuruan atau yang mewakili, Dandim 0819 Pasuruan yang mewakili, Dan Denpom Sub Pasuruan, Kajari Bangil, Ketua Pengadilan Bangil, Kasat Pol PP Pasuruan, serta semua pimpinan Instansi terkait Kabupatem Pasuruan dan juga hadir seluruh perwira Polres Pasuruan yaitu para Kabag, Kasat, Kapolsek, Perwira staf Polres Pasuruan. (nugroho) Bekasi, Laras Post – Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, pihaknya telah membicarakan dengan pengusaha minimarket soal larangan penjualan minuman beralkohol golongan A atau yang memiliki kadar alkohol di bawah lima persen,. “Per 16 April 2015 akan diterapkan,” ujarnya usai menghadiri peresmian K-Log Park Cibitung, Bekasi, Kamis (9/4/2015) di Bekasi. Rachmat menegaskan, jika hingga batas waktu yang ditentukan masih ada minimarket yang tetap berjualan minuman beralkohol golongan A tersebut, maka pemerintah daerah bisa mengambil tindakan untuk memberikan sanksi. “Pemerintah daerah yang akan mengambil tindakan,” ujarnya. Menurutnya, larangan penjualan minuman beralkohol yang memiliki kandungan alkohol dibawah 5 persen pada minimarket itu, ditujukan untuk menekan peredaran minuman beralkohol yang belakangan ini, peredarannya telah memasuki wilayah pemukiman, sekolah dan juga sekitar tempat ibadah. Salah satu sudut Minimarket yang menjual minuman beralkohol. Secara terpisah, Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo mengungkapkan, pengenaan sanksi bagi minimarket yang membandel dengan tetap melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A, terlebih dahulu akan dikenakan surat teguran hingga tiga kali. Jika masih tetap membandel maka sanksi tegas akan dikenakan hingga pencabutan surat ijin. Ia menjelaskan, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) foto: Ist merupakan wewenang dari Menteri Perdagangan. Tapi terkait pemberian sanksi hingga pencabutan ijin diserahkan ke Pemerintah Daerah dengan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan melarang penjualan minuman beralkohol di minimarket melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/ PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dengan dikeluarkannya Permendag 06/2015 tersebut pemilik minimarket wajib menarik minuman beralkohol dari gerai dalam waktu paling lama tiga bulan mendatang atau hingga 16 April 2015 untuk mengosongkan minimarket dari minuman beralkohol. Berikut sembilan jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di Indonesia, shandy, bir, lager, ale, bir hitam atau stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi, dan anggur brem Bali. (ram) Kemenperin Lakukan Kerjasama Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Jakarta, Laras Post - Kementerian Perindustrian menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kerjasama itu, ditandai dengan penandatanganan piagam pencanangan oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin, disaksikan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Anggota Ombudsman bidang Pencegahan Muhammad Khoirul Anwar, pada Selasa (7/4/2015) di Gedung Kementerian Perindustrian Jakarta. Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengatakan, pihaknya menyambut baik pencanangan ini. Menurutnya, untuk melihat apakah sebuah kementerian mendukung pencegahan korupsi atau tidak, salah satunya bisa dilihat dari penerapan program zona integritas ini. Ia mengingatkan, hal ini tidak hanya menjadi acara seremonial belaka, tetapi harus mampu diresapi sebagai sebuah komitmen bersama dari pimpinan tertinggi hingga unit terkecil. “Yang juga penting, seluruh komponen bangsa harus mampu bersinergi untuk terus bangkit melakukan perlawanan dan pemberantasan terhadap korupsi,” ujar Zulkarnain. Sementara itu, Saleh Husin mengatakan, keberhasilan pembangunan Zona Integritas, ditentukan oleh individu. “Sangat Menteri Perindustrian Saleh Husin ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi di mana individu berada dan melakukan kegiatannya,” ungkapnya. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kerjasama OJK Sebelumnya kerjasama juga dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan KPK, untuk mengatasi terjadinya korupsi di sektor industri keuangan dengan meluncurkan kembali program Whistle Blowing System (WBS) dan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Pengendalian foto: Ist Gratifikasi. Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki memberikan apresiasi kepada OJK yang memberikan perhatian pada pencegahan tindak pidana korupsi. “Susah menang lawan korupsi kalau tidak disertai dengan tekad yang kuat. Kegiatan ini diharapkan terus ingatkan semangat pemberantasan korupsi, khususnya di OJK,” katanya saat penandatanganan kerjasama, pada Selasa (31/3/2015) di Menara Merdeka, Jakarta. Lebih lanjut, Ruki mengatakan, memang tak menampik sulitnya membedakan antara gratifikasi dengan kegiatan lain yang sering disebut entertaint dalam dunia bisnis. Namun, bagi penyelenggara atau pejabat negara, hal tersebut bisa dibatasi dari pembatasan oleh diri sendiri. “Kita wajib menolak gratifikasi apabila hati kita menganggap itu bagian dari suap. Betul-betul rasa yang menilai,” katanya. Gratifikasi yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara tersebut, wajib diberitahukan ke KPK maksimal 30 hari kerja. Jika tidak dilaporkan dan ketahuan menerima gratifikasi, maka ancaman penjaranya lumayan lama, minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, dengan denda Rp1 miliar. Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK Ilya Avianti mengatakan, untuk menegakkan integritas di OJK, tak bisa dilakukan otoritas sendirian. Namun OJK membutuhkan masukan dari lembaga lain, khususnya KPK sebagai aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. “Jangan biarkan OJK jalan sendiri dalam tegakkan integritas, khususnya terkait program gratifikasi, wujudkan tekad bersama untuk tidak terima apapun pemberian termasuk gratifikasi,” kata Ilya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, mengatakan program WBS sengaja diluncurkan kembali mengingat animo masyarakat atau pegawai internal OJK sebelumnya belum banyak yang menggunakan sistem ini. Karenanya, ia berharap, peluncuran ulang program WBS ini akan meningkatkan peran serta masyarakat atau internal OJK terhadap pencegahan gratifikasi. “Ini kami sempurnakan, karena secara statistik tidak banyak yang gunakan sistem whistle blowing system yang pernah diluncurkan tahun lalu. Makanya sekarang kembali diluncurkan,” tutup Muliaman. (tim) Kembali Narapidana Kedapatan Miliki Narkoba Jakarta, Laras Post - Andre Samsul, seorang narapidana LP Narkotika Cipinang, Jakarta, kedapatan menyimpan narkotika jenis baru CC4 beserta alat komunikasi dan timbangan. Barang-barang terlarang tersebut bisa masuk ke dalam sel terindikasi atas bantuan petugas sipir LP. Terlibatnya sipir dalam peredaran narkoba bukan baru sekali dua terjadi. Seringnya petugas LP membantu pengedar narkoba dari balik jeruji besi sudah kerap kali terjadi. Kepala LP Cipinang Krismono pun menyatakan heran mengapa para sipir ini tak jera. “Secara pribadi saya juga bingung mengapa hal seperti ini berulang. Padahal sudah banyak contoh kejadian ini kan dan ada yang juga dipenjara tapi kenapa nggak kapok-kapok,” ujar Krismono, pada Jumat (10/4/2015) di kantornya, Jl Bekasi Timur Raya, Jaktim. Krismono menebak alasan sipir berani main belakang dalam kejadian ini adalah karena faktor ekonomi. Meski begitu ia mengaku akan menindak tegas petugas LP yang terbukti membantu narapidana mengedarkan narkoba dari dalam penjara. “Kalau memang ada saya tegas menyampaikan (ke Bareskrim) untuk diusut, bawa aja, nggak usah pakai ijin. Kalau ada indikasi petugas kami terlibat kami akan proses dan usulkan dipecat. Kami tegas di sini tidak ada ampun bagi siapapun yang terlibat dan membantu pengedaran narkoba,” ujarnya. Terkait sempat adanya perselisihan antara petugas LP dengan Bareskrim saat hendak membawa Samsul disebut Krismono hanya merupakan kesalahpahaman saja. Pasalnya untuk peminjaman narapidana, LP harus mendapat izin dari Dirjen Pemasyarakatan. “Dari hasil kordinasi kami sampaikan kepada penyidik bahwa kami belum mendapatkan surat izin dari Dirjen Pemasyarakatan. Setiap peminjaman napi pihak terkait harus minta izin dulu kepada Dirjen pas,” jelas Krismono. Saat penggeledahan sel Andre, tim Bareskrim Polri membawa Penggerebekan narkoba di lapas Cipinang bukan bareskrim surat yang ditujukan kepada Dirjen Pemasyarakatan. Hal tersebut lalu menjadi masalah dan sempat membuat petugas LP melarang penyidik membawa serta Andre yang merupakan jaringan gembong narkoba Freddy Budiman itu. “Kalau (Dirjen PAS) sudah mengeluarkan surat baru foto: Ist Lapas bisa meminjamkan napi. Ini prosedurnya, jangan disalahartikan bahwa kami mempersulit. Kami selalu bekerja sama, berkoordinasi, baik dengan BNN, kepolisian atau pihak terkait lainnya. Kalau sudah ada ijin kami pasti keluarkan napi utk dipinjam,” pungkas Krismono. (Tuti) 2 LarasT Ekonomi & Utama Bisnis Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 Kegiatan MMM Berpotensi Merugikan Masyarakat Kilas Info Kegiatan menggerakan dana masyarakat oleh Mavrodi Mondial Moneybox, atau Manusia Membantu Manusia, alias MMM atau nama lain yang serupa dengan kegiatan MMM bisa merugikan masyarakat. Foto:ist Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo saat memberikan penjelasan kepada Pers Pemerintah Dukung Implementasi Transaksi Forex Line Jakarta, Laras Post - Untuk mengurangi risiko yang timbul dari fluktuasi nilai tukar rupiah, pemerintah mendorong BUMN/ Kementerian/Lembaga Negara untuk melakukan transaksi lindung nilai atau lebih dikenal dengan istilah hedging. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia memfasilitasi dilakukannya penandatanganan fasilitas lindung nilai (forex line) pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan, penandatanganan fasilitas lindung nilai tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah langkah awal bagi BUMN dan korporasi swasta lain untuk juga dapat melakukan transaksi lindung nilai sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko nilai tukar. “Di tengah antisipasi kenaikan suku bunga di amerika yang dapat berdampak pada penguatan dolar amerika dalam skala global, terdapat urgensi bagi korporasi di Indonesia termasuk BUMN agar dapat memitigasi berbagai risiko global yang tidak terduga,” lanjut Gubernur BI, saat penandatanganan forex line, pada Jumat (10/04/2015) di Gedung Bank Indonesia, Jakarta. Selanjutnya ia menjelaskan, bahwa lindung nilai merupakan suatu transaksi yang dilakukan melalui sebuah perjanjian antara korporasi dan perbankan untuk menyepakati pembelian atau penjualan pada level tertentu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing di masa depan. Lebih lanjut ia menyatakan, agar mencapai kesepahaman yang sama, beberapa lembaga negara penegak hukum telah menyepakati bahwa apabila terjadi kerugian (biaya) yang ditimbukan dari transaksi lindung nilai (hedging) BUMN tersebut maka dianggap bukan merupakan kerugian negara sepanjang transaksi dilakukan secara konsisten, konsekuen, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. “Bahwa dalam transaksi lindung nilai terdapat konsekuensi biaya dan sepanjang transaksi dilakukan dengan konsisten, konsekuen, dan akuntabel sesuai peraturan perundangundangan maka biaya tersebut bukan merupakan kerugian,” jelasnya. (sg) Ilustrasi Foto:ist Pemerintah Lakukan Reformasi Subsidi BBM Jakarta, Laras Post - Pemerintah akan melakukan reformasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Reformasi ini dilakukan dengan menetapkan skema kebijakan fixed subsidy untuk BBM jenis solar, dimana pemerintah akan memberikan subsidi maksimum sebesar Rp1.000 per liter untuk setiap level harga. Sementara, untuk BBM jenis premium, pemerintah akan menerapkan kebijakan harga keekonomian. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penghematan subsidi liquefied petroleum gas (LPG), karena perubahan asumsi, terutama pada Indonesian Crude Price (ICP). Sebagai informasi, reformasi subsidi BBM ini merupakan salah satu pokok-pokok perubahan kebijakan belanja pemerintah pusat dalam APBN-P 2015 sebagaimana disebutkan dalam publikasi Budget in Brief APBN-P 2015. Selain reformasi subsidi BBM, pemerintah juga akan memberikan tambahan alokasi anggaran untuk program prioritas pemerintah. Alokasi tambahan anggaran untuk program prioritas tersebut meliputi dukungan sektor pendorong pertumbuhan, yang meliputi pangan, energi, maritim, pariwisata, dan industri; pemenuhan kewajiban dasar, meliputi pendidikan, kesehatan dan perumahan; pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan dan antarwilayah; serta pembangunan infrastruktur konektivitas. Pemerintah juga akan melakukan efisiensi belanja melalui penghematan belanja perjalanan dinas untuk direalokasikan ke kegiatan yang lebih prioritas dan lebih produktif, sesuai dengan usulan kementerian/lembaga (K/L). Di samping itu, pemerintah juga akan mengakomodasi perubahan nomenklatur K/L. Terakhir, pemerintah akan melakukan revisi anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri, pagu penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara-Project Based Sukuk (SBSN-PBS), serta realokasi anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.(tim) Jakarta, Laras Post - Deputi Komisioner Manajemen Strategis I B Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Joni Swastanto dalam siaran pers mengungkapkan, OJK bersama Satgas Waspada Investasi, mengidentifikasi kegiatan menggerakan dana masyarakat oleh MMM atau nama lain yang serupa dengan kegiatan MMM berpotensi merugikan masyarakat. Ia menjelaskan, kesimpulan tersebut dengan pertimbangan antara lain, kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan ponzi scheme yang sangat berisiko menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat, kegiatan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang, tidak ada kejelasan tentang bentuk badan hukum dan domisili hukum, penyelenggara tidak memiliki struktur organisasi dan penanggungjawab kegiatan, kegiatan menggunakan sarana internet dengan server di luar negeri dan banyak pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terhadap dana yang digunakan untuk mengikuti kegiatan MMM. Menurutnya, untuk mencegah agar potensi risiko tidak menjadi hal yang merugikan masyarakat, maka OJK dan Satgas Waspada Investasi mengambil beberapa langkah, seperti menyampaikan permintaan pemblokiran situs internet yang digunakan dalam kegiatan MMM kepada Kementerian Komunikasi dan Foto:Sugih Informatika, melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan langkah-langkah lain yang diperlukan agar masyarakat tidak dirugikan di kemudian hari. Lebih lanjut Joni Swastanto menyebutkan, OJK mengimbau masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan apapun dalam bentuk investasi agar selalu memperhatikan rasionalitas, risiko, biaya, dan manfaat. Dalam kaitan ini, lanjut Joni, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan meminta informasi kepada OJK melalui Layanan Konsumen Terintegrasi mengenai penawaran investasi/ ajakan pengelolaan uang yang menjanjikan tingkat imbal hasil yang sangat tinggi di luar batas kewajaran. Ia menegasakan, OJK mengingatkan kembali agar masyarakat bersikap bijaksana dalam berinvestasi, rasional, dan menghindari tawaran yang memiliki ciri-ciri, seperti kegiatan tidak ada izin usaha dari instansi yang berwenang, tidak adanya penjelasan tentang underlying usaha kegiatan investasi, yang memenuhi aspek kewajaran dan kepatutan di setiap kegiatan investasi, tidak adanya penjelasan tentang cara pengelolaan investasinya, idak jelasnya struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, struktur kegiatan usaha, dan alamat domisili usaha, imbal hasil di luar batas kewajaran dan kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan ponzi scheme yang sangat berisiko menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat. Joni menjelaskan, langkah-langkah preventif yang telah dilakukan OJK selain edukasi dan penjelasan kepada masyarakat melalui berbagai media/sarana komunikasi, juga terus berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi untuk terus memonitor dan menindaklanjuti laporan masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut di atas. “OJK mendorong masyarakat tetap bersikap kritis dan bijaksana dalam menggunakan uangnya, baik untuk kegiatan investasi maupun kegiatan lain yang bersifat mempercayakan uangnya pada sistem atau pihak lain,” tuturnya. (sg) Garuda Indonesia Lanjutkan Kemitraan Global Bersama Accor Jakarta, Laras Post – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Accor mengumumkan kelanjutkan program kemitraan global, yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) baru. MoU itu ditandatangani oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, M. Arif Wibowo dan Chief Operating Officer Accor untuk Indonesia, Malaysia dan Singapura, Gerard Guillouet, pada Selasa (7/4/2015) di Hotel Pullman Jakarta Indonesia. Kemitraan global antara Garuda Indonesia dan Accor sebelumnya telah diresmikan dalam Mou yang ditandatangani di tahun 2012 lalu. Dalam perjalanannya, kemitraan strategis ini telah mengoptimalkan kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan peningkatan layanan serta nilai tambah bagi para pelanggan dan juga untuk pengembangan bisnis kedua perusahaan. Kelanjutan program kemitraan global ini telah ditingkatkan pada level kerjasama yang lebih tinggi dan melibatkan seluruh afliasi terkait kedua institusi. Melalui program kemitraan global antara Garuda dan Accor ini, para pelanggan kedua perusahaan mendapatkan beberapa fasilitas antara lain program penawaran harga khusus di hotel-hotel Accor dengan boarding pass Garuda melalui program Boarding Pass True Value (BPTV), program foto: Ist Direktur Utama Garuda Indonesia memberikan simbolis kemitraan dengan Accor kepada Gerard Guillouet, COO Accor Malaysia-Indonesia-Singapura. potongan harga sebesar minimum 10% untuk program-program promosi khusus hotel Accor, dengan reservasi online melalui www.accorhotels. com/garuda dan www.accorhotels. com/garudamiles, program Garuda Miles Redemption dan Earning Mileage untuk pemesanan/transaksi di Accor Hotels, dan berbagai manfaat lainnya. Direktur Utama Garuda Indonesia, M. Arif Wibowo mengatakan, kerjasama kemitraan global dengan Accor yang memiliki jaringan yang sangat luas baik di Indonesia maupun di dunia merupakan upaya Garuda Indonesia untuk secara terus menerus meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa, serta untuk mengokohkan reputasi Garuda Indonesia sebagai global player. “Sejalan dengan transformasi bisnis dengan strategi yang tertuang dalam program ”Quick Wins”, kami percaya bermitra dengan Accor akan memberikan nilai tambah layanan antara Accor dan Garuda Indonesia selanjutnya,” ujarnya disela-sela penandatangani MoU. Pada kesempatan yang sama Chief Operating Officer, Accor untuk Indonesia, Malaysia dan Singapura, Gerard Guillouet mengatakan, dengan lebih dari 3,600 hotel di seluruh dunia dan rencana pembangunan hotel Accor mencapai 100 hotel di Indonesia di tahun 2015 ini. “Accor senantiasa berkomitmen untuk menempatkan Garuda Indonesia sebagai mitra strategis untuk saling mendukung perkembangan bisnis kedua belah pihak, khususnya dalam situasi pasar yang semakin kompetitif saat ini,” ungkapnya. Menurutnya, program kerjasama global dengan Garuda Indonesia sebagai Maskapai Bintang Lima memberikan nilai tambah bagi para pelanggan setia kami untuk terbang bersama Garuda Indonesia – ke lebih 76 destinasi di seluruh dunia – dan tinggal di hotel-hotel Accor. Progam Kemitraan Global yang baru ini melingkupi komitmen hotel-hotel Accor untuk menyediakan akomodasi dan layanan terbaik bagi para awak serta penumpang di berbagai kota-kota di Indonesia atau di luar negeri, yang merupakan tujuan perjalanan Garuda Indonesia. Selain pemberian potongan dan harga khusus, melalui MoU ini Garuda dan Accor akan bekerjasama dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), serta program promosi bersama di masing-masing situs dan distribution channel. (ram) Asosiasi Polaris Softbank Grup Akuisisi Saham Trikomsel, Perusahaan Jakarta, Laras Post - Polaris Ltd.(SGX: 5BI), suatu perusahaan yang didirikan di Singapura dengan bisnis yang aktif dalam bidang distribusi dan ritel dari perangkat smart mobile dan elektronik untuk gaya hidup (lifestyle electronic), mengumumkan pada hari ini bahwa SoftBank Grup telah mengakusisi saham perusahaan asosiasinya yakni PT Trikomsel Oke Tbk. (“Trikomsel”). Polaris Ltd. adalah suatu perusahaan yang dikendalikan oleh Sugiono Wiyono selaku Presiden Direktur Trikomsel. Berdasarkan laporan pemegang saham yang diberikan kepada Trikomsel, akuisisi saham telah dilakukan pada tanggal 27 Maret 2015 dan SoftBank Grup memiliki kepemilikan dengan total keseluruhan 19,9% dari total saham yang dikeluarkan Trikomsel. Kepemilikan ini tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali dari Trikomsel, yakni tetap pada Sugiono Wiyono, Presiden Direktur Trikomsel. Pemegang saham terbesar Trikomsel tetap dimiliki oleh Polaris Ltd. yang memiliki sebesar 44,88% dari total saham yang dikeluarkan Trikomsel, dan Polaris Ltd. merupakan perusahaan yang dikendalikan dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Sugiono Wiyono. Sugiono Wiyono, Presiden Direktur Trikomsel, mengatakan “Kami atas nama manajemen Trikomsel menyambut baik SoftBank menjadi pemegang saham Trikomsel.” “Ini merupakan momentum yang baik bagi Trikomsel untuk lebih mengembangkan usahanya karena kami percaya dengan pengalaman, jaringan, sumber daya dan teknologi yang dimiliki SoftBank sebagai perusahaan global internet dan telekomunikasi akan memberikan manfaat yang besar dan sinergi yang baik bagi Trikomsel maupun grup regional kami, terutama di Asia Tenggara,” demikian ditambahkan Sugiono. Sugiono melanjutkan, ”Indonesia merupakan pasar yang luas dengan 280 juta pengguna telepon selular1. Diprediksikan akan menjadi basis konsumen terbesar ketiga di dunia di mana pengguna smartphone dalam negeri diperkirakan akan tumbuh dari sekitar 61,2 juta ditahun 2014 menjadi 103,6 juta pada tahun 20171. Selain itu, saat ini di Indonesia penetrasi 4G masih rendah sekitar 5% dari smartphone yang diimpor dibandingkan dengan Singapura, yang telah mencapai sekitar 50 sampai 70% per Februari 20152. Hal yang mendasari baiknya permintaan adalah demografi usia muda di Indonesia di mana hampir 30% berusia di bawah usia 15 tahun dan dengan usia rata-rata saat ini berusia 28 tahun1. Hal ini merupakan potensi pertumbuhan yang baik, mengingat bahwa mereka cenderung lebih cerdas teknologi dan tertarik pada fitur smartphone yang menawarkan kenyamanan dan konektivitas yang baik.” Sekilas SoftBank The SoftBank Group terdiri dari SoftBank Corp (TYO: 9984), anak perusahaannya dan perusahaan asosiasinya yang melayani suatu jangkauan komunikasi yang menyeluruh baik mobile maupun fixed-line serta jasa internet yang maju di seluruh dunia.. Dengan bergabungnya Sprint pada bulan Juli 2013, SoftBank Grup telah menjadi suatu perusahaan global terkemuka yang kini memiliki lebih dari 100 juta pelanggan. Memaksimalkan sinergi di seluruh Grup perusahaan di seluruh dunia, SoftBank bercita-cita untuk mewujudkan inovasi gaya hidup melalui IT. The SoftBank Grup juga mendorong penerapan energi bersih dan aman melalui kegiatan usahanya. Informasi lebih lanjut, http://www. softbank.jp/en/corp/ SoftBank Grup memiliki saham di Trikomsel melalui anak perusahaannya Chateau Montague Pte Ltd, Red Enterprise Holdings Limited dan Sommerset Palace Holdings Ltd. 1 Building a digital economy in Indonesia – The Jaka rta Post, 17 March 2015 2 Bandwidth block, devices slow 4G adoption in the country – The Jakarta Post, 10 March 2015 Sekilas Trikomsel Didirikan di Jakarta pada tahun 1996, Trikomsel adalah perusahaan distributor dan peritel produk komunikasi mobile terdepan di Indonesia yang memiliki jaringan gerai ritel “OkeShop” dan “Global Teleshop” kurang lebih 900 outlet dan melayani ribuan peritel pihak ketiga yang tersebar di seluruh Indonesia. Trikomsel tercatat di Papan Utama Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2009 (TRIO) dengan kapitalisasi pasar per 27 Maret 2015 sebesar Rp 7,38 triliun. Per 31 Desember 2014, total penjualan bersih Trikomsel tercatat sebesar Rp 10,78 triliun. Informasi lebih lanjut, www.oke.com. Media Kontak: Juliana Samudro Karnadi Widodo Direktur Corporate Secretary +6221 29035200 (T) +6221 29035200 (T) +65 83125677 (T) +6221 29035350 (F)
[email protected] karnadi.widodo@ oke.com LarasT Utama Pendidikan & Kebudayaan Sabtu, 16 maret 2013 Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 02 Mei 2015 3 2 Megapolitan LarasT Utama Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 HUT BTN ke-65, Dua Menteri Berpartisipasi Tanam Pohon Foto: Edy yp Foto bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, dengan pengawalan oleh satuan pengamanan dari Banser NU Bupati Janjikan Bantuan Dana Bagi MUI Bekasi, Laras Post – Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memberikan bantuan dana kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, sehingga MUI dapat memberikan kontribusi lebih baik lagi kepada masyarakat dan dapat menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi ke dapannya. Hal itu dikatakan Bupati Bekasi, Hj Neneng Hasanah Yasin, saat pengukuhan pengurus MUI Kabupaten Bekasi Periode 2015-2010, pada Selasa (31/3/2015) di Gedung KH Noer Ali lantai 4 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat. Pengukuhan pengurus MUI Kabupaten Bekasi 2015-2010 itu, berlangsung aman dan sukses, dengan pengawalan oleh satuan pengamanan dari Banser NU. Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Kabupaten Bekasi, KH. Rohimudin Nawawi, kepada wartawan mengatakan, dengan pengukuhan ini maka MUI Kabupaten Bekasi akan mulai bekerja untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi, dalam bidang sosial kemasyaratan dan religiusnya, karena sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, tentu memilki banyak pemikiran tentang kebangsaan dan keberagamaan. “Kami sebagai pengurus MUI tentu akan memberikan masukan dan kontribusi kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dalam bidang keagamaan dan banyak hal nanti yang akan di programkan dikemudian hari,” ujarnya. Lebih lanjut ia menyatakan, isu ISIS yaitu suatu kelompok yang mengatas namakan agama namun dengan memakai cara kekerasan, tentu tidak akan pernah bisa diterima di wilayah Negara Kesatuan Repubilk Indonesai (NKRI) sekalipun mengatas namakan agama Islam. “Islam adalah Rahmatan Lil’Alamin, yaitu rahmat bagi semua alam, bukan dengan kekerasan dan Islam tidak mengajarkan seperti itu,” tegas KH. Rohimudin Nawawi . KH Rohimudin juga menyampaikan, sangat berterima kasih kepada Bupati Bekasi yang berjanji akan memberikan bantuan dana bagi MUI Kabupaten Bekasi. Menyinggung masalah perkawinan siri, KH Rohimudin berpendapat bahwa, memang secara agama tidak disalahkan, namun akan sangat merugikan di pihak perempuannya, karena dari segi administrasi ke negaraan atau hak-hak sipilnya akan sulit didapatkan, seperti akta kawin dan akta lahir anak. ”Jadi yah sebaiknya dihindari dan menikahlah dengan cara yang diakui oleh keduanya, baik agama dan negara. Hal ini akan mempermudah keduanya dalam pengurusan administrasi nanti ke depannya,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Banser NU, Soleh mengatakan, dengan dikukuhkannya ketua dan pengurus yang baru, diharapkan dapat memberikan terobosan dibidang keagamaan. Lebih lanjut ia menyatakan, tidak perlu ekslusif dalam bermasyarakat, namun sebaiknya membaur, sehingga membuat masyarakat justru semakin nyaman dengan keberadaa organisiai MUI. Menyinggung masalah diblokirnya beberapa situ Islam, Soleh menyatakan, semuanya perlu kajian yang medalam sehingga pemerintah dapat menjelaskan dengan baik sejauh mana kondisi tersebut sampai dianggap membahayakan negara. “Ini maslah penting dan semoga ke depan akan ada penjelasan,” ujarnya. (Edi YP) Direktur Utama BTN Maryono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri serta Direktur Bank BTN Irman A Zahiruddin menanam pohon di Kanal Banjir Timur Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, pada Minggu (5/4/15). Jakarta, Laras Post - Penanaman pohon sepanjang 6,5 KM ini merupakan rangkaian kegiatan HUT Bank BTN ke-65. Lokasi penanaman pohon melanjutkan dari program penghijauan yang sudah dilakukan oleh Menteri BUMN pada akhir tahun 2014. Program penghijauan ini merupakan program berkelanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh BUMN di lokasi ini. Melalui program ini kami ingin bagaimana Bank BTN dapat berperan bagi masyarakat Jakarta agar terhindar dari banjir. Kegiatan menanam 1000 pohon ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT bank BTN ke 65, yang bekerjasama antara pihak PT BTN dengan perusahaan PT BUMN Hijau Lestari I. “Kami selaku penyelenggara acara Direktur Bank BTN Irman A Zahiruddin (kanan) ketika menghadiri acara seremonial penanaman pohon di KBT ini berharap agar masyarakat peduli tentang alam dan lingkungan dengan memperbanyak menanaman pohon. Menanam pohon ini berarti kita menjaga alam kita dari kepunahan,” ujar panitia pihak penyelenggara yang bertemakan, Harmonisasi alam dengan sesama itu. Acara tersebut dihadiri para pejabat Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Muspida Kota Jakarta Timur dan ratusan para pecinta alam dengan melakukan senam jantung sehat yang dilanjutkan hiburan musik group Armada Band dan pemberian doorprize kepada peserta. Dikatakan Direktur Bank BTN program penanaman pohon ini akan menghijaukan 6,5 km sepanjang bantaran KBT Jakarta Timur. Saat ini sudah 7 km dihijaukan oleh pihak pengembang. Jadi rencana kedepan akan menanam pohon sepanjang 13,5 km. jenis pohon yang ditanam adalah pohon Trembesi. Bank BTN juga memberikan bantuan kepada 1.500 tukang di wilayah Jabodetabek dalam bentuk asuransi kesehatan dan kematian. Para tukang ini merupakan mitra kerja kami dalam membangun rumah yang dibiayai melalui fasilitas kredit Bank BTN. Jika Foto:sugih dikumpulkan seluruh Indonesia bisa jadi jumlahnya akan mencapai ratusan ribu atau bahkan lebih. Kami mendaftarkan mereka sebagai anggota BPJS selama 6 bulan. Seluruh biaya kepesertaan selama masa 6 bulan tersebut ditanggung oleh Bank BTN. Selanjutnya tentu saja kami berharap dapat dilanjutkan oleh para pengembang yang mempekerjakan mereka. Namun agar semangat ini tidak berhenti, dalam waktu dekat kami akan mengajak para pelaku pembangunan perumahan untuk bersinergi dalam hal ini bersama BPJS,” ujar Roni Mawardi. (Sugih) Launching PT. Berkah Abadi Persada dihadiri anggota DPRD Bogor, Laras Post – Launching PT Berkah Abadi Persada digelar pada Rabu (01,04.2015) di Ruby Tirta House Blok A-9 Jalan Merak Rt. 03/01 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Perusahaan dengan Direktur Utama Sopyan Malay itu, bergerak dibidang jasa, jual/beli, sewa menyewa, lelang, developer (property), cut and fil dan pengurusan surat menyurat tanah atau legalitas tanah. Dalam sambutannya Sofyan Malay menyatakan, PT BAP akan bekerja keras, jujur dan transparansi sebagai mottonya akan melayani relasi dengan cara professional dan bertanggung jawab. Launching PT Berkah Abadi Persada tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Komisi A Yusni Rifai, Camat Parung, Camat Kemang, Kapolsek Parung, Danramil Parung dan para kepala desa, antara lain Ina Yuliana (Kades Jabon), Wawan (Kades Jampang) Nashim Foto:David Direktur Utama Sopyan Malay ber foto bersama anggota DPRD Komisi A YusniFoto:Ramsi Rifai, Camat Parung, Camat Kemang dan para kepala desa Setiawan (Kades Iwul), Yusri UPT- Pajak Wilayah Parung, juga rekanan, relasi dan pengusaha serta undngan lainnya. Yusni Rifai dalam sambutannya mengatakan, PT Berkah Abadi Persada hendaknya tidak memiliki masalah dengan perijinan. “Sudah seharusnya sebelum beroperasi PT BAP terlebih dahulu melengkapi perijinan,” imbau yusni. Sementara Sopyan Malay menyatakan, PT Berkah Abadi Persada sebelum lounching dilakukan, perijinan sudah beres dan siap untuk melayani relasi-relasi yang berkepentingan. Sopyan Malay masih menyempatkan diri berbincang dengan wartawan yang hadir. Dirinya juga berharap kepada rekan-rekan media untuk tetap profesional menyikapi semua persoalan yang ada serta dapat membantu kegiatana PT BAP yang dia pimpin. Pada akhir acara, sebelum doa oleh tokoh agama setempat, dilakukan pemukulan gong oleh tamu kehormatan PT BAP yaitu Yansen Antonio pertanda peresmian PT BAP. Menurut Yosep silalahi SH, selaku bagian hukum, bahwa PT BAP terlahir, tidak terlepas dari peran serta semua element dalam rangka ikut serta memsukseskan program pemerintah dibidang property. (ramsi) HUT ke 34 PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Bupati Bogor dan jajaran Tamu undangan Bogor, Laras Post - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Foto:david merayakan Hut yang ke 34 dan hari air sedunia, pada Kamis (26/3/15). Dalam perayan hari ulang tahun itu sekitar puluhan pegawai PDAM serta Bupati Bogor, Sekda, Kejari dan MUI untuk bersama-sama meyimak setiap susunan acara yang dibawakan oleh panitia acara tersebut. Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, dari target 20 persen jumlah pelanggan pada tahun 2015 memang belum tercapai, namun dari segi omset pendapatan angka 45 milyar masuk kategori sehat walafiat namun untuk tahun depan target itu harus ditingkatkan kembali. “Tidak tercapainya target rencana bisnis tahun 2015 ini masih bisa kami maklumi,” kata Nurhayanti dalam pidatonya. Sambung Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Hadi Mulya Asmat menambahkan, saat ini pihaknya sudah memiliki 167.000 pelanggan, kapasitas produksi mencapai 2400 pelanggan dan laba 45 milyar rupiah pada tahun 2014 lalu. Pencapaian ini diakui belum maksimal yaitu dari target 20 persen pada tahun ini, kami baru mencapai 16 persen jumlah pelanggan. “Kami memiliki target jangka pendek yaitu tahun 2019 dengan akselerasi percepatan sambungan dengan 100 persen pelayanan air bersih dan target jangka panjang sampai tahun 2024 dengan 235.000 pelanggan atau 40 persen dari target nasional,” tutupnya. (David/adenan) Kodim 0508 Gelar Sosialisasi Pertanian Terpadu Foto: amsar Kapten Inf. Iwan Pramono S.E bersama Kapten Kav. Bambang Mujianto saat Photo bersama seusai acara Lepas Sambut Pisah Sambut Komandan Koramil 2116 Leuwiliang Bogor, Laras Post - Pisah sambut Komandan Koramil 2116 Leuwiliang dari Komandan lama Kapten Kav. Bambang Mujianto kepada Komandan baru Kapten Inf. Iwan Pramono S.E yang dilaksanakan di halaman kantor Koramil 2116 Leuwiliang pada Rabu (8/4/2015). Acara tersebut dihadiri oleh Muspika Leuwiliang dan Leuwi Sadeng, diantaranya ialah Camat Leuwiliang Drs. Chairuka J Ms, Camat Leuwisadeng Drs. Mad Hasan, Kapolsek Leuwiliang Kompol Uba Subandi, Kanit Satpol PP Kecamatan Leuwiliang Haerudin, UPT Puskesmas Leuwiliang dan Leuwisadeng dr.Hj. Dian Nurdiani, Kepala MUI Kecamatan Leuwiliang Khairul Anwar, Tokoh Agama, jajaran Staf PLN Leuwiliang, dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Leuwiliang dan Leuwisadeng. Dalam sambutannya, Kapten Kav. Bambang Mujianto yang telah bertugas di Koramil 2116 Leuwiliang sejak tahun 2013 ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran Muspika masyarakat Lewiliang dan Leuwisadeng. “Saya berterima kasih kepada rekan-rekan jajaran Muspika, para kepala Desa, dan warga masyarakat Leuwiliang dan Leuwisadeng atas kerjasama dan dukungannya demi kelancaran, kenyamana, dan keamanan yang telah saya kerjakan dengan sebaik-baiknya selama bertugas disini,” katanya. Bambang juga menambahkan, bahwa dirinya mohon doa dan restunya. “saya mohon doa restunya, semoga di tempat yg baru nanti (Koramil 2120 - penulis) bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Kapten Inf. Iwan Pramono S.E mengatakan, Dirinya merasa senang ditugaskan di Koramil 2116 Leuwiliang. “Sejak kunjungan pertama saya kesini, saya mendapat sambutan hangat dari rekanrekan Muspika, dan sangat terasa suasana kekeluargaannya, saya senang ditugaskan di Koramil 2116 dan bergabung di Muspika Leuwiliang dan Leuwi Sadeng,” ungkapnya. Camat Leuwiliang Drs. Chairuka J.Ms juga mendapat kesempatan dalam acara tersebut, dalam sambutanya, Chairuka mengucapkan rasa terima kasih kepada Komandan lama dan menyambut baik kepada Komandan baru Koramil 2116. “Saya beserta jajaran camat berterima kasih kepada Kapten Kav. Bambang Mujianto yang telah bersama-sama dengan Muspika menjalankan programprogram selama beliau bertugas disini, dan kepada Kapten Inf. Iwan Pramono S.E selamat bertugas di Koramil 2116 dan bergabung di Muspika Leuwiliang dan Leuwisadeng,” Ujarnya. Acara lepas sambut ini berjalan dengan lancar dan selesai hingga pukul 11.45 WIB yang di akhiri dengan pemberian cindera mata berupa kado dari para Jajaran Muspika kepada Kapten Kav. Bambang Mujianto. (Yayan) D e p o k , La r a s Po s t - K o ma n d o Distrik Militer (Kodim) 0508 Depok menggelar sosialisasi pertanian terpadu berbasis organik untuk wilayah Kodim 0508/Depok di Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Depok, Jumat (10/04/2015). Acara ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Depok Muksit Hakim, serta para kelompok tani di Kota Depok. Dandim 0508 Kota Depok, Letkol Inf Santosa mengatakan, kegiatan ini akan berkesinambungan dalam rangka swasembada pangan di Kota Depok. Berbagai kategori akan dilakukan, untuk Kota Depok sendiri, Kodim akan berperan sebagai pendamping swadaya untuk para petani. “Kami menjalankan amanah yang diberikan Presiden untuk swasembada pangan, ini merupakan langkah awal pelaksanaannya,” tutur Santosa. Dalam hal ini, melalui pemerintah pusat, presiden menargetkan swasembada pangan selama tiga tahun. Disisi lain, pihak kementerian juga menargetkan hal tersebut dalam satu tahun. Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengungkapkan, bahwa Kota Depok sendiri masih memiliki banyak lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan ketahanan pangan. Karena lahan sawah yang ada mencapai 164 ha yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Depok. “Lahan sudah ada, selanjutnya untuk manajemen dan pengelolaan harus baik agar nantinya swasembada pangan yang diharapkan dapat terpenuhi,” ungkap Mantan Sekjen Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) tersebut. Terakhir, Alumni Gontor ini berharap kedepannya masing-masing elemen baik anggota Kodim, kelompok tani, maupun Pemerintah Kota Depok dapat bersinergi pada swasembada pangan, terutama beras. Sehingga bentuk implementasinya terbukti, tidak hanya sebagai wacana saja.(David) Guru Terancam Dibebas Tugaskan Jika Tidak Memenuhi Angka Kredit Yang Telah Ditentukan Jakarta, Laras Post – Badan Kepegawaian Daerah (BKN) tertanggal 2 Januari 2015 telah menerbitkan surat Kepala BKN, Nomor : K.26-30N.1-1/99 tentang pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS dari jabatan Fungsional. Surat Kepala BKN tersebut ditujukan kepada semua pejabat Pembina kepegawaian pusat, semua pejabat Pembina kepegawaian Propinsi, dan semua pejabat Pembina kepegawaian Kabupaten/Kota Dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) disebutkan bahwa Penjabat Pembina Kepegawaian wajib membebaskan sementara dan memberhentikan PNS dari jabatan Fungsional apabila PNS tersebut tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu, apabila penjabat Pembina Kepegawaian tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara akan menetapkan kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian Pensiun PNS yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (Supriyadi) Warga dan Perangkat Desa Perbaiki Jalan Rusak Bogor, Laras Post - Jalan STA Perumpung Gunung Sindur rusak parah, berlubang lebar hingga kedalaman setengah meter. Jalan yang rusak sepanjang 600 meter itu, bila hujan jalan menjadi seperti kubangan kerbau. Kondisi ini semakin parah karena saluran air tidak berfungsi akibat tertutup tanah. Merasa prihatin dengan kondisi jalan yang rusak sehingga membuat arus lalulintas tersendat dan sering menimbulkan kemacetan, perangkat Desa Cibinong Kecamatan Gunungsindur, bersama warga setempat, pada Jumat (27/3/2015) melakukan kerja bhakti dengan mengurug jalan berlobang tersebut. Pengurugan jalan terlaksana atas inisiatif dan saran warga yang ditindaklanjuti oleh pemerintah desa setempat. Tokoh masyarakat Desa Cibinong, Rohim mengatakan, Telah sekian lama warga Desa Cibinong Gunungsindur berharap agar jalan tersebut diperbaiki oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Bogor, namun hingga kini harapan warga belum terpenuhi. Menurut Rohim, akibat jalan rusak sering terjadi kecelekaan, bahkan mengakibatkan terjadi korban jiwa, sehingga pengguna jalan harus ekstra hati-hati jika melintasi jalan tersebut. Sementara itu Ketua BPD Cibinong Nurdin mengatakan, kondisi jalan berlubang dan rusak parah, telah mengganggu warga dan juga pengguna jalan yang lintas Desa Cibinong. Menurutnya, BPD telah menampung usulan warga untuk melakukan perbaikan secara gotongroyong, termasuk biaya secara swadaya. Usulan warga itu, juga direspon oleh Kades Cibinong, Aken Hapian. Bahkan Kades Foto:david memberi bantuan Kades Dan Warga sedang Kerja bakti tambahan biaya. berharap kepada para anggota legislator “Sesungguhnya kami dari unsur Kabupaten Bogor, terutama dari Dapil BPD maupun pihak desa tidak ada 6, agar memperjuangkan kepentingan wewenang ngurusin jalan apalagi jalan warga dalam hal perbaikan jalan. tersebut jalan Pemda. Namun sipatnya “Sirtu yang digunakan untuk ngurug ini sementara,” ujarnya. jalan mencapai 15 truk,” pungkasnya. I a j u g a m e n y a t a k a n , w a r g a ( Zul) Sambungan LarasT Utama Sabtu, 16 maret 2013 Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 Megawati Soekarnoputri Kembali Terpilih .............................. ................................. Sambungan dari hal 1.......................... Kongres IV PDI Perjuangan kembali mengemukakan istilah petugas partai kepada peserta Kongres. “Kalian adalah petugas partai. Petugas partai itu adalah perpanjangan tangan dari partai,” tegas Megawati dalam pidatonya pada penutupan Kongres IV PDI Perjuangan, Sabtu (11/4/2015) di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali. Putri sulung mendiang Presiden Pertama RI Sukarno itu, mengingatkan kembali kepada seluruh kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan di legislatif maupun eksekutif pada semua tingkatan adalah petugas partai. “Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai,” ujarnya dengan semangat. Sebelumnya, dalam pidato saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, pada Kamis (9/4/2015) di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Megawati Soekarnoputri menyebutkan, pemilu presiden secara langsung menuntut pengerahan tim kampanye, dukungan relawan dan berbagai kelompok kepentingan dengan mobilisasi sumber daya. Lebih lanjut Megawati Soekarnoputri menyatakan, yang sekarang terjadi mobilisasi kekuatan tim kampanye telah ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Kepentingan yang menjadi penumpang gelap untuk menguasai sumber daya alam bangsa. Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. “Penumpang gelap itu dapat menggoyang pemerintahan dan ingin menguasainya secara politik dan ekonomi,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan Presiden Joko Widodo agar memegang janji selama kampanye. “Untuk Presiden, berpegang teguhlah pada konstitusi, sebab itu adalah jalan lurus kenegaraan. Penuhi lah janji kampanye, sebab itulah ikatan suci dengan rakyat,” tegasnya. (her) Mendukung Car Free Day.................................. ............... Sambungan dari hal 1...................... Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, 18 kepala negara siap mengantre untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi. “Dari sekian kepala negara itu ada 17 atau 18 yang minat bilateral meeting dengan Presiden,” kata Luhut, pada Jumat (10/4/2015) di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta. Luhut menyatakan, perlu mengatur ulang jadwal Jokowi agar permintaan ke-18 negara itu dapat terpenuhi, karena penyelenggaraan KAA di Jakarta hanya berlangsung dua hari. Dari 109 Kepala Negara yang diundang, 29 di antaranya sudah menyatakan akan hadir. “Saya enggak tahu waktunya dalam 2 hari, very tight schedule, sangat padat. Jadi sekarang lagi disusun co-chair-nya karena enggak mungkin semua presiden pimpin secara bergiliran dengan negara lain,” ujarnya. Ia menyebutkan, kegiatan terkait peringatan KAA ke 60 akan terdiri atas dua event besar internasional. Pertama Konferensi Tingkat Tinggi Negara Asia Afrika yang akan digelar di Jakarta pada 19-23 April 2015. Kedua seremoni peringatan KAA yang digelar di Bandung pada 24 April 2015. Jakarta Dalam Kondisi Aman Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo memastikan Jakarta dalam kondisi aman untuk peringatan KAA pada 19-24 April mendatang. Agus menyatakan, pihaknya akan memeriksa tempat kedatangan peserta Peringatan KAA di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dan di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Selain itu juga di 18 tempat penginapan yang ada di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, serta di venue KAA di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Ia mengungkapkan, jumlah personel TNI yang disiagakan untuk Peringatan KAA ini, sebanyak 3.550 orang, terdiri dari, Kodam Jaya sebanyak 2.200 personel, Kostrad 700 personel, Marinir 600 personel dan dari Paskhas TNI AU sebanyak 50 personel. Personel TNI juga akan disiagakan di sepanjang rute perjalanan tamu kenegaraan. Demikian juga penembak jitu akan ditempatkan di gedung-gedung di sekitar seluruh lokasi yang terkait penyelenggaraan acara. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, selaku Ketua Bidang Media dan Humas Panitia Nasional Peringatan KAA ke 60 mengungkapkan, saat ini para wartawan yang mendaftar untuk melakukan liputan pada peringatan itu, telah tercatat seribu lebih, 40 persen diantaranya berasal dari media asing. “Media dari luar negeri ada sekitar 40 persen. Sedangkan sekira 60 persen sisanya, merupakan media dalam negeri,” kata Rudiantara Selasa(7/4/2015) di Jakarta. Disebutkan, wartawan berasal dari Jepang mendominasi wartawan dari luar negeri yang akan meliput pada peringatan KAA, yakni mencapai 200 wartawan Jepang, sementara Cina sekitar 100 wartawan, sisanya wartawan dari berbagai negara. Menkominfo, juga saat ini sedang melakukan persiapan secara umum, antara lain pengecekan konfirmasi kehadiran delegasi. Panitia Nasional menyediakan empat pesawat untuk mengangkut para kepala negara dari Bandung ke Jakarta dan sebaliknya. “Kita sedang menunggu konfirmasi, siapa saja kepala negara yang membawa pesawat sendiri. Karena kan dari (bandara) Halim ke Bandung harus betul-betul diatur jadwalnya. Jangan sampai terlalu lama, ada yang menunggu di Bandung, misalnya. Kembalinya juga demikian,” kata Rudiantara. (her) 3 Pemerintah Siapkan Tanah Bagi Petani.................... Sambungan dari hal 1.................................. dan para pengusaha diantaranya Dirut PT Pupuk Indonesia, Sampurna Agro, Sang Hyang Seri, Pertani, Perhutani, PTPN III, PT Smart, Rajawali Nusantara, Astra Agro Lestari dan lainnya. Perlu Pengawasan Sebelumnya Presiden Jokowi mencanangkan program redistribusi tanah seluas 9 ha untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan pengusaan tanah. Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko mengatakan, agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan, DPR akan memperhatikan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk melakukan redistribusi lahan sebanyak 9 juta ha. Ia menegaskan, seperti yang telah disampaikan Jokowi, keberhasilan redistribusi tanah merupakan salah satu indikator utama keberhasilan kepemimpinannya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan. Politisi dari PDI Perjuangan ini mengungkapkan, DPR sedang menyusun kembali RUU Pertanahan yang sempat tertunda di periode sebelumnya. Penyusunan ulang draft RUU Pertanahan dilakukan guna memasukan hal hal penting menyangkut pelaksanaan reforma agrarian. “Poin-poin yang bagus dalam draf yang lama tetap akan dimasukkan. Terutama tentang pendataan dan audit terhadap Hak Guna Usaha (HGU) yang penggunaannya tidak jelas. Akan direview lagi keabsahan HGU yang ada,” tambahnya dalam diskusi mengenai redistribusi lahan, Rabu (1/4/2015) di Jakarta. Ia menjelaskan, reforma agraria yang didalamnya termasuk redistribusi lahan yang merupakan kebijakan pemerintah, nantinya akan memiliki payung hukum berupa Undang-Undang. Lebih lanjut Budiman menyatakan, redistribusi tanah bertujuan untuk meningkatkan akses petani terhadap tanah. Dengan kebijakan ini petani akan memiliki tanah lebih dari 0,3 hektar (ha) untuk bertani. Menurutnya, reforma agraria merupakan suatu keharusan agar daya beli masyarakat khususnya di daerah dapat ditingkatkan, begitu juga dengan kesejahteraan petani. Tingkat kesenjangan di Indonesia jauh meningkat dari 0,32 di tahun 2004 menjadi 0,43 di tahun lalu. “Saat ini tingkat kesenjangan di daerah mencapai 0,6-07. Penyebab konflik di Thailand adalah karena tingkat kesengangan masyarakatnya sudah berada di titik itu,” tukasnya. Hal lain yang patut disoroti adalah 56 persen dari aset nasional di Indonesia dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 persen aset yang dikuasai oleh segelintir pihak adalah tanah. “Kesenjangan tersebut harus diatasi secara konstitusional melalui penataan agraria,” ucapnya. Harus Tepat Sasaran Secara terpisah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, program penyediaan lahan 9 juta hektar tanah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, bukan hanya menjadi tanggungjawab Kementerian ATR/BPN, tapi juga merupakan tanggungjawab Kementerian Pertanian serta Kementerian Kehutanan. “Tugas kita adalah menyiapkan proses legalisasi asetnya,” jelas Ferry saat membuka Rapat Koordinasi Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2016 Sinkronisasi dan Harmonisasi Target 2016 Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja, pada Rabu (01/04/2015) di Hotel Aryaduta, Jakarta. Sementara berbagai kalangan masyarakat sipil dan pakar menyambut baik kebijakan pemerintah yang akan segera melaksanakan redistribusi tanah. Namun pemerintah perlu berhatihati dalam penyaluran lahanlahan ini agar tak salah sasaran dan tidak menjadi peluang baru bagi pengusaha untuk menguasai tanah. Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, redistribusi tanah tanpa ada tindaklanjut untuk memastikan tepat sasaran bisa menjadi tak berguna. Reforma agraria salah kaprah kala memberi atau redistribusi tanah kepada orang yang salah atau pembagian tanah terlalu sedikit. Menurutnya, ketika berbicara reforma agraria, capaian harus mampu mengurangi ketimpangan, bukan cuma mengurangi kemiskinan. “Untuk itu, niat presiden mau meredistribusi lahan harus bisa dipastikan, berjalan dengan benar. Syaratnya, data akurat, didukung organisasi masyarakat sipil yang kuat dan komitmen politik. Kalau gak didukung gerakan rakyat, maka hanya akan jadi sumber korupsi baru,” tutur Iwan dalam diskusi soal redistribusi lahan 9 juta hektar, Rabu (1/4/15) di Jakarta. (tim) Melanjutkan Kajian Penghapusan PBB ......................... Sambungan dari hal 1.............................. Keuangan dan Pemerintah Daerah (Pemda). Lebih lanjut Ferry menyatakan, bahwa peringanan PBB tersebut berlaku pada subjek pajak atau penghuni yang tidak mampu membayar bukan kepada objek pajaknya. “Jadi sekali pun seseorang tinggal di kawasan premium, itu diasumsikan tanah atas ketidakmampuan bayar pajak, pemerintah harus meringankan,” jelasnya. Menurutnya, untuk kriteria pada peringanan PBB, pihaknya akan bekerjasama dengan kementerian sosial karena kementerian itu memiliki data Kartu keluarga Sejatera. “Jadi berdasarkan data, penghasilannya berapa kan kelihatan. Bisa juga lewat kartu sejahtera,” tandasnya. Ia menyatakan, penghapusan PBB yang rencananya diberlakukan pada 2016, tidak akan mengurangi pendapatan pajak daerah, karena berdasarkan total perhitungan sementara yang dilakukan pihaknya, akumulasi PBB secara nasional hanya 3,5 persen dari seluruh sumber pendapatan negara dari sektor pajak, di luar PPN dan PPh. Dari 3,5 persen pendapatan PBB, pengurangan atau penghapusan PBB hanya mengurangi 1 persen. Berdasarkan penghitungan itu, Ferry menyatakan, akan segera berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar mereka tidak merasa kebijakan ini akan mengurangi potensi pendapatan. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, selain PBB, pendapatan negara dari pajak, adalah PPh, PPN dan PPnBM. Realisasi pendapatan dari pajak tersebut adalah, PPN Rp 404,7 triliun, PBB terkumpul sebesar Rp 23,4 triliun, dan pajak lainnya senilai Rp Rp 6,3 triliun. Dengan demikian, jika kebijakan baru ini diberlakukan, maka pengurangan pendapatan hanya sebesar Rp 23,4 miliar dari total pungutan PBB yang terkumpul. Kebijakan ini dimulai dengan konsolidasi, dan koordinasi Kementerian ATR/BPN bersama beberapa kementerian lain selama April-Mei 2015. Kementerian yang terkait di dalamnya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. Sementara itu, pada periode Juni-Juli 2015, Ferry akan berkoordinasi dengan gubernur, bupati, walikota, serta DPRD setempat. Bisnis Properti Bergairah Secara terpisah Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo, pada Jumat (3/4/2015) di Jakarta menyatakan, penghapusan NJOP dan PBB akan menimbulkan multiplier effects, dengan kebijakan itu, diperkirakan bisnis properti di daerah diprediksi akan semakin bergairah. Menurutnya, dengan pembebasan PBB non-komersial, dunia bisnis properti di daerah masing masing akan semakin bergairah. “Akan terbuka daerah baru dengan penghuni baru. Sehingga, dapat dipastikan timbul permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis,” ujarnya pada Jumat (3/4/2015) di Jakarta. Sebab itu, pihaknya sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang akan menghapus PBB dan NJOP, karena akan sangat meringankan pengembang dan masyarakat. “Bagi masyarakat, ketiadaan BPHTB akan mempermudah mereka untuk mendapatkan akses tempat tinggal. Apalagi mereka yang tergolong ke dalam MBR,” katanya. (her) Ahli Waris Bimun Bin Gepeng Lapor Polisi Atas Perkara Penyerobatan..... Sambungan dari hal ......... Ia menjelaskan, tanah tersebut dahulu masuk wilayah Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumanegara, Kabupaten Bekasi, kemudian menjadi masuk wilayah Desa Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan belakangan masuk ke wilayah Keluarahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara. Menurutnya, setelah Bimun bin Gepeng wafat, lokasi tanahnya dikuasai Majar dan Mahbub yang merupakan cucu Bimun bin Gepeng, tanpa ada persetujuan para ahli waris lainnya, hingga Majar dan Mahbub meninggal dunia. “Setelah Majar dan Mahbub meninggal, tanah tersebut kemudian dikuasai oleh ahli waris keduanya,” ujar Romlih. Lebih lanjut Romlih mengatakan, pihaknya juga sempat beberapa kali meminta agar tanah warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lainnya yang juga berhak atas tanah tersebut, namun selalu gagal. “Kami para akhli waris juga sebagai cucu cu Bimun bin Gepeng minta agar tanah warisan kakek Bimun diserahkan dari penguasaan Majar dan Mahbub malah sia sia saja,” ungkapnya. Romlih juga menyatakan, tanah Girik No. 618.psl.30. S.II dan psl.25. D.I seluas 22.050M2 atas nama Bimun bin Gepeng itu, surat suratnya kini telah ada yang memanipulasi, karena atas tanah tersebut terbit girik lain, yakni giril No.882, 883. 884, 885, 886 dan 887. “Selama ini kami belum pernah menjual tanah tersebut, namun belakangan berdiri papan kepemilikan tanah milik Dinas Perumahan DKI Jakarta,” terangnya. Kini ia berharap Subditharda Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangani LP yang ia buat dan pihak yang melakukan penyerobotan tanah dan memasuki pekarangan tanpa ijin, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. (AS) Pemilik Tanah Akan Pagar Jalan Kebayoran Lama................. Sambungan dari hal 1....................... rugi atas tanah seluas 132 meter persegi, berdasarkan sertipikat Hak Milik No 151/Grogol Selatan, yang digunakan untuk pelebaran Jalan Kebayoran Lama Kelurahan Grogol. Dalam surat itu juga disebutkan, bahwa pembebasan tanah untuk pelebaran jalan itu, dilakukan oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga) Jakarta Selatan, pada tahun 2000-an. Menurut H Hosen Aho, SH, pihaknya juga meminta Walikota Jakarta Selatan untuk segera menyelesaikan ganti rugi tanah milik kliennya, karena hingga saat ini kliennya tidak pernah menerima uang ganti rugi. Ia juga menyebutkan, jika dalam waktu dekat ini, Pemerintah Kota Jakarta Selatan tidak memenuhi uang ganti rugi tersebut, maka kliennya akan memasang pagar pada Jalan Kebayoran Lama No 1 B. Sementara itu, dari pihak keluarga Ny. Tjiong A Jong/Mielie melalui H. Yakob mengatakan, bahwa tanah sertipikat hak milik No. 151/Grogol selatan yang digunakan untuk pelebaran Jalan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hingga kini belum pernah menerima ganti rugi. Ia menyebutkan, saat ini harga tanah di daerah tersebut, berdasarkan harga pasaran sudah mencapai sekitar Rp 15 Juta per meter. “Tentunya kami memohon kepada Pemkot Jakarta Selatan untuk membayar ganti rugi tanah tersebut sesuai harga saat ini,” ujarnya. (rumsih, amser, ram) Mendukung Car Free Day................................................. Sambungan dari hal 1............................................. Paguyuban Wartawan Kabupaten Bogor (PWKB) Mengucapkan: Selamat Hari Raya Paskah 2015 David malau S.E Ka biro / Humas dan Antar Lembaga PWKB Putri dari pasangan Turo dan (almh) Dasminah ini lebih lanjut mengatakan, bahwa penggunaan kendaraan saat ini melebihi kapasitas. Maka dari itu dengan adanya program car freeday ini diharapkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan alam sekitar. “Alam harus kita hormati dan kita jaga karena kita hidup berdampingan dengan alam,” ujar gadis manis yang mengidolakan penyanyi dangdut Cita Citata ini, ketika ditemui Laras Post, Sabtu (4/4/15) di restoran Sea Side Suki. Lebih lanjut juga Kiki berharap Pemerintah Kota Bekasi mengadakan program satu hari tanpa kendaraan. Misalkan karyawan dan pegawai negeri sipil (PNS) untuk jalan menuju tempat kerja menggunakan sepeda, seperti yang telah dilakukan Pemprov. DKI Jakarta PNS diwajibkan tidak menggunakan kendaraan pribadi pada setiap hari Jumat awal bulan. Disebutkan pula Kota Harapan Indah saat ini jauh lebih maju dan keren. “Di sini sekarang sudah banyak sentra kuliner baik makanan tradsional maupun internasional semacam di Meli Melo 1, 2 dan 3,” ujar Kiki. Sementera itu, Kiki bercerita tentang karir pekerjaannya, bermula bekerja di Sport Center Club Futsal KHI selama 9 bulan. Selanjutnya di restoran Nasi Uduk Kebon Kacang selama 3 bulan. Lalu bekerja di Seaside Suki Kota Harapan Indah hingga saat ini. “Bekerja di restoran Sea Side Suki sungguh menyenangkan, selain pengalaman, jadi tahu banyak jenis makanan baik makanan nusantara maupun makanan internasional (oriental). Makanan yang paling saya suka di disini yaiti All You Can it,” ujar Kiki sambil mengakhiri pembicaraannya dengan Laras Post. (Sugih) 2 Seni & Pariwisata LarasT Utama Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 Sambut HUT TMII Ke-40 Gelar Hiburan Massal dan Tiket Gratis Jakarta, Laras Post - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akan menggelar perayaan ulang tahunnya yang ke-40. Sejumlah acara akan diselenggarakan dalam perayaan, mulai Kamis (16/4/2015) sampai acara puncak pada Senin (20/4/ 2015). Direktur Operasional TMII, Ade F Meyliala mengungkapkan, puluhan rangkaian telah disiapkan untuk kegiatan acara ulang tahun TMII kali ini. Misalnya, kegiatan tari massal, pawai budaya, pesta kembang api dan lain-lain. “Untuk pesta kembang api akan diselenggarakan pada tanggal 20 April di malam puncak acaranya,” kata Ade kepada para awak media, pada Jumat (10/4/2015) di TMII, Jakarta Timur. Pesta kembang api akan berlangsung pada pukul 21.20 hingga 21.30 WIB di Teater Bhinneka Tunggal Ika. Sejumlah tamu undangan rencananya akan hadir pada malam puncak ulang tahun TMII ini misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharahi, Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad “Aher” Heryawan, dan tamu undangan lainnya lainnya. Ade melanjutkan, pengunjung pada puncak acara juga dapat menikmati tiket gratis masuk TMII. Sementara untuk tiket wahana, akan ada promo buy one get one free. “Di wahana akan ada diskon besar- besaran, sampai 50 persen seperti di Snow Bay,” ujarnya. Menurut Ade, untuk penyelenggaraan tari massal rencanannya akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 19 April 2015. Tari massal yang digelar yakni ‘Ratouh Jaroe’ yang berasal dari Aceh. Acara ini akan melibatkan 2.000 penari. “Nanti akan dilaksanakan di Plasa Tugu Api Pancasila,” lanjutnya. Pada ulang tahun kali ini TMII menargetkan 150.000 pengunjung dalam perayaan yang akan berlangsung selama lima hari itu. Puluhan kegiatan akan dilangsungkan pada HUT TMII. Semarak pekan HUT TMII ke 40 yang berlangsung dua pekan dan sebagai bukti cinta TMII kepada masyarakat pada puncak acara HUT TMII pada 20 April 2015 semua pengunjung TMII untuk tiket masuk gerbang TMII akan digratiskan dan dibuka dari pukul 6.00 pagi hari hingga - pukul 16.00 sore WIB. “Puncak kemeriahan HUT TMII akan dilaksanakan di Teater Bhineka Tunggal Ika dan malam puncak akan digelar Maha Karya Indonesia Ciung Wanara yang didukung kesenian Propinsi Jawa Barat,” pungkas Ade. (Yandi/sugih) HIAC Kota Harapan Indah Anniversary Komunitas Pecinta Aeromodeling Bukan Sekedar Hoby Walikota Jaktim Hadiri Halun ke-19 di FK-Pusaka 90 Ketua HIAC dan para anggota foto bersama. Jakarta, Laras Post - Komunitas Aeromodeling Kota Harapan Indah (KHI) yang tergabung dalam Harapan Indah Aeromodelling Club (HIAC), pada setiap hari libur (Sabtu-Minggu atau hari libur nasional) selalu meramaikan angkasa KHI. Penyaluran hoby ini mempertunjukkan keahlian memainkan pesawat mini, Helipad bahkan Paramotor yang bisa terbang hingga lebih 2000 kaki tergantung kenyamanan dan keamanan (terbang memakai parasut dengan bantuan alat dorong mesin bermotor rakitan berbahan baker pertamax) serta jenis Aeromodellling lainnya di lapangan Jl. Boulevard KHI. Ketua HIAC, Matius ketika diwawancara Laras Post, Minggu (5/4/15) di tempat atraksi aeromodeling KHI mengatakan, bahwa anggota komuntas HIAC berjumlahkan sekitar 30-40 orang yang berasal dari Kota Harapan Indah sendiri dan masyarakat wilayah Jabotabek. Matius juga menyebutkan, awal dibentuk komunitas HIAC ini dari tahun 2009 sekitar 7 tahun lamanya komunitas ini berdiri, namun lapangan latihan terbang yang dipakai di KHI selalu berpindah mengikuti perkembangan pembangunan Kota Harapan Indah. “Kita menyesuaikan dengan pihak pengelola KHI, jika ada lahan kosong disitulah lapangan terbang kita pakai,” jelas Matius. Disebutkan pula HIAC pun sering mengikuti lomba aeromodeling tingkat nasional yang diadakan di Cibubur, walau b e l u m pernah meraih juara namun HIAC sering mendapatkan penghargaan. Belajar Aeromodelling, sebenarnya tidak mudah, tetapi juga tidak sulit, namun perlu kesabaran dan ketekunan. Proses latihan aeromodelling sama saja seperti proses latihan pesawat asli. Pertama, aeromodeller harus menggunakan pesawat latih terlebih dulu. Jika dirasa sudah menguasai teknik dasar—seperti lepas landas, mendarat, dan gaya angkat—yang benar, pesawat bisa diganti dengan pesawat intermediate. Di level ini, semestinya para aeromodeller sudah bisa bermanuver akrobatik yang sederhana. Kalau sudah khatam, masuk level advance, ujar salah seorang pelatih. Pembagian Model Pesawat Pada dasarnya pembagian pesawat-pesawat model tersebut dapat dibedakan menjadi, Pesawat Model yang tidak bermotor terdiri dari Jenis Kompetisi/Prestasi dan Jenis Fun. Pesawat Model yang Bermotor, terdiri dari pesawat yang bersayap tetap (Fixed Wing) dan Pesawat bersayap putar (Rotary wing). Model ini jga terbagi dua jenis yaitu Jenis Kompetisi/ Prestasi dan Jenis spor (Fun). Jenis Pesawat Kebanyakan dari kegiatan ini memang lebih mengutamakan untuk Hobi atau kesenangan dan Hiburan (Aeromodeling for Fun). Jenis pesawat yang diterbangkan pada kegiatan inipun hampir semua menyerupai pesawat Aslinya, ada Type Cesna, ada Jet tempur Shukoi, F14, Boeing, Helipad dan lain sebagainya. Bahkan Untuk yang dilombakan dalam Pylon Race banyak pesawat-pesawat Aeromodeling ini yang bisa mencapai kecepatan mendekati 100 Kmh. Jenis bahan bakar pun berbeda, tergantung power yang menggunakan meskin elektrik menggunakan listri ada pula yang menggunakan mesin motor berbahan bakar Pertamax dan ada pula Bahan bakar RC fuel nitro engine. (Sugih) Jakarta, Laras Post – Forum Komunikasi Pusat Santunan Keluarga (FK - Pusaka) 90 memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (Halun) ke - 19 pada, Sabtu (11/4/15) di Yayasan SKEMA Assalamah, Jl. Rawa Kuning No. 29 Kel. Pulogebang Kec. Cakung. Acara tersebut dihadiri Walikota Jakarta Timur, Drs. Bambang Musyawardana, M.Si, Kasudin Sosial Kota Jakarta Timur, H. Masyudi, Ketua FK Pusaka Jakarta Timur, Sekcam dan para tokoh serta undangan lainnya yang turut andil memeriahkan acara tersebut. Koordinator Wilayah FKPusaka Jakarta Timur, Hj. Siti Mas’ah, M.A mengatakan, bahwa sebagai tuan rumah acara Halun ke-19, ia merasa bangga dan suatu kehormatan atas hadirnya Walikota Jakarta Timur beserta rombongan yang turut meriahkan acara tersebut. Disebutkan Hj. Siti Mas’ah, pada peringatan Halun ke 19 ini, pihaknya menyerahkan sumbangan Sembako kepada Koordinator Wilayah FK-Pusaka Jakarta Timur, Hj. Siti Mas’ah memberikan penghargaan apresiasi kepada Walikota Jakarta Timur, Drs. Bambang Musyawardana, M.Si, 350 Lansia. “Kegiatan ini dihadiri pula oleh 15 cabang dari total 19 cabang FK - PUSAKA se-Jakarta Timur,” ujar Hj. Siti Mas’ah kepada Laras Post. Ia mengungkapkan, peringatan Halun yang diisi dengan pemberian Sembako kepada para Lansia ini, dapat berlangsung berkat bantuan dan sumbangan dari masyarakat sekitar Kota Jakarta Timur sebagai donator. “Yang paling berperan pada acara ini H. Akhyar yang juga sebagai tuan rumah,” terangnya. Acara Halun ini diawali dengan kegiatan senam pagi para Lansia. Dilanjutkan dengan beberapa perlombaan yang diikuti para Lansia. Semacam lomba baca Al-Quran, lomba Senam, lomba rias wajah tanpa cermin, lomba Fashion dan beberapa lomba lainnya yang turut meriahkan gelaran ini. (Sugih) Foto bersam Walikota Jakarta Timur, Drs. Bambang Musyawardana, M.Si dengan panitia dan warga. Galeri Foto Kegiatan Halun ke-19 di FK-Pusaka 90 Berlangsung Meriah Pertanahan LarasT Utama Sabtu, 16 maret 2013 Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 3 Program Penyedian 9 Juta Lahan Bukan Hanya Tanggungjawab Kementerian ATR/BPN Kongres Lanjutan VI dan Upgrading IPPAT. Foto: dok Tanah Dapat Jadi Menyebabkan Perpecahan Surabaya, Laras Post – Tanah dapat mempersatukan, mengutuhkan dan memberikan rizki, tetapi di sisi lain bisa menjadi faktor yang menceraikan dan merusak. “Oleh karena itu diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait dalam pengelolaannya untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, saat memberikan sambutan pada Kongres Lanjutan VI dan Upgrading Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), pada Jum’at (10/4/2015) di Ballroom Hotel JW Marriott Surabaya. Menurut Ferry, IPPAT sebagai organisasi harus memberikan energi positif bagi anggotanya dan terutama masyarakat, dan jangan sampai ada sesuatu yang merugikan profesi. “PPAT merupakan profesi mulia, yang visi dan tugas pokoknya sejalan dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,” ujarnya. Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, Kementerian ATR/ BPN terus berupaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, antara lain melalui penyederhanaan penghitungan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pelayanan pertanahan yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Selain itu, kata Ferry, Kementerian ATR/BPN juga sedang mengkaji berbagai hal terkait dengan biaya pelayanan pertanahan, sehingga tidak semua hal yang terkait dengan perolehan hak atas tanah dikenakan pungutan. Menutup sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan bahwa kementerian yang ia pimpin berkomitmen untuk membina hubungan baik dengan PPAT. Kongres Lanjutan VI Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Kongres Lanjutan VI IPPAT, Kukuh Muljo Rahardjo menjelaskan, berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, sebanyak 2500 orang PPAT menghadiri kongres. Ia menegaskan, banyaknya peserta yang hadir dalam kongres menunjukan antusias PPAT di seluruh Indonesia masih besar terhadap organisasi ini, dan menunjukkan bahwa rasa persaudaraan antar PPAT masih terjaga. Ketua Umum IPPAT Demisioner Sri Rachma Chandrawati menyatakan, seluruh anggota PPAT diharapkan tetap taat aturan dan bertanggung jawab serta profesional dalam menjalankan profesi. Menurutnya, kongres kali ini merupakan kongres lanjutan dari kongres sebelumnya yang dilaksanakan di Bandung. Berdasarkan kongres di Bandung, tinggal satu agenda yang belum terlaksana yaitu pemilihan ketua umum dan formatur majelis kehormatan pusat. (her) Suasan pada Sosialisasi dan Asistensi Pengisian LHKPN Foto:DOK KPK Lakukan Sosialisasi dan Asistensi Pengisian LHKPN Jakarta, Laras Post – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan sosialisasi dan asistensi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Cahya Hardianto Harefa mengatakan, LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang telah ditetapkan oleh KPK. “Pelaporan harta dapat bermanfaat untuk menanamkan sifat jujur dan keterbukaan, menghindari fitnah serta untuk kerapihan administrasi dokumen maupun harta,” ujar Cahya saat sosialisasi dan asistensi pengisian LHKPN, pada Senin (30/03/2015) di Aula Prona, Lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN. Selain menjelaskan mengenai LHKPN, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN juga melakukan asistensi pengisian Formulir LHKPN Model KPK-A serta Formulir Model KPK-B kepada para Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20007 jo Nomor 6 Tahun 2011, Penyelenggaran Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang wajib mengisi dan melaporkan LHKPN adalah Pejabat Eselon I dan yang disamakan, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Auditor, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji/Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM), dan bendaharawan. (her) Villa penginapan yang sejuk dan Asri di Puncak Bogor Kamar tidur: 124 Luas tanah: 5415 m2 Kamar mandi: 185 Luas bangunan: 4800 m2 Alamat Graha Dinar : Jl. Raya Puncak Km. 79,3 Bogor (0251) 825 - 5047, (0251) 825 - 5062 Program penyediaan lahan Sembilan juta hektar tanah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, bukan hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN). Jakarta, Laras Post – Menteri ATR/ BPN, Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, target penyediaan lahan 9 juta hektar, bukan hanya tanggungjawab Kementerian ATR/BPN tapi itu juga merupakan tanggungjawab Kementerian Pertanian serta Kementerian Kehutanan. “Tugas kita adalah menyiapkan proses legalisasi asetnya,” jelas Ferry saat membuka Rapat Koordinasi Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2016 Sinkronisasi dan Harmonisasi Target 2016 Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja, pada Rabu (01/04/2015) di Hotel Aryaduta, Jakarta. Untuk Prona, Ferry meminta kepada jajaran Kantor Wilayah serta Kantor Pertanahan agar dapat memanfaatkan yang sudah dianggarkan dan juga memanfaatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah. Ia berpesan agar jangan terlalu ambil pusing dengan situasi politik di daerah. “Tugas kita adalah Menteri ATR/BPN, Ferry Mursyidan Baldan menjalankan program Prona untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan kita pusing dengan kondisi politik di daerah,” katanya. Pada kesempatan itu, Ferry juga meminta kepada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk menyusun target kerja. Rapat kerja diikuti oleh Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan Para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi diseluruh Indonesia. Mengenai Bank Tanah, Ferry mengatakan bahwa ini bukanlah sekedar menyimpan data tentang ketersediaan tanah saja serta bank Foto:DOK tanah juga harus sejalan dengan kebijakan yang dibuat. Ferry menambahkan juga agar Bank Tanah ini segera dimulai tahun 2015 ini. Pada kesempatan yang sama, Ferry mengatakan bahwa tidak ingin ada lagi pengklasifikasian Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan. Alasannya karena setiap Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan memiliki tanggung jawab yang sama yaitu melayani masyarakat. Ferry juga tidak akan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). “Sidak itu tidak memberikan efek positif,” ujar Ferry. Ferry juga menyebutkan bahwa ia akan lebih mengedepankan aspek harmonisasi dan akan menuntaskan mutasi di tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Dia juga menyatakan telah mendengar masukan ibu-ibu anggota Dharma Wanita Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. “Dalam mutasi nanti, saya akan menyatukan mereka yang terpisah dari keluarganya,” katanya. Dalam Rapat koordinasi tersebut, Ferry juga mengatakan perlunya mengolaborasi hasil-hasil Rapat Kerja Nasional yang telah diselenggarakan pada awal tahun ini, untuk itu pada bulan Mei nanti akan diadakan pertemuan tengah tahun di Yogyakarta. (her) Ibu Mempunyai Peran dan Fungsi Penting Dalam Pembentukan Karakter Anak Jakarta, Laras Post – Seorang ibu mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Seorang ibu harus memberikan perhatian yang tinggi kepada anak-anaknya, terutama pada saat mereka berusia di bawah lima tahun (Balita) sampai dengan usia Sekolah Dasar. “Mereka memerlukan porsi kasih sayang yang cukup,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Seminar Sehari Parenting yang diselenggarakan oleh Ikatan Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN, pada Selasa (31/3/2015) di Gedung Dharma Wanita Persatuan Pusat, Jakarta. Pada seminar yang mengangkat tema, Cerdas Emosi dan Bersikap Dewasa Sebagai Seorang Ibu untuk Menghadapi Multi Peran Wanita, itu juga dilaksanakan pembekalan mengenai parenting yang disampaikan oleh Ibu Haniah Ellydar dari Yayasan Buah Hati dan diikuti oleh 450 Orang peserta yang terdiri dari Pengurus IKAWATI Pusat, Wilayah dan Daerah serta para undangan lainnya. Pada saat ini Kementerian ATR/ BPN telah memberikan perlakuan khusus bagi kaum perempuan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14/SE/ XII/2014 tentang Dispensasi Jam Kerja Karyawati di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Kita ingin para karyawati merasa nyaman untuk mengabdi sepenuh jiwa di Kantor Kementerian ini dan tidak ada kebingungan ketika dia harus mengurus anaknya terlebih dahulu di rumah,” ujar Ferry. Sesuai dengan surat edaran tersebut maka karyawati yang sedang hamil diberikan dispensasi, yaitu diperbolehkan datang terlambat ke kantor satu jam dari dimulainya jam kerja dan pulang lebih awal satu jam dari berakhirnya jam kerja. “Bagi para ibu-ibu yang memiliki anak sampai dengan kelas empat SD dan sedang ujian maka diperbolehkan terlambat setengah hari,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Umum IKAWATI Hanifah Ferry Mursyidan Baldan dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Pelatihan Parenting Champion Duta OASE (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja) yang Foto:DOK Seminar Sehari Parenting yang diselenggarakan oleh Ikatan Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN. diselenggarakan pada tanggal 24 – 25 Februari 2015, dimana hasil pelatihan tersebut harus disosialisasikan kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia secara bertahap di lingkungannya masingmasing. Ibu-ibu sebagai orang tua harus dapat mencetak generasi unggul yang berkarakter. “Hal ini sangat penting untuk mengingatkan kepada para ibu bahwa kita harus peka terhadap situasi lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai bahaya, seperti bahaya narkoba dan pemakaian zat adiktif lainnya, bahaya pergaulan bebas, bahaya kenakalan remaja, bahaya trafficking, serta bahaya-bahaya lainnya yang sangat mengkhawatirkan,” ungkap Hanifah. Ibu-ibu tidak perlu resah dan gelisah jika sudah siap dari awal. Jadilah Ibu Indonesia yang berkarakter untuk mendidik anakanak Indonesia menjadi anak-anak yang hormat, sopan santun, jujur, amanah, rendah hati, tanggung jawab, dan mandiri. “Apabila karakter anak-anak sedemikian kuat maka mereka tidak akan tergoyahkan oleh berbagai goncangan apapun,” pungkasnya. (her) Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Capai IKM Tertinggi Jakarta, Laras Post – Meski memiliki jumlah pemohon pelayanan tanah tertinggi secara nasional, dengan kondisi ruang pelayanan yang relatif sempit, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berhasil mencapai peringkat ketiga Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) secara nasional. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Dirwan Dachri ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya menyatakan, apresiasi kepada jajaran bawahannya, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat pemohon pelayanan pertanahan. “Berkat dedikasi, loyalitas dan profesionalitas pegawai, maka pelayanan Kantor BPN Kabupaten Bekasi, mendapat penilaian terbaik pada penelitian Indeks Kepuasaan Masyarakat,” ujarnya. Dia menyebutkan, saat ini jumlah pemohon pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi cukup tinggi, bahkan bisa tertinggi secara nasional, yakni mencapai 20 ribu pemohon setiap bulan, bahkan suratsurat pertanahan yang masuk mencapai 10 kg setiap harinya. “Dalam sebulan bisa sampai 20.000 pemohon. Ini luar biasa tinggi, bahkan yang terbanyak se Indonesia,” ujarnya, kepada Laras Post, melalui telepon seluler pada Jumat (10/4/2015). Ia menyebutkan, dengan jumlah pemohon sebanyak itu, pihaknya berencana akan memperluas tempat layanan yang ada di kantornya, sehingga masyarakat dapat merasa lebih nyaman terhadap pelayanan yang diberikan. Menanggapi hal ini, aktivis penggiat anti korupsi C Herry SL menyatakan, ruang pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, saat ini Nampak kurang memadai jika dibanding dengan jumlah pemohon, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Dirwan Dachri saat pelantikan PPATS. sehingga pemohon sering terlihat berjubel memenuhi ruang pelayanan. Ia menyebutkan, untuk mengatasi membludaknya pemohon, perlu dilakukan penambahan loket pelayanan dan dilakukan perluasan ruang pelayanan. Dengan demikian pelayanan akan menjadi lebih mudah dan cepat. “Kedepan perlu diupayakan perluasan tempat pelayanan dan penambahan loket, sehingga baik para pemohon maupun petugas menjadi lebih nyaman dan pada akhirnya akan semakin meningkatkan indek kepuasan masyarakat,” ujarnya. Demikian juga menurutnya, perlu dilakukan perluasan terhadap ruang arsip. “Kalau berkas yang masuk bisa mencapai 10 kilogram perhari, bisa dibayangkan betapa menumpuknya arsip. Saya kira ruangan penyimpanan arsip juga perlu diperluas,” tuturnya. Lebih lanjut C Herry SL menyatakan, dengan ruangan pelayanan yang memadai, maka pengawasan terhadap petugas pelayanan dapat lebih mudah dilakukan. Foto: dok Sementara itu sebelumnya, Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kurnia Toha menyebutkan, Puslitbang Kementerian ATR/BPN telah melakukan penelitian Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) pada tahun 2014. Penelitian IKM Hasil penelitian IKM itu yakni, posisi pertama diraih Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan skor 79,37, kedua Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan skor 79,25, ketiga Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan skor 76,86, keempat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dengan skor 75,65 dan kelima Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dengan skor 75,59. Disebutkan, penelitian dilaksanakan pada 28 Kantor Pertanahan yang tersebar di 14 Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan jumlah/volume berkas pelayanan tinggi. Dari 14 Kanwil BPN dengan jumlah/volume berkas pelayanan tinggi tersebut kemudian ditentukan Kantor Pertanahan yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan stratifikasi jumlah berkas pelayanan petanahan kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni tinggi, sedang dan rendah. Penelitian kemudian dilakukan di 28 Kantor Pertanahan, yaitu 14 Kantor Pertanahan yang mewakili kantor dengan jumlah pelayanan tinggi dan 14 Kantor Pertanahan yang mewakili kantor dengan jumlah pelayanan sedang. Jumlah responden survei sebanyak 3.881 orang, yakni masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan pertanahan. Adapun unsur-unsur yang diob sevasi unt uk mendapat k an IKM meliputi, prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. Hasil penelitian tersebut diantaranya menggambarkan secara garis besar bahwa Nilai IKM Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota adalah 70,80. Kinerja unit pelayanan tersebut berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori baik. Selanjutnya tiga unsur pelayanan yang tertinggi adalah (1) unsur keamanan; (2) kesopanan dan keramahan petugas serta (3) kemampuan petugas pelayanan. Sedangkan tiga unsur pelayanan yang terendah meliputi (1) Kecepatan pelayanan; (2) Kepastian jadwal pelayanan dan (3) prosedur. (iskandar/djoko r/ram) 2 SeputarLarasT Pertanahan Utama 10 Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 PPAT Harus Dukung Desain Tata Ruang Terjaga Surabaya, Laras Post – Seluruh dokumen yang diterbitkan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus sesuai dengan tata ruang sehingga desain tata ruang terkendali. “Jangan ketika beralih kepemilikan beralih pula fungsinya, tolong bantu kami untuk mengontrol desain tata ruang,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Ferry Mursyidan Baldan, saat memberikan sambutan pada Kongres IV Lanjutan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jumat (10/4/2015) di Surabaya, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Ferry juga mengatakan, Kongres IPPAT ke VI Lanjutan harus berjalan secara tertib dan lancar. “Sebuah organisasi profesi seperti IPPAT harus dihandle secara hati-hati dengan penuh nurani dan kasih sayang. Tidak boleh bentrok, seperti partai atau ormas,” ujarnya. Menurutnya, IPPAT sebagai organisasi profesi harus tetap menjadi wadah tunggal bagi PPAT, untuk itu pada masa akan datang diharapkan tak ada lagi organisasi yang menyerupai IPPAT. Lebih lanjut Ferry menyatakan, tidak akan melayani IPPAT secara organisasi, jika usai kongres menimbulkan dampak yang negatif bagi profesi PPAT. Namun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang tetap akan melayani PPAT secara anggota. “Jangan lagi ada beberapa hal yang berkaitan dampak dari perbedaan di kongres,” tegasnya. 5 Calon Ketum Pada Kongres IPPAT ke VI Lanjutan ini, terdapat lima calon Ketua Umum IPPAT, masing-masing Yualita Widyadhari (Jakarta), Hapendi Harahap (Banten), Syafran Sofyan (Jakarta), Firdhonal (Jakarta) dan Reza Berawi (Lampung). Kepada lima calon ketua umum, Ferry mengharapkan, para calon juga dapat menerima hasil keputusan final nanti. “Jangan tegang, happy, penuh kasih sayang, senyum, tebar pesona dong. Tapi tebar pesona jangan di kongres saja,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum IPPAT demisioner, Sri Rachma Chandrawati dalam sambutannya menyatakan, siapapun yang terpilih menjadi ketua umum, hendak dapat membawa organisasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketua Panitia Pelaksana Kongres Lanjutan VI IPPAT, Kukuh Muljo Rahardjo mengatakan, berdasarkan daftar peserta yang tercatat, sebanyak 2550 orang PPAT menghadiri kongres ini. Ia menjelaskan, banyaknya jumlah peserta yang hadir dalam kongres mencerminkan bahwa antusias PPAT di seluruh Indonesia masih besar terhadap organisasi dan menunjukkan bahwa rasa persaudaraan antar PPAT masih terjaga. (her) BPN Karawang Berikan Pelayanan Terbaik Karawang, Laras Post – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang, terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang pertanahan, berupa layanan legalisasi aset dan prona. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, H. Andi Bhakti, SH mengungkapkan, pihaknya terus berupaya H. Andi Bhakti. SH FOTO:AGUS .S meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang membutuhkan pelayanan untuk mengurus pembuatan sertipikat baru, pemecahan, peningkatan status, peralihan hak dan penghapusan hak tanggungan (roya). Bahkan menurutnya, BPN Kabupaten Karawang pada tahun 2014 lalu, meraih penilaian predikat terbaik se Jawa Barat dalam penerbitan sertipikat aset propinsi, meliputi jumlah dan kecepatan. Ia juga mengungkapkan, selama memimpin BPN Kabupaten Karawang, walau ada kendala, tetapi ia berhasil menerapkan management loket. “Para pemohon telah disediakan tempat duduk agar tertib nyaman dan antri berdasarkan nomor antrian,’ tuturnya. Selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ia juga telah berhasil mempercantik kantor BPN halaman depan, tempat parkir mobil dan motor sehingga tertib dan nyaman, bahkan membangun sarana ibadah bagi umat Islam. (Agus Safutra) BKPM Berhasil Percepat Perijinan Pertanahan Jakarta, Laras Post - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kementerian terkait telah berhasil mempercepat proses perijinan pengurusan ijin pertanahan, terkait sektor agraria, kehutanan dan perhubungan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, pemerintah memilih perijinan pertanahan di ketiga sektor tersebut karena memerlukan waktu yang lama dan saling mengunci (interlocking). “Percepatan waktu perizinan pertanahan tersebut mendukung upaya percepatan perizinan terintegrasi ketenagalistrikan, khususnya proyek pembangkit listrik swasta pemilihan langsung hingga 256 hari,” ujarnya, pada Selasa (7/4/2015) di Gedung BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ia menjelaskan, perijinan pertanahan sektor agraria yang sudah berhasil dipercepat antara lain, pengukuran bidang tanah yang luasnya lebih dari 1.000 hektare (ha), dari 41 hari kerja menjadi 20 hari kerja, ijin Hak Guna Usaha (HGU) dengan luas lebih dari 6.000 ha, membutuhkan waktu 90 hari kerja dari sebelumnya tidak ada waktu pengurusan yang pasti, serta ijin Hak Guna Bangunan (HGB) lebih dari 15 ha, dari 86 hari kerja menjadi 50 hari kerja. Perijinan pertanahan sektor kehutanan antara lain, Ijin Pelepasan Kawasan Hutan dari 111 hari kerja menjadi 47 hari kerja, Ijin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Tambang dan Non Tambang dari 90 hari kerja menjadi 52 hari kerja, dan Perijinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Survey/Eksplorasi dari 110 hari kerja menjadi 52 hari kerja. Sedangkan perijinan pertanahan terkait sektor perhubungan antara lain, ijin penetapan lokasi terminal khusus dari 21 hari kerja menjadi lima hari kerja, dan ijin pembangunan serta pengoperasian terminal khusus dari 30 hari kerja menjadi lima hari kerja. Menurut Franky , pihaknya masih melakukan proses percepatan waktu pengurusan ijin lingkungan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena kedua ijin tersebut masih dihadapakan pada beberapa masalah. (her) Kementerian Agraria Targetkan 50 % Penyelesaian konflik dan Sengketa Pertanahan Sengketa, konflik dan perkara pertanahan terus mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan dan meningkatnya harga jual tanah. Jakarta, Laras Post - Dalam rangka menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya agar dilakukan melalui mediasi. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN untuk periode 2015-23019, yang disampaikan Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan pada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, belum lama ini menyatakan, bahwa mediasi merupakan model yang akan ditetapkan dalam penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Melalui model ini, Kementerian ATR/ BPN menargetkan, penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan, sekurangkurangnya sampai dengan 50% dari jumlah kasus hingga tahun 2019. Untuk itu, pada kesempatan lain Ferry menghimbau agar masyarakat tidak buru-buru melapor kepada polisi atau menuntut melalui pengadilan, jika menghadapi masalah sengketa lahan. “Jangan buru-buru ke polisi, datang dulu ke kantor pertanahan,” kata Ferry ketika meresmikan gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, baru baru ini di Rembang. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Kementerian ATR/BPN untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan berbagai kasus pertanahan di berbagai daerah. Hal itu, terkait adanya pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan, pihaknya meminta pemerintah memberikan penjelasan atas berbagai permasalahan agraria di daerah dan mendorong dapat segera menyelesaikannya dengan baik, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berlarutlarut serta kerugian bagi masyarakat. Ia berharap berbagai permasalahan agraria dan sengketa pertanahan dapat diselesaikan secara komprehensif dengan meminimalisir pendekatan persuasif. “Sebagian besar sengketa agraria di daerah terjadi antara masyarakat dengan perusahaan terkait pengelolaan lahan dan kepemilikan,” ujarnya saat Rapat Konsultasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ferry Mursyidan Baldan, beberapa waktu lalu di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta. Secara factual, kata Farouk, beberapa kasus terjadi karena sudah Foto: Repro LP Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan (tengah) saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI adanya masyarakat yang menetap serta melakukan aktivitas di suatu tempat dalam kurun waktu yang lama. Tetapi proses pengelolaan dan penempatannya belum jelas legalitasnya. Sengketa dan konflik pertanahan terjadi dengan perusahaan karena minimnya komunikasi dengan masyarakat. Untukk itu, pendekatan non konflik dan legalitas administratif perlu dikedepankan dalam menyelesaikan konflik agrarian, diantaranya dengan memaksimalkan kewajiban Corporate Social Responsibilty (CSR) atau kemitraan bagi perusahaan yang dapat bermanfaat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Lebih lanjut ia berharap, Kementerian ATR/BPN melakukan sosilisasi yang intensif kepada masyarakat terkait kesadaran hukum dalam permasalahan agraria. Selain itu, DPD bersedia berkontribusi positif dan membantu proses mediasi yang dilakukan dengan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar anggota DPD RI merupakan orang asli daerah dan cukup memahami kondisi daerahnya, diharapkan dengan pendekatan kedaerahan dan kearifan lokal beragam konflik agrari dapat diselesaikan secara efektif. (her) Calon Ketua Umum IPPAT Kritisi Kementerian ATR Surabaya, Laras Post – Lima figur Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) “bertarung” memperebutkan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dalam Kongres IPPAT ke IV Lanjutan di Surabaya, Jatim. Kelima calon Ketua Umum IPPAT itu, masing-masing Yualita Widyadhari (Jakarta), Hapendi Harahap (Banten), Syafran Sofyan (Jakarta), Firdhonal (Jakarta) dan Reza Berawi (Lampung). Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan yang mendapat kesempatan menjadi pembicara pada Kongres IPPAT VI Lanjutan, Jumat (10/4/2015) di Surabaya, Jawa Timur, sempat melakukan dialog dengan para calon Ketua Umum IPPAT. Pada kesempatan itu, satu persatu calon Ketua Umum IPPAT melontarkan pertanyaan dan menyampaikan keluhan kepada Ferry Mursyidan Baldan. Calon Ketua Umum, Syafran Sofyan menyampaikan, sejumlah persoalan yang sering dihadapi PPAT, diantaranya pelayanan birokrasi yang lamban dan peraturan yang tumpang tindih. Ia juga menyoroti, persoalan lain yakni substansi dari PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Selain itu, perlu ada pembenahan birokrasi di BPN. Calon Ketua Umum lainnya, Yualita Widyadhari menyatakan, ke depan perlu dibangun komunikasi antara IPPAT dengan Kementerian Agraria agar dapat berjalan baik. Ia juga mengharapkan, segera diusulkan rancangan UU tentang Jabatan PPAT, karena selama ini baru ada UU mengenai jabatan notaris. “UU yang menaungi jabatan PPAT belum ada. Mohon bantuan dan support dari Kementerian agar UU Jabatan PPAT dapat terealisir,” ujarnya. Sementara Firdhonal, menilai persoalan yang dialami PPAT tiap tahun selalu sama. “Tidak perlu muluk-muluk janji-janji, kami butuh jika jalankan jabatan, pengurusan sertifikat, balik nama, itu nyaman,” katanya. Reza Berawi menyatakan, sinergisitas antara IPPAT dan Kementerian Agraria dapat terus terjadi. Ia juga berharap, IPPAT dapat diberikan penguatan kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai organisasi. Calon Ketua Umum yang terakhir, Hapendi Harahap mengharapkan, IPPAT dapat duduk bareng dengan Kementerian dan menjadi mitra yang strategis, diantaranya sebagai mitra dalam melakukan pengkajian dan reformasi yang akan dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Sambut Baik Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyldan Baldan saat memberikan tanggapan, menyampaikan komunikasi antara Kementerian dengan IPPAT ke depan dapat berjalan lancar. “Komunikasi ini penting karena selaku organisasi profesi IPPAT memiliki tugas dalam membina anggotanya,” ujarnya. Ia berjanji akan memberikan ruang khusus kepada IPPAT dalam menjalankan tugas sebagai organisasi profesi. Menurutnya, hal ini seperti yang dilakukan kepada REI. Kementerian Agraria telah memberikan ruang khusus kepada REI untuk membina anggotanya sendiri. Berkaitan dengan adanya dua kantor wilayah BPN di Surabaya, menurut Ferry, hal tersebut karena jumlah pemohon di Surabaya sangat besar sehingga membutuhkan dua kantor untuk melayani masyarakat. (her) Ratusan Massa FPPM Serbu Kantor Bupati Foto: ayu Ratusan warga yang tergabung dalam massa Front Perjuangan Petani Mataram (FPPM) berunjuk rasa didepan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar Blitar Laras Post - Ratusan warga yang tergabung dalam massa Front Perjuangan Petani Mataram (FPPM) menyerbu Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, pada Rabu (8 /4/ 2015). Mereka menuntut agar segera mewujudkan konsep tanah untuk rakyat, melalui pelaksanaan peraturan bersama empat kementerian secara konsisten. Rianto selaku ketua forum mengatakan, bertolak dari nota kesepakatan rencana aksi bersama dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia oleh 4 kementerian, seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar, segera melaksanakan peraturan bersama 4 Kementerian tersebut, atas tanah-tanah rawan konflik yang berada di kawasan Kehutanan di wilayah Kabupaten Blitar. “Sehingga beragam konflik yang selama ini sering terjadi antara masyarakat dan pihak kehutanan bisa segera diatasi,” ujarnya kepada wartawan, pada Rabu (8 /4/ 2015) disela-sela aksi. Sekedar untuk diketahui, pada tanggal 17 oktober 2014 telah diundangkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bernomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014,8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyeselesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan. Rianto menegaskan, bahwa tindakan nyata sangat diharapkan dapat diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan yang membidangi masalah kehutanan dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dalam upaya menangani penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan di Kabupaten Blitar. Menurutnya, komitmen dan konsentrasi dari seluruh pemangku kepentingan ini juga merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian masalah pertanahan di kawasan hutan, seperti kawasan hutan di sekitar Pantai Pasur Desa Bululawang Kecamatan Bakung, Desa Banjarsari, Dusun Caren Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, Desa Krisik Semen Tulungrejo Kecamatan Gandusari, Desa Ringinrejo Kecamatan Wates, Desa Plumbangan Kecamatan Wlinggi, Desa Ampel Gading Poh Gajih Kecamatan Selorejo, Desa Rejoso Kecamatan Binangun dan beberapa wilayah konflik kehutanan lainnya yang berada di daerah Kabupaten Blitar. Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagai pedoman operasional dala melaksanakan penyelesaian penguasaan tanah yang berada didalam kawasan hutan telah juga disususun petunjuk pelaksanaan inventarisasi penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sstim informas geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat pemohon. Perlu diketahui juga bahwa dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan juga masih dimungkinkan adanya hakhak pihak ketiga yag sah seperti badan sosial keagamaan , pemerintah daerah dan mayarakat. Mengantisipasi hal tersebut kementerian kehutanan telah mengeluarkan ketentuan mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44.Menhut-II/2012jo.P.62/MenhutII/2013 tentang pengukuhan kawasan hutan , khususnya pasal 23 dan pasal 2. sektor kehutanan memiliki bagian yang diantaranya adalah sektor mirba dan hunian msyarakat. Kenyataannya sudah banyak terjadi alih fungsi lahan dalam kawasan hutan antara lain menjadi pemukiman , perkebunan, dan sebagainya yang sudah dikuasai oleh beberpa masyarakat. Perlu diketahui, lanjut Rianto, bahwa didalam peraturan besama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014 , PB.3/ MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014,8/ SKB/X/2014, pada BAB II tata cara penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan. Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan di kota/ kabupaten, Bupati membentuk tim IP4T melalui surat keputusan Bupati/Walikota. Sedangkan waktu pelaksanaan, disebutkan bahwa dalam satu kawasan dilaksanakan sesuai dengan SOP dalam waktu paling lama 6 bulan, sejak diterimanya surat permohonan dari pemerintah daerah yang diajukan paling lambat pada bulan April pada tahun anggaran yang berjalan. Sementara itu, tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan diantaranya adalah pemohon menyampaikan permohonan kepada pemerintah kota/ kabupaten (disertai peta kawasan hutan, peta pengunaan tanah saat ini, dan surat keterangan yang dimiliki), selanjutnya pemerintah kota/ kabupaten mengajukan permohonan kepada BPN (Kanwil BPN masing-masing kota/ kabupaten) untuk dilakukan penelitian data fisik dan yuridis terkait permohonan tersebut oleh Tim IP4T kota/kabupaten sampai dengan proses penegasan pengakuan hak dari BPN menerbitkan tanda bukti hak atas tanah tersebut. Rianto menegaskan, sebenarnya implementasi dari peraturan bersama 4 menteri, tentang Tata cara Penyeselesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, merupakan salah satu wujud penegasan dari UUD 1945 pasal 33 dan UUD Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, yang hakekatnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pejabat publik yang telah ditunjuk melalui peraturan bersama 4 menteri ini melalui TIM IP4T untuk segera menjalankan kerja-kerja dalam upaya penyeslesaian penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan secara nyata. Serta penting bagi kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam mendorong proses pelaksanaan dari peraturan bersama 4 menteri tersebut. Bepijak pada pemaparan diatas, kata Rianto, pihaknya mendesak kepada seluruh pihak terkait untuk, pertama melaksanakan UUD 1945 pasal 33 dan UUPA No. 5 Tahun 1960. Kedua, melakanakan peraturan bersama 4 menteri Nomor 79 tahun 2014 , PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/ M/2014,8/SKB/X/2014 tentang Tata cara Penyeselesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan secara konsisten. Ketiga wujudkan konsep tanah untuk rakyat melalui peraturan bersama 4 menteri, Nomor 79 tahun 2014 , PB.3/ MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014,8/ SKB/X/2014. Keempat, segera bentuk TIM IP4T di tingkat Provinsi serta di tingkat Kabupaten Blitar untuk penyelesaian konflik tanah kawasan hutan. Kelima, lawan segera bentuk dugaan kelalaian yang dilakukan Bupati Blitar, jika tidak membentuk Tim IP4T dengan mengajukan sengketa di pengadilan. Keenam, stop pungutan biaya liar dari masyarakat untuk pelaksanaan tugas Tim IP4T, karena biaya sudah dibebankan pada APBN/ APBD. Ketujuh, tunjukkan perwujudan dari watak birokrasi pemerintahan yang cepat, tanggap, transparan dan professional. Kedelapan, wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berwatak kerakyatan. Namun dari pihak Pemerintah Kabupaten Blitar Suryo Kusumo mengatakan, masih akan merapatkan ini semua. “Tolong pihak pejenengan bersurat juga ke provinsi jangan hanya kita,” ujarnya saat demo berlangsung. (ayu) Megapolitan LarasT Utama Sabtu, 16 maret 2013 Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 Kasie Dinas Pendidikan Kecamatan Makasar Menempati Kantor Baru Jakarta, Laras Post - Kepala Kasie Pendidikan Kecamatan Makasar yang dipimpin oleh Drs anda Rupanda. MM resmi menempati kantor barunya. Kantor baru ini memanfaatkan kantor yang dahulunya adalah kantor Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar yang dialih fungsikan menjadi kantor Kasie Dinas Pendidikan Kecamatan Makasar bergabung juga dalam kantor tersebut seluruh pengawas, staf Kasie dan Dikmen Adapun kantor yang lama yang sedianya di Jl. Pinang Ranti 1, akan dijadikan tempat Pertemuan Rapat PKG Guru dan Kepala Sekolah Foto:supriyadi Drs Anda Rupanda, MM sosok Drs anda Rupanda. MM pemimpin yang low profile, bijak dan propesional dalam bekerja terbukti pada awal kepemimpinannya di Kecamatan Makasar yang kurang lebih baru empat bulan sudah banyak terlihat action yang dilakukannya, seperti kunjungan kesemua sekolah yang dipimpinnya. (Supriyadi) H. Martin : Usulkan 100 Rutilahu Buat Warga Desa Jayamukti Bekasi, Laras Post –Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya pada tahun anggaran 2015 akan merenovasi ribuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di 182 Desa yang berada di 23 kecamatan. Renovasi Rutilah untuk warga kategori miskin ini akan terus berlangsung hingga 2019 mendatang. Tentunya rencana ini disambut baik oleh seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bekasi, termasuk Kades Jayamukti, H Martin Harja Winata SE, karena kebutuhan akan renovasi Foto:EDY H Martin Rutilahu di Desa Jayamukti masih sangat tinggi. H Martin mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan agar sejumlah Rutilahu di desanya agar masuk dalam program bedah rumah Rutilahu pada tahun ini. “Sudah kami usulkan, tinggal menunggu realisasinya saja,” ujarnya, pada, Rabu (01/04/2015) di kantornya. Lebih lanjut, H Martin mengatakan, bahwa program Rutilahu sangat membantu dan menolong masyarakat yang kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraannya, karena salah satu indikator kesejahteraan adalah rumah yang layak huni. Dari berbagai program yang digulirkan pada masa Pemerintahan Dr.Hj Neneg Hasanah Yasin, nampaknya program ini menjadi salah satu program unggulan yang akan diingat oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Jika terdahulu lebih diingat bantuan buat kematian buat masyarakat miskin. “Saya sangat bersyukur program tersebut dilanjutkan, karena memang sangat dibutuhkan dan desa kami mengusulkan 100 Rutilahu. Semoga terwujud nantinya,” ujar H Martin. Program Rutilahu, lanjut H Martin, sudah berjalan selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah membangun sebanyak 4.500 rumah dan ditahun 2014 sebanyak 5.000 rumah. Bahkan, program ini akan terus berlangsung hingga semua rumah warga Bekasi menjadi layak. Namun H Martin menjelaskan mengenai dana Rutilahu pihaknya hanya mengusulkan saja, setelah turun semua diserahkan kepada masyarakat untuk mengurusnya dengan dibentuk satuan kerja secara professional. Selama ini berdasarkan pengawasannya tidak ada masalah dan dikerjakan dengan baik . ( EDI YP ) Camat Ciampea Juanda Dirmansyah Foto: yAYAN Camat Ciampea Tidak Tebang Pilih Bogor, Laras Post - Banyaknya permasalahan yang dilakukan para pelaku usaha di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, tidak membuat Camat Ciampea Juanda Dirmansyah gentar dan larut dalam masalah. Satu persatu permasalahan yang ada dapat diselesaikannya, dari hal sekecil apapun hingga maraknya usaha ilegal, seperti pembakaran aki bekas di Desa Cinangka yang kini sudah ditutup total, karena dari limbah tersebut berdampak sangat buruk pada kesehatan masyarakat setempat, bahkan agen miras di Desa Cibadak pun sudah ditutup, karena warga resah sehingga menimbulkan reaksi turun kejalan. Dengan begitu jajaran Muspika akan menertibkan bangunan/jenis usaha yang memang melanggar aturan dan akan ditindak tegas, dari bentuk apapun jenis usaha bila tidak memiliki izin pasti akan ditindak menurut ketentuan yang berlaku. “Kemungkinan besar pasti akan ada hikmahnya dan akan membuat masyarakat lebih berpikir positif dan terbuka wawasan didalam kehidupan bernegara hukum ini, sehingga terjalinnya keharmonisan antara masyarat dan pemerintah, demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur,” ujar Juanda Dirmansyah pada Jumat (10/4/15) di kantornya. Juanda menegaskan, dirinya akan bersikap tegas dan tidak tebang pilih dalam menjalankan tugas dan akan menindak bagi para pelaku yang memang terbukti melanggar. Semua itu ada aturan dan ketentuan UndangUndangnya, kalau memang jenis usaha tersebut merugikan orang banyak dan menyalahi aturan harus ditutup segera. “Kami beserta jajaran Muspika Ciampea siap melayani sekemampuan kami, dan diharapkan masyarakat proaktif dan tidak apatis ketika melihat di wilayahnya ada hal-hal yang negatif, segera laporkan kepada instansi terkait,” ujarnya. Menurutnya, hal itu merupakan tugas dan komitmen Muspika Kecamatan Ciampea yang tidak lagi memberikan kebijakan kepada pelaku usaha yang sangat merugikan masyarakat banyak. Pihaknya menekankan disetiap sela-sela rapat minggon kepada seluruh Kepala Desa diminta kerjasamanya dalam bertugas dengan diniatkan pengabdian dari hati yang tulus, demi membangun daerahnya dengan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. “Jangan sampai apa yang kita kerjakan menjadi mudharat,” tegasnya. Meskipun begitu, dirinya sangat mengkhawatirkan kepada seluruh Kepala Desa ditahun 2016 mendatang dengan anggaran yang memanjakan desa. “Semoga saja tidak ada yang berurusan dengan hukum, itu semua kita kembalikan kepada individunya masingmasing kepala desa dalam bekerja, karena dana bantuan tersebut untuk desa harus tepat sasaran,” tuturnya. (Roni / Yayan) 3 11 Proyek Galian Kabel Susahkan Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Kota Bekasi menilai Pemerintah Kota Bekasi tidak tegas kepada pelaksana proyek galian tanah yang merusak estetika kota. Bekasi - Laras Post - LSM GMBI berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi lebih mengutamakan penertiban kontraktor yang merusak estetika – keindahan kota Bekasi dari pada menertibkan pedagang kaki lima (PKL). Alasannya, karena infrastruktur yang dirusak oleh kontraktor perusahaan PLN pada beberapa lokasi di kota Bekasi belakangan ini dibangun dengan menggunakan uang rakyat kota Bekasi melalui APBD. . Ketua GMBI Distrik Kota Bekasi Delvin Chaniago kepada wartawan mengatakan, ada proyek kabel bawah tanah dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan PLN, pekerjaannya tidak dikerjakan dengan baik. Sangat jarang kontraktor yang menggali tanah mengembalikan tanahnya ke seperti semula. Bahkan ada yang sampai terlantar berminggu-minggu dan ujung-unjungnya menyusahkan masyarakat umum. Seperti proyek pemasangan pipa dan kabel PLN disepanjang jalan Underpas Pasar Baru kecamatan Bekasi Timur. Pada proyek ini pihak PLN Cabang Bekasi telah merusak inftrastruktur jalan dan jalur pejalan kaki. GMBI menilai Pemkot Bekasi tidak tegas dalam hal ini, diduga karena ada oknum pejabat di beberapa dinas yang ikut menikmati proyek-proyek tersebut; kata Delvin disela-sela unjuk rasa di depan Kantor Pemkot Bekasi, Rabu (8/4/2015). Pengurus GMBI kecamatan Mustikajaya, Jabrik mengatakan banyak galian tanah proyek PLN dan Telkom pada badan jalan yang telah dibeton di kota Bekasi tidak ditutup kembali sebagaimana mestinya. Bekas galian hanya ditutup sekedarnya saja dan tidak lama kemudian jalan tersebut Ilustrasi proyek penggalian kabel rusak. Saya berharap agar pejabat terkait proyek seperti itu terutama pihak Dinas Bina Marga Tata Air kota Bekasi lebih selektif pada saat memberikan rekomendasi kepada pelaksana proyek. Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bekasi, Solihin meminta agar PLN mengawasi proyek yang dilaksanakannya. Bila proyek itu merusak FOTO:ist jalan maka harus segera dilakukan perbaikan, agar masyarakat tidak dirugikan. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membahas aspirasi atau tuntutan masyarakat ini. Proyek semacam ini mungkin tidak hanya terjadi dikecamatan Bekasi Timur tetapi mungkin ada juga diwilayah lain kota Bekasi, ujar Solihin. (RAMOTI) Yan Yan: Pemberhentian Jepi Sesuai Prosedur Foto:EDY Sekwan) Kabupaten Bekasi, Jepi Hendra, Bekasi, Laras Post – Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Bekasi, Jepi Hendra, mempersoalkan Surat Keputusan (SK) Bupati No .821.2/ kep.580-580-BKD/2014 tanggal 3 November 2014 Tentang pemberhentian Jepi Hendra dari Jabatan Struktural Eselon II b. Bahkan Jepi disebut-sebut berencana mem-PTUN-kan SK Bupati tersebut karena merasa dirugikan. Menanggapi hal tersebut Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi, Yanyan mencoba menjelaskan dari awal bagaimana akhirnya Surat Pemberhentian tersebut dikeluarkan oleh Bupati. Disebutkan, sebelumnya Jepi pernah mengajukan surat permohonan yang pertama untuk pindah Jabatan dari Sekwan ke jabatan lainnya, namun surat pengajuan tersebut tidak mendapat tanggapan dari Bupati Bekasi dr. Hj Neneng Hasanah Yasin. Kemudian surat permohonan kedua pun diajukan Jepi dan sama tidak mendapatkan tanggapan, sampai puncaknya surat yang ketiga dilayangkan kembali. Namun surat ketiga bukan seperti yang pertama dan kedua yaitu untuk pindah jabatan, tapi surat pengunduran diri karena alasan kesehatan. Yanyan mengatakan, surat yang ketiga itu, kemudian mendapatkan respon Bupati Bekasi karena alasan kesehatan adalah pertimbangan yang patut diperhitungkan, karena tidak mungkin Bupati membiarkan pegawai yang menyatakan diri sudah tidak sanggup lagi bekerja, namun masih dibiarkan bekerja. Nanti beritanya akan berbeda yaitu sudah tahu sakit dan minta pengunduran diri masih dibiarkan bekerja. Jadi bisa dipastikan, bahwa baik Bupati dan BKD saat itu berpikiran positif, yaitu karena sudah menyangkut masalah kesehatan dan mengajukan pengunduran diri pula, maka dengan niat yang baik akhirnya Bupati melalui BKD mengeluarkan surat pemberhentian di jabatan Sekwan dan di pindahkan menjadi Staf agar tidak memiliki beban yang tinggi terhadap pekerjaan, sambil bisa konsentrasi mengatasi masalah kesehatannya. “Kami juga semua jadi heran, kenapa sekarang Jepi jadi seperti ini. Justru awalnya kami berpikir positif dengan mengabulkan permintaan pengunduran dirinya, karena alasan kesehatan, seharusnya Jepi berterimakasih bukan malah menuntut balik karena berdasarkan surat ketiga tersebut yang berisi surat permohonan pengunduran diri,” ujar Yanyan. Lebih lanjut ia menegaskan, bisa dibayangkan jika seorang yang sudah dengan sungguh-sungguh mengajukan pengunduran diri karena alasan kesehatan, maka tak ada yang berani untuk menolaknya, karena tentu tanggungjawab kedepan akan semakin berat. Menurut Yanyan, seharusnya masalah tersebut dapat dibicarakan pada saat awal surat keputusan tersebut di terima dan segera mengajukan keberatan. “Ini sudah sekian lama baru protes, dan mempermasalahkan,” tegasnya. Ia menjelaskan, bahwa keputusan terkait perberhentian Jepi sudah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. “Jika memang Jepi tetap menuntut lewat PTUN itu merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah tidak bisa melarangnya,” kata Yanyan. ( Edi YP ) Panitia Pilkades Sukaragam Tetapkan DPS Bekasi, Laras Post - Panitia Pilkades Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Penetapan DPS yang dihadiri seluruh Ketua RW itu, dilakukan pada Senin (30/03/2015) di Kantor Desa Sukaragam. Wakil ketua Panitia Pilkades Sukaragam Eko Marko mengungkapkan, sesuai dari laporan masing-masing Ketua RW jumlah pemilih dalam DPS sekitar 20 ribuan lebih. Selanjutnya untuk menghindari kecurangan dan KTP ganda, Panitia akan terus mengadakan pendataan ulang, baik yang sudah berkurang karena meninggal dunia atau bertambah namun belum terdata dengan baik. “Apabila ada kekurangan akan ditambahkan pada penetapan DPT nanti. Oleh sebab itu, di sini panitia akan bekerja keras karena ini sangat penting sekali, agar pada saatnya tidak akan ada masalah yang berarti,” ujar Eko. Pada dasarnya dengan diundangnya seluruh Ketua RW agar mempermudah sosialisasi ke seluruh RT masing-masing. ‘Untuk mencegah adanya kecurangan, maka Panitia mengharapkan agar semua mengawasi dan jika ditemukan adanya kejanggalan dan KTP ganda segera laporkan kepada Panitia dan akan disikapi dengan bijak nantinya,” ujarnya. Hal Senada juga dikatakan Ketua RW 20, Dadang, dengan adanya penetapan sementara DPS, maka sebagai Ketua RW akan mensosialisasikan kepihak RT masing –masing dan masyarakat agar pemilihan ini semakin banyak diketahui masyarakat dan lebih antusias lagi datang untuk memilih. “Semoga semua dapat berjalan dengan lancar ,kerja keras panitia patut di hargai,karena untuk mengurus jumlah pemilih yang sangat besar tentu tidak mudah,” ujar Dadang. Panitia Pilkades Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi berfoto bersama Pada kesempatan yang sama Panitia juga mengajak para Calon Kades yaitu, Kardiman, H Enden dan Hari, untuk melihat lokasi yang nanti dijadikan tempat pemilihan. Para calon pun menyetujui lokasi tersebut, karena memang cukup luas Foto: david untuk dapat menampung perputaran masyarakat yang berjumlah ribuan nantinya. ”Ini tidak mudah harus di persiapkan sebaik mungkin dan untuk itu maka panitia sudah jauh hari mempersiapkan tempatnya,” ujar Hari.( Edi YP ) Warga Kedungwaringin Kesal Dengan Pemadaman Listrik Tanpa Informasi Bekasi, Laras Post - Warga Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi sangat kesal dengan sering terjadi pemadaman listrik secara mendadak oleh PLN sehingga merugikan masyarakat. Yan salah satu pemilik service barang – barang elektronik mengatakan, listrik sering mati tanpa adanya pemberitahuan. “Kenapa listrik di kita ini sering kali mati, dan mengapa tak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN. Padahal ini bisa mengakibatkan alat – alat elektronik menjadi cepat rusak. Jika kita telat bayar aja langsung didenda, kadang ada juga yang mau diputus,“ ujarnya Hal sama juga dikatakan oleh Nr seorang penjahit, menurutnya listrik sering mati sehingga usahanya menjadi terhambat, selain itu ia juga mengkhawatirkan mesin jahit miliknya menjadi cepat rusak. “Bener dah kenapa ya listrik di sini sering mati, padahal saya bayar listrik selalu tepat waktu ga pernah telat sedikit pun tapi kenapa listrik selalu padam tanpa informasi dahulu, kan kalo seperti ini terus bisa membuat mesin jahit saya bisa rusak,“ tuturnya. Masyarakat berharap, PLN Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemberitahuan sebelum adanya pemadam listrik berlangsung agar masyarakat tidak merasa dirugikan. (Bote) Klinik Mata Dr. Hasri Ainun Habibie Selenggarakan Bakti Sosial Oprasi Katarak Para pasien saat di ruang tunggu tengah menunggu untuk di operasi Bogor, Larast Post - Operasi katarak gratis untuk pasien yang tidak mampu (miskin) dilaksanakan pada Kamis (9/4/15) di Klinik Mata dr. Hasri Ainun Habibie di Jl. Semeru No. 120A Bogor. Kegiatan Bakti Sosial di klinik mata ini adalah merupakan program pemerintah, ialah Program 2020 Bebas Katarak yang bekerjasama dengan beberapa yayasan dan organisasi diantaranya, Perkumpulan Penyantun Mata Tuna netra Indonesia (PPMTI), Foto: YAYAN Bank Mata Indonesia, Indonesian Society of Cataract and Refractive Surgery (INASCRS), Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) dan PT Sido Muncul Tbk. Selaku Pimpinan Pelaksana Harian dr. Bhoby mengatakan, Klinik Mata dr. Hasri Ainun Habibi ini bekerja sama dengan instansi pemerintah Kota Bogor ,Yayasan dan Organisasi. “Untuk membantu pasien tidak mampu, klinik ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Perusahan-perusahaan untuk mengurus administrasi serta menanggung pembiayaan mereka, untuk penyuluhan dan Screening kita dibantu oleh Yayasan dan organisasi-organisasi seperti Perkumpulan Penyantun Mata Tuna netra Indonesia (PPMTI), Bank Mata Indonesia, Indonesian Society of Cataract and Refractive Surgery (INASCRS), Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI), Gabungan Pengusaha Optik seluruh Indonesia (GAPOPIN), dan Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN),” tuturnya kepada Laras Post Saat ditemui di ruang Kerjanya. Dilain tempat, M. Dede Supriatna Hz, Amd.RO salah seorang anggota IROPIN yang tengah melakukan Screening di Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang kabupaten bogor pada Rabu (1/4/15), Dede mengatakan, Dirinya sebagai relawan untuk membantu masyarakat yang memiliki keluhan penyakit katarak dan harus di rujuk ke klinik mata untuk dioperasi, namun sebelumnya akan ada tahapantahapan terlebih dahulu. “Untuk mengetahui warga yang memiliki keluhan katarak, tentunya kita harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat, disini kita melakukan Screening, jika memang orang tersebut memang ada katarak, mereka langsung kita ajukan ke klinik mata untuk dioperasi,” ujar Dede Supriatna, pemiliki outlet Tiara Optikal. Suhati (75) warga Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang salah satu pasien katarak mengatakan bahwa dirinya telah mengikuti pemerik saan dengan menggunakan alat modern yang sudah dimiliki klinik tersebut, dan akan mengikuti tahap selanjutnya. “Tadi saya sudah periksa dengan alat-alat modern, dan rabu depan nanti akan kembali ke klinik ini untuk di periksa oleh dokter spesialis katarak,” kata Suhati, saat ditemui, pada Rabu (1/4/2015) di Klinik Mata dr. Hasri Ainun Habibie. (Yayan) 2 Laras Utama Jabar LarasT 12 Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 Pembangunan Pelabuhan Karawang Batal Plt.Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana Foto:Agus Plt Bupati Membuka Rapat Anggota Tahunan PKPRI Tahun Buku 2014 Karawang, Laras Post – Plt Bupati Karawang dr Cellica membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Tahun buku 2014, pada Rabu (8/4) di RM Indo Alamsari Karawang. Hadir dalam RAT PKPRI itu sekitar 100 anggota koperasi, Ketua Dekopindo H.Warman, Ketua GKPRI, Ketua harian Koperasi Pangkal Perjuangan Shalahudin Muftie, Kadis Koperasi UMKM Kabupaten Karawang, Asda Bid Administrasi. Pada kesempatan itu, Plt Bupati mengatakan, pemerintah selama ini mendukung keberadaan koperasi yang diharapkan dapat mensejahterakan anggotanya. Untuk mendukung keberadaan koperasi Pemerintah Kabupaten Karawang, belum lama ini telah menerbitkan Perda tentang Koperasi dan UMKM. “Pada APBD Perubahan nanti akan kucurkan dana bila jelas peruntukannya. Dengan begitu insya Alloh akan ada perubahan dari kami pada intinya kami akan lebih peduli kepada PKPRI,” ujarnya. Lebih lanjut Plt Bupati menyatakan, seiring waktu berjalan maka diharapkan PKPRI bisa maju berjaya. “Saya ingin PKPRI bisa menjadi lebih besar dan saya yakin semua sepakat ingin membangun Karawang secara bersama sama, karena segala sesuatu atau apa yang ingin kita raih perlu dengan kerja keras dan bergotongroyong,” tuturnya. ( Agus Safutra ) Plt.Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana Foto:Agus Forum Bidan PTT Selenggarakan Donor Darah Karawang, Laras Post - Forum Bidan PTT Karawang selenggarakan acara Bakhti Sosial Donor Darah yang secara resmi dibuka oleh Plt.Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana, pada Rabu (01/4/2015) di Aula Husni Hamid Komplek Pemda Karawang. Acara tersebut digelar bertujuan sebagai salahsatu upaya menunjukan kepedulian Bidan Desa PTT Pusat terhadap kesehatan Ibu terutama dan umumnya masyarakat, sehingga dengan mendonorkan darah bisa membantu masyarakat yang membutuhkan di wilayah Karawang, serta upaya mempererat silaturahmi yang kuat antara Forum Bidan PTT Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Hadir dalam acara tersebut Direktur Umum Rumah Sakit Daerak Karawang dr.Asep Hidayat Lukman, Kadinkes Karawang dr.Yuska Yasin. Dalam Kesempatan tersebut Plt.Bupati menyampaikan, kegiatan ini tentunya mencerminkan bahwa Bidan PTT Kabupaten Karawang masih tetap menjunjung tinggi rasa kebersamaan, kesetiakawanan serta solidaritas tinggi, yang tentunya kesemuanya merupakan faktor pendukung bagi perwujudan visi Karawang sejahtera berbasis pembangunan berkelanjutan dilandasi iman dan taqwa. “Mudah-mudahan amal baik saudar a-saudara mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT,” ujarnya. Selain itu, kata Plt Bupati, kegiatan ini sangat berarti, baik dalam membantu dan menolong masyarakat yang membutuhkan terutama kepada ibu hamil maupun dalam mendidik dan membudayakan sikap kepedulian, empati dan saling berbagi yang dalam perilaku masyarakat sunda, sikapsikap tersebut sangat relevan dengan falsafah silih asah, silih asih dan silih asuh. “Saya yakin dan percaya bahwa segenap keluarga forum Bidan PTT Karawang, akan senantiasa meneladani dan mengimplementasikan semangat, nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan serta nasionalisme dan patriotisme, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para pahlawan kita, baik bagi masyarakat maupun dalam rangka turut menyumbangkan perhatiannya terhadap penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Karawang,” tuturnya. (Agus Safutra) Publikasikan isnis Usaha dan B AS POST Anda di L AR Daftar Harga Iklan I. 1. Iklan Umum/Display FC (ADV) Satu halaman (belakang) 2. Iklan Umum/Display B/W Satu halaman (dalam) 3. Iklan Full Colour Satu halaman (belakang) II. 1. Satu halaman Full Colour (dalam) 2. Setengah halaman FC (belakang) 3. Setengah halaman FC (dalam) 4. Setengah halaman B/W (dalam) III.1. Halaman belakang warna/mmk Minimal 25 mmk 2. Halaman dalam B/W minimal 25 mmk 3. Iklan baris/mini,perbaris Minimal 3 baris, max 10 baris Dapatkan Harga Promosi Diskon Hingga 30 % Rp.10.000.000,Rp.17.000.000,Rp.13.500.000,Rp. 8.500.000,Rp. 7.000.000,Rp. 5.000.000,Rp. Rp. 6.000,4.000,- Rp. 5.000,- Catatan: 1. Tarif diluar PPN 10 % dan diluar biaya pembuatan materi (film sparasi, pariwara) Materi film sparasi dan materi pariwara adalah tanggung jawab pemesan. 3. Setiap pemasangan iklan dikenakan uang muka sebesar 50 % dari nilai kontrak/pembuatan. 4. Iklan kontrak tidak dapat dibatalkan. 5. Penerbit berhak merubah naskah pariwara yang dipandang tidak sesuai dengan misi penerbitan. 6. Pembayaran dengan tunai, cheque, giro dan sebagainya. 2. Syarat dan ketentuan berlaku. Rp.14.000.000,- Hub Bag. Iklan 081212593535 Pembangunan pelabuhan harus berada di wilayah yang aman, begitu pun industri minyak dan gas harus berada di wilayah yang aman dengan bergeser ke daerah timur yakni Subang dan Indramayu. Karawang, Laras Post – Demikian disampaikan Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla, usai melakukan kajian pembangunan pelabuhan, bersama para menteri Koordinator antara lain Menko Perekonomian, Menko Maritim, hadir pula Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Menteri ESDM, Kepala Bappenas, dari Pemprov turut hadir Wagub Jabar, Kapolda Jabar kemudian dari Pemkab hadir Plt Bupati Karawang dr Cellica, pada Kamis (2/4/2015) di balai Desa Tanjung Jaya Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Lebih lanjut Jusuf Kalla menyatakan, pembangunan pelabuhan di Karawang batal karena adanya anjungan milik Pertamina yang aktif melakukan Foto: Agus Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla, usai melakukan kajian pembangunan pelabuhan, bersama para menteri Koordinator antara lain Menko Perekonomian, Menko Maritim, hadir pula Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Menteri ESDM, Kepala Bappenas, dari Pemprov turut hadir Wagub Jabar, Kapolda Jabar kemudian dari Pemkab hadir Plt Bupati Karawang dr Cellica, penambangan minyak dan gas di lepas pantai Cilamaya. “Ini menjadi alasan kuat pembatalan pembangunan pelabuhan tersebut, setelah kami lakukan pemantauan udara melalui Helikopter dan kami lakukan kajian di balai Desa ini,” imbuhnya. Ia menegaskan, pemerintah akan mencari daerah yang cukup aman untuk melakukan pembangunan pelabuhan yang berguna untuk mendukung industri di Indonesia. Setidaknya, ada 10 kilometer koridor bebas dari lepas pantai. “Pokoknya yang aman di timur yang didepannya tidak ada rig-rig. Yang bisa ada koridor 10 km bebas, ya antara Subang dan Indramayu,” tukas orang nomor dua di republik ini. ( Agus Safutra ) Pertahankan Produksi Pangan Pemkab Karawang Lakukan Kerjasama Karawang, Laras Post - Guna menyamakan presepsi dalam mempertahankan produksi pangan melalui upaya pengelolaan organisme pengganggu tanaman pangan di wilayah Kabupaten Karawang. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karawang selenggarakan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Dirjen TP Kementerian RI, acara tersebut dilaksanakan di lantai III Gedung Singaperbangsa Komplek Pemda Karawang, hadir dalam acara tersebut, Kepala BBPOPT, Kepala BP4K, Dandim 0604 Karawang. Plt.Bupati dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu pemenuhan atas pangan menjadi hak asasi setiap rakyat indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan. Disisi lain, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah dan Nasional. “Peranan sektor pertanian bukan saja memberikan andil terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi yang sangat Foto: Agus Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karawang selenggarakan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Dirjen TP Kementerian RI besar terhadap perkembangan perekonomian secara menyeluruh, baik menyangkut pendapatan petani itu sendiri, pendapatan daerah, maupun penyerapan tenaga kerja,” ujarnya. selain itu, menurut Plt. Bupati, ketersediaan lahan produktif di Kabupaten Karawang perlu dipertahankan dan dilindungi untuk menopang suplai kebutuhan pangan, baik secara regional maupun nasional. Plt Bupati menegaskan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Karawang bertekad untuk tetap mempertahankan predikat lumbung padi Jawa Barat yang akan dipayungi dengan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang. “Oleh karena itu, saya sangat menyamb ut b aik pelak sanaan kerjasama dengan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, karena hal ini merupakan wujud upaya kita bersama dalam bidang pertanian terutama pengelolaan organisme pengganggu tanaman, khususnya di Kabupaten Karawang,” tandasnya. Menurut Kadistanhutbunak Kadarusman, dasar dari kegiatan ini adalah Program Nasional Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai pada Tahun 2017. Ditempat yang sama ditandatangani juga MoU lainnya, yakni MoU antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan IPB tentang Pengelolaan Irigasi dan Show Window, MoU antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Balitbangtan tentang Bio Industri Padi – Beras 16 R, MoU antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Dandim 0604 tentang Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian. Semua MoU difasilitasi dana dari APBD II. (Agus Safutra) Masyarakat Sambut Pelayanan Publik Terpadu Keliling Karawang, Laras Post – Pemerintah Kabupaten Karawang menyelenggarakan kegiatan Optimalisasi Pelayanan Publik Terpadu Keliling di tiap kecamatan se-Kabupaten Karawang, sehari full pagi hingga sore pelayanan dilakukan gabungan OPD yang melayani pelayanan Publik. Instansi vertikal seperti Polres dalam hal ini pelayanan SIM pun turut dihadirkan, Pengadilan Agama pada pelayanan Sidang Isbath. Plt Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana langsung turun meninjau Pelayanan Publik Terpadu Keliling ini kantor Kecamatan Cilamaya Kulon, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang. Nampak masyarakat berdesak untuk memanfaatkan Pelayanan Publik Terpadu Keliling. Pada kesempatan itu bupati mengatakan, pelayanan terpadu pertama ini adalah untuk menjalani instruksi dari Pemerintah Pusat, dengan landasan hukum yakni Surat Mendagri RI dengan surat bernomor Nomor 503/506/SJ tertanggal 28 Januari 2015 Perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah. Plt. Bupati menyatakan, melalui pelayanan terpadu, pihaknya juga dapat dekat dengan berbagai lapisan masyarakat untuk mendengar masukan dan keluhan masyarakat. Seperti pelayanan KTP dan KK masyarakat bayar karena melalui calo dan itu untuk ongkos karena harus datang ke Pusat kota Pemerintah Kabupaten. “Dengan ada pelayanan ini kami langsung jemput bola di kecamatan kecamatan, maka yang saya harapkan bersama semoga masyarakat yang ada di desa desa masing masing kecamatan bisa puas dengan apa yang kami lakukan,” Foto:Agus Plt Bupati Karawang dr Cellica saat kegiatan Optimalisasi Pelayanan Publik Terpadu Keliling ujarrnya. Berikut Rekapitulasi hasil Pelayanan Publik Terpadu, 77 pasangan Suami Istri Sidang Isbath Nikah, 172 KTP, 130 KK, 350 Akte Kelahiran, 7 KB IUD, 26 KB IMPLANT, 2 SIUP, 2 TDP, 10 SIM A, 16 SIM C, 15 Pajak Kendaraan Bermotor, 50 PBB Online, 9 Kartu Kuning pencari kerja, 28 orang mendaftar pelayanan berobat gratis, berhasil dilakukan pada sehari full dipusatkan di kantor Kecamatan Cilamayan Kulon. ( Agus Safutra ) Deklarasi Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Cirebon, Laras Post – Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan deklarasi Percepatan Pemberantasan Buta Aksara, pada Selasa (7/4/2015) di lapangan Ranggajati. Deklarasi itu ditujukan agar masyarakat Kabupaten Cirebon dapat berkomunikasi, membaca dan menulis dengan lancar. Acara tersebut dihadiri oleh 3.000 (tiga ribu) undangan yang terdiri dari para kepala dinas instansi/badan, Sekjen Paud dan Pendidikan Dasar, anggota DPRD, para camat, Tim Penggerak PKK, penilik, pengawas, tutor, anggota GOW, Organisasi Masa, Kepala UPTDserta guru dan kepala sekolah serta undangan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Asdulah melaporkan deklarasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan UUD 45 untuk mencerdaskan bangsa. Menteri pendidikan dan kebudayaan Foto:Aris PS Percepatan Pemberantasan Buta Aksara, pada Selasa (7/4/2015) di lapangan Ranggajati. dalam sambutannya yang dibacakan Sekjen Paud dan Pendidikan Dasar DR. Ir. Taufik Hanafi MOP mengatakan, Indonesia yang melek aksara hanya 3,8 % dari 95 % pada tahun 2013 atau kirakira 6,1 juta orang. “Kini Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan yang sudah mengerti baca dan tulis sesuai dengan amanat UUD 45 maka kita wajib bersama-sama untuk menuntaskan buta aksara ini dengan berbagai metoda pembelajaran,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Cirebon dalam sambutannya mengatakan peningkatan IPM di Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan dengan berbagai metode dan salah satunya adalah pemberantasan buta aksara dimana Kabupaten Cirebon masih memiliki sekitar 6000-an warga masyarakat yang belum bisa baca tulis. Melalui berbagai program maupun metoda pembelajaran pendidikan di Kabupaten Cirebon agar senantiasa meningkatkan kinerja dalam rangka mempercepat proses pemberatasan buta aksara Kagiatan tersebut dilanjutkan dengan pagelaran sosio yang mengangkat tema “Tuntutlah Ilmu walau Sampai ke Negri Cina” dan diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Percepatan Pemberantasan Buta Aksara oleh Bupati, Kapolda Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua MUI, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan penandatanganan deklarasi. (aries ps) LarasT Utama Laras Regional Sabtu, 16 maret 2013 Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 Waspada Jelang UN Pungli Bermunculan Malang,Laras Post - Pratek pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak sekolah terhadap orang tua siswa masih terus bermunculan, menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) baik di Sekolah Dasar (SD) maupun di tingkat SMP dan SMA atau sederajat. Padahal berbagai regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan sektor Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, mulai dari UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pasal 34, melarang tegas setiap bentuk FOTO: AL Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten pungutan di sekolah baik yang dikelola pemerintah atau swasta dan Malang, Ir.Budi Iswoyo, MM pemerintah daerah. Larangan tersebut dipertegas lagi oleh PP No. 32/2013 tentang Standar Pendidikan Nasional, sebagai perubahan dari PP No 19/2005. Larangan untuk melakukan pungutan terhadap sekolah yang dikelola pemerintah termasuk pemerintah daerah juga di keluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No. 60/2011, tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Ir.Budi Iswoyo, MM ketika dikonfirmasi Laras Post mengatakan, sumbangan di perbolehkan pada sekolah yang dikelola pemerintah atau sekolah swasta termasuk pemerintah daerah. “Akan tetapi konteks sumbangan tersebut harus di baca secara hati-hati. Hal ini mengacu pada Permendikbud No 42/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan,” ungkapnya kepada Laras Post, Rabu (8/4/2015) di ruang kerjanya. Budi mengingatkan, sumbangan harus bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pembayarannya, karena dalam pasal 9, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dilarang memungut biaya satuan pendidikan, bahkan dalam pasal 11, secara tegas siswa yang tidak mampu dilarang untuk dipungut biaya. Ir Budi Iswoyo, MM menambahkan, jangan sampai satuan pendidikan melakukan pungutan biaya untuk Ujian Nasional (UN) mendatang karena semua sudah dianggarkan oleh pemerintah. “Bila itu (pungutan biaya – red) masih tetap dilakukan oleh pihak sekolah maka akan diberikan sanksi, karena sudah sangat melanggar peraturan yang berlaku,” paparnya. (al) 3 13 Penyidik Periksa Anggota DPRD Kabupaten Malang Terkait Kasus Perselingkuhan Lukito Eko Purwandono, anggota DPRD Kabupaten Malang yang menjadi tersangka kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan, dalam pemeriksaan pada Kamis (9/4/2015) dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik Polres Malang mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Malang, Laras Post -Sayangnya begitu keluar dari ruang penyidikan, sekretaris komisi B DPRD itu enggan berkomentar kepada awak media. Lukito yang yang mengenakan kemeja biru donker keluar dengan langkah cepat. Dengan didampingi istri dan dua penasihat hukumnya, Agus Saifulloh dan Abdul Halim, Lukito hanya menggelengkan kepalanya sesekali tersenyum. ”Silakan tanya ke pihak kepolisian,” ujar Agus Saifulloh. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat menyebutkan, di antaranya yang dikonfirmasikan soal dugaan kebersamaan Lukito dengan wanita yang diduga sebagai selingkuhannya, Ice Trisnawati, warga Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare. Wahyu menyebutkan, ada sekitar tiga wilayah pertemuan yang dilakukan keduanya. ”TKP sementara ada di Malang Raya, Pasuruan, dan Blitar,” ujarnya. Mayoritas tempat pertemuannya adalah penginapan atau hotel. Wahyu menambahkan, pihaknya telah mengambil keterangan lebih dari tujuh orang termasuk orangorang terdekat Lukito dan dari beberapa pihak penginapan. Kasus yang melanggar Pasal 284 tentang Hubungan Intim di Luar Nikah itu memenuhi dua alat bukti. ”Saksi-saksi menguatkan mereka (Lukito-Ice) bertemu di penginapan atau hotel. Selain itu, mereka juga memakai identitas orang lain saat check in,” jelas Wahyu. Dari keterangan saksi itu, juga mengatakan bahwa tujuan dilakukan pertemuan ke penginapan untuk kepentingan pekerjaan. Yang paling menguatkan, lanjut Wahyu, dikonfirmasinya sebuah foto yang menunjukkan kemesraan keduanya. Lukito pun tak membantah sebuah foto yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut. ”Benar, kami juga mengkonfirmasi sebuah foto kepada tersangka (Lukito),” ujar mantan Kasat Reskrim Tuban Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat ini. Dijelaskan Wahyu, foto itu memerlihatkan dua pasang lawan jenis berpelukan di sebuah tempat seperti pantai. Rencana selanjutnya dalam penyelidikan dugaan perselingkuhan atau perzinahan ini, pihak reskrim mengagendakan tahap konfrontir dengan Ice, tepatnya pada minggu mendatang. Seperti diketahui, kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Lukito ini mencuat sejak ada laporan dari warga kepada DPRD FOTO: dok pada 4 Desember 2014 lalu. BK DPRD sempat menggelar mediasi pada 9 Januari lalu. Dalam upaya mediasi ini, Lukito menolak tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sebaliknya, Sukma mengaku memiliki bukti kuat. Karena tidak membuahkan hasil, BK kemudian menyarankan untuk membawa kasus ini ke polisi. Sukma Raharja, suami sah dari Ice Trisnawati pun ikut melaporkan peristiwa memalukan itu ke Polres Malang.(gus/al) Tukang Sapu Masjid Menjadi Kepala Desa Foto: Agus. p Suasana Doa bersama Foto:Al SMAN 1 Kepanjen Gelar Doa Bersama Jelang UN Malang, Laras Post - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kepanjen Kabupaten Malang menggelar Doa Bersama dalam rangka mensukseskan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2015. Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Malang H Rendra Kresna, didampingi Prof Dr. Mudjia Raharjo Rektor Universitas Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Pimpinan Jamaah Alhikmah Malang Raya Gus Adib Fanani serta Muspika Kecamatan Kepanjen (1/4/15) lalu. Kepala Sekolah SMAN 1 Kepanjen Drs. H. Masykuri, MM dalam laporannya mengaku sangat bahagia karena sekolah yang dipimpinnya ini, kedatangan tamu istimewa yaitu Bupati Malang dan Rektor UIN di saat pihaknya menggelar kegiatan Doa bersama dalam rangka sukses UN tahun ajaran 2015. “Saya sangat bangga dan senang sekali Bapak Bupati dan Rektor bisa hadir, kedatangan beliau ini tentunya, merupakan sebuah penghargaan bagi kami keluarga besar SMAN 1 Kepanjen. Saya berharap kepada beliau untuk bisa memberikan arahan serta motivasi kepada kami baik guru maupun para siswa-siswi yang akan mengikuti kegiatan UN tahun ajaran 2015 bisa sukses,” ungkapnya. Kegiatan ini, lanjut H Masykuri, merupakan bentuk wujud rasa syukur kepada Allah SWT, agar apa yang dicita-citakan sukses UN 2015 yang akan diselenggarakan pada tanggal 13-17 April 2015 nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses seperti pada tahun-tahun sebelumnya. “Kami menargetkan untuk nilai bisa mencapai 5,5 nilainya,” terangnya. Pada kesempatan yang sama Bupati Malang H Rendra Kresna mengatakan kepada para siswa-siswi yang hadir pada acara tersebut, bahwa kesuksesan itu bukan hanya hasil kerja keras saja, “Jangan merasa sombong dengan kesuksesan yang kalian raih nantinya. Perlu diingat kesuksekan bukan semata karena kerja keras kalian, tetapi kesuksesan tersebut merupakan ridho dari Allah SWT,” katanya. Terkait dengan hasil akhir yang sudah disampaikan oleh Kasek SMAN 1 Kepanjen Bupati berharap sebisa mungkin nilainya lebih dari 5,5. Karena Bupati menilai SMAN 1 Kepanjen punya segudang prestasi yang sudah diraih baik di tingkat Nasional bahkan tingkat Internasional. “SMAN 1 Kepanjen ini merupakan sekolah favorit di Kabupaten Malang, sekolah ini tak kalah dengan SMAN lainnya seperti di Kota Malang. Saya berharap kepada siswa-siswi disini agar lebih giat dalam belajar, dan yang tak kalah penting lagi saya sampaikan berdoalah agar apa yang kalian cita-citakan bisa terkabul, kalau bisa nilai lebih dari 5,5 dari apa yang disampaikan oleh Pak Masykuri,” ungkap Bung Rendra sapaan akrab Bupati malang ini diikuti ucapan amin oleh semua peserta yang hadir pada acara tersebut. (al) Gresik, Laras Post - Kata orang roda selalu berputar, artinya kehidupan seseorang dapat dipastikan tidak selalu dirundung duka, pasti suatu saat ada senyum gembira. Tangisan tentu berakhir dengan tawa, kesulitan pasti terbentang kemudahan, kegagalan-kegalan akan ditemui dengan kesuksesan dan hati nan susah suatu saat akan bahagia. Adalah dialami oleh, Muhammad Khusaini, pria kelahiran Gresik, 17 juli 1967 ini adalah seorang marbot Masjid Al Falah Golokan Sidayu Gresik. Di samping itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya ia membuka biro jasa mengurus KTP, KK, Akte lahir, SIM, SHM dan perpanjangan STNKB. Tahun 2007 diadakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan dua Calon Kades. Calon yang pertama adalah H. Suberi (Calon Incumbent) dan calon ke dua Muhammad Khusaini. Persaingan begitu ketat, hitungan perolehan selalu berkejar-kejaran. Hitungan terakhir ada selisih 34 Suara untuk Muhammad Khusaini dari total pemilih yang mempunyai hak pilih lebih dari 2.000 orang. Alhasil Muhammad Khusaini sebagai Kepala Desa terpilih untuk masa bakti 2007-2013. Tahun 2013 masa jabatan habis, maka kembali digelar Pilkades, dengan calon 3 calon, yaitu Muhammad Khusaini (Calon incumbent), Muslikhan (Mantan Perangkat desa) dan Nasruddin Toha (Perangkat aktif yang mengundurkan diri). Pesta digelar pada Maret 2013 dan hasil akhir pemilihan adalah Muhammad Khusaini terpilih kembali menjadi Kepala Desa periode tahun 2013-2019. Saat ditanya, kiat apa bisa terpilih lagi menjadi kepala desa untuk period ke 2?. Pria yang beristrikan Lailatul Umroh dan beranak dua ini mengatakan, agar tepilih dalam pencalonan apa saja, trik yang bisa digunakan adalah budayakan 4STMJ. S pertama harus punya Sifat Salam, tebarkan kedamaian di hati banyak orang dan jangan senang bikin resah. S yang kedua adalah Senyum, tebarkan Kantor Balai Desa Yang Baru pesona senyuman dihadapan orang yang anda temui, jangan bermuka cemberut atau masam. S yang ketiga adalah Sabar, yang dimaksud adalah sabar dikala menjalankan perintah Allah, menjauhi laranganlarangannya dan sabar disaat memperoleh ujian berupa musibah. S yang terakhir adalah Syukur. “Ya, syukur itu ada 3 komponen pertama kita yakini nikmat yang kita peroleh adalah semata karena karunia Allah. Kedua kita mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang kita peroleh dan yang ketiga adalah kita gunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat,” ujarnya. Sedang T yang dimaksud adalah Tepo Seliro, harus bisa menempatkan diri dihadapan mereka. Tidak angkuh, tidak siapa aku siapa kamu. M adalah Musyawarah, biasakan dalam memecahkan segala urusan untuk kepentingan orang banyak dengan mengedepankan musyawarah. Dan yang terakhir J adalah Jangan. Yang dimaksud adalah jangan berbuat akhlaq tercela, misalnya Jangan Pelit, jangan Dusta, jangan Sombong, jangan Sok kuasa, jangan sok tahu, jangan iri hati, jangan adu domba, jangan menyusahkan orang lain, jangan ingkar janji, jangan sia-siakan amanat dan lain-lain. “Jika 4STMJ itu dilakukan oleh Calon, Insya Allah banyak orang Suasana Desa Golokan yang akan memberikan kepercaannya kepada Calon “. “4STMJ dilakukan, Penentunya adalah Taqdir Allah yang Kuasa”, tandasnya. Menyinggung hasil pembangunan yang telah diperoleh mulai dari tahun 2007 hingga sekarang, Kepala Desa yang berjenggot itu menuturkan, bantuan yang telah diperoleh baik dari Pemerintah Pusat, Propinsi , Kabupaten maupun hasil Swadaya Masyarakat dapat dibagi menjadi 2, yaitu pembengunan fisik dan non fisik. Pembangunan Fisik meliputi antara lain, 17 tempat peribadatan direnofasi, yaitu Masjid Al Falah, Masjid Al Munawir dan MushollahMushollah antara : Mushollah Al Huda, Al Ikhlas, Al Jadid, Al Furqon, Ulil Albab, Attaqwa, Al Hikmah, Al Firdaus, Al Muhajirin, At Taqwiyatul Muslimin, Al Hidayah, Al Jinnah, Khusnul Khotimah, Elit dan Mushollah Nahdhotul Ummah. 9. Lembaga Pendidikan dibangun dan atau direnofasi, yaitu TK Aisyiyah 25, TK Nahdlotul Ummah, SD Negeri Golokan, MI Nahdotul Ummah, MI Muhammadiyah, SDLB Muhammadiyah , SMPLB Muhammadiyah , SMALB Muhammadiyah dan SMP Muhammadiyah 9 Sidayu. 18 itik jalan untuk penerangan, yaitu di Jalan Protokol RW 1, RW 2, RW 3 dan RW 4, jalan menuju Kuburan Timur dan barat, Jalan RT 4 RW 2, RT 1 RW 3, RT 2 RW 3, RT 2 RW 4 , RT 3 RW 4, RT 4 RW 4, RT 5 RW 4, RT 6 RW 4, RT 3 RW 5, RT 4 RW 5, RT 5 RW 5, RT 6 RW 5. 5 Km Pengerukan saluran air Pertanian, yaitu di sawah kebun, sawah Jeding ke timur, di Gladak 1 dan gladak 2. 1 Km Pembangunan Plensengan, di Salluran Lingkungan Perumahan RT 1 RW 1, RT 2 RW 1 dan RT 1 RW 3, Pembangunan Gapuro, Pembangunan Balai Desa. Pembangunan Tempat ganti pakaian Wasid dan Pemain Sepak bola, Pembangunan Lumbung Desa, Pembangunan Tempat Pembuangan sampah Sementara, Pengeramikan Rumah, Rumah Tangga Miskin, yaitu rumah Sumiyateni, Tiyani, Yatemi, Senirah, Mataji, Supandi, Sulikhan, Tony, Yasminten, Ngatminah, Umiyah dan Sugawe. Pugar Rumah, Rumah keluarga Miskin, yaitu rumah Sun’an, Sugawe, Meskan, Ras, Sumiyati, Karmuah dan Mujiati. Pembangunan Kamar kecil dan WC, yaitu di rumah ibu Mudriyah, musyarofah dan Yatemi, Penghijauan lahan di area kuburan, jalan Protokol RW 1, Rw 2, Rw 4 dan Jalan Poros desa Golokan-Kertosono. Penghijauan di lahan penduduk dengan ditanami bibit jati, mangga, nangka, jambu biji, sawo, Pepaya, pisang ambon , Sirsak, rambutan dan kelapa. (MUHAMMAD HUSAINI) makan kebutuhan pokoknya. Kita makan tiga kali dalam sehari, makan beras cukup sekali saja dalam sehari, lainnya boleh mengkonsumsi selain beras, seperti jagung, singkong, maupun umbi-umbian. Karena secara ilmu kesehatan makanan ini lebih sehat dan bergizi sebenarnya dibandingkan dengan beras,” terangnya. (al) Petani Harus Bisa Petahankan Profesinya Sebagai Petani Bupati Malang H Rendra Kresna dan Jajarannya pada suatu acara Malang, Laras Post - Saat ini sektor pertanian menjadi perhatian serius dari Pemerintah, karena sektor pertanian tersebut mempunyai peranan strategis dan berpengaruh terhadap pembangunan nasional terutama program ketahanan pangan. “Saya sangat berterimakasih kepada para petani, karena petani sudah ikut berperan dalam rangka menjalankan program ketahanan nasional sangatlah besar. Tanpa petani ketahanan pangan kita akan terganggu, saya berharap petani harus bisa mempertahankan profesinya menjadi petani,” ungkap Bupati Malang H Rendra Kresna, usai melakukan Panen Raya Padi, Rabu (1/4/15) di Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak. Menurut Bupati, dalam menjaga produktifitas para petani harus mengikuti apa yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah melalui Dinas terkait. “Keberhasilan akan dicapai dengan melalui upaya dan usaha. Dalam meningkatkan produksi petani perlu mengikuti seperti pelatihan-pelatihan, serta arahan dari para penyuluh yang di gagas oleh Pemkab Malang melalui Dinas , agar produksi petani lebih meningkat. Kalau produktifitasnya meningkat, perekonomian para petani juga akan m eningkat juga,” katanya. Selain itu Bupati juga menghimbau kepada masyarakat agar untuk menjaga ketahanan pangan kita, diharapkan agar masyarakat jangan hanya mengandalkan mengkonsumsi beras saja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Masyarakat bisa mengkonsumsi kebutuhan pokok mereka selain beras seperti jagung, singkong, maupun umbiumbian. “Masyarakat kita ini kalau tidak makan beras, berarti mereka belum Bupati Malang H Rendra Kresna, saat penen Raya 2 LarasT Utama Laras Regional 14 Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 Jual Genset Bantuan Pemerintah Warga Laporkan Kades Wisata Bahari Lamongan (WBL FOTO:War Legislator Sorot Kawasan WBL Lamongan, Laras Post - Panitia Khusus (Pansus) tentang Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 dan akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2014, memberikan sejumlah masukan diantaranya, tentang kawasan Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang sudah menjadi brand Lamongan agar ditingkatkan sehingga tak kalah bersaing dengan daerah lain. Juru bicara Pansus M Freddy Wahyudi mengungkapkan, Pansus menganggap pariwisata merupakan bagian terpenting dalam upaya membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan berbagai inovasi agar terus dilakukan. Menurutnya, persaingan dunia usaha wisata saat ini terus menguat. Hal itu menurutnya ditandai dengan banyaknya daerah yang berusaha menciptakan tujuan wisata baru di wilayahnya masih-masing. Ia menegaskan, Lamongan yang telah memiliki brand sebagai daerah wisata harus terus berkarya. ‘Terutama terkait eksistensi WBL, Mazoola, wisata religi Sunan Drajad dan Sendang Duwur. Sehingga tempat wisata ini tidak kehilangan daya tarik maupun daya saing dengan tempat-tempat wisata lainnya, “ ujar dia. Terkait urusan keuangan daerah, Pansus menyebut dari target pendapatan daerah sebesar Rp 1.946.753.734.798, terealisasi sebesar Rp 1.969.782.922.682. Diantara komponen pendapatan daerah adalah PAD yang terealisasi sebesar Rp 272.409.285.215. Sedangkan dari target belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 2.056.001.518.887, terealisasi sebesar Rp 1.913.817.056.084. Sehingga terjadi surplus sebesar Rp 55.965.886.598. Dari sisi pembiayaan, terealisasi sebesar Rp 149.599.484.089. Kemudian dari sisi pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp 40.351.686.468, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 109.247.797.620. M Freddy Wahyudi menjelaskan, dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam APBD tahun anggaran 2014 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan sebesar Rp 165.213.664.218. (war) FOTO:Samyono Demo udara Terjun payung, dimeriahkan fly pass pesawat FASI, trike, aeromodeling, dan paramotor yang membawa spanduk HUT TNI AU ke-69. Lanud Wirasaba Dapat Penghargaan Lanud Type C Terbaik Purbalingga Laras Post – Bertepatan dengan perayaan HUT ke-69 TNI Angkatan Udara (AU), Lanud Wirasaba mendapat penghargaan sebagai Lanud Tipe C terbaik. Penghargaan itu, diterima langsung oleh Danlanud Wirasaba Letkol Pnb Andreas A Dhewo, pada Kamis (9/4/2015) malam di Jakarta. “Ini surprise buat kami karena baru tadi pagi kami mendapat kabar sebagai Lanud terbaik dibawah jajaran Koopsau I Halim Perdana Kusuma. Penghargaan akan diserahkan langsung oleh Kepala Staf AU dalam acara resepsi di Jakarta,” ujar Danlanud Andreas Dhewo usai upacara HUT TNI AU ke-69 pada Kamis (9/4/2015) di Alun Alun Purbalingga. Menurut Dhewo, penghargaan tersebut sangat membanggakan bagi jajaran Lanud Wirasaba, atas kerja keras seluruh jajaran meski hanya berada di level kabupaten (Tipe C-red). Selain kinerja satuan yang ada, Dhewo menambahkan, penghargaan diraih karena selama ini Lanud Wirasaba menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dengan banyaknya kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. “Alhamdulillah anggota saya selama dua tahun ini (2013-2014) mendapatkan sertifikat bebas narkoba. Tahun ini belum kita cek. Semua anggota negative,” jelasnya. Sebelumnya, status Pangkalan Udara (Lanud) Wirasaba meningkat dari type D menjadi type C. Peningkatan type itu diresmikan oleh Panglima Komando Operasi (Pangops) TNI AU I Halim Perdana Kusuma, Selasa (24/3). Peningkatan tipe ini bersama dengan 2 Lanud lainnya di Indonesia yakni Lanud Sugiri Sukani (Jatiwangi, Majalengka) dan Lanud Singkawang II (Kalimantan Timur). Upacara HUT TNI AU ke-69, dihadiri Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto, Danlanal Cilacap, perwakilan Danrem 071/Wijaya Kusuma, FKPD kabupaten Purbalingga, Banyumas dan Banjarnegara. Upacara juga dimeriahkan dengan atraksi terjun payung oleh 8 penerjun TNI Angkatan Udara. Para penerjun, dua diantaranya penerjun sipil, melakukan free fall dari pesawat Cassa TNI AU. Selain demo udara terjun payung, juga dimeriahkan fly pass pesawat FASI, trike, aeromodeling, dan paramotor yang membawa spanduk HUT TNI AU ke-69. Peserta upacara dan masyarakat juga disuguhi simulasi pembebasan sandera oleh teroris yang dilakukan oleh pasukan TNI AU Lanud Wirasaba dan Polri. Bupati Sukento bersama Danlanud dan para undangan, berbaur mendemontrasikan gerakan senam Goyang Dumang, setelah sebelumnya sejumlah prajurit TNI AU Lanud Wirasaba mempersembahkan Goyang Prajurit. Dalam rangka HUT, Lanud Wirasaba juga telah menyelenggarakan aksi sosial donor darah, kontes burung dan gowes sehat. “Sebagai penutup, akan digelar panggung prajurit dan rakyat di lapangan Lanud. Kegiatan akan berlangsung pada tanggal 11 April lusa,” jelas Andreas Dhewo. (Samyono) Petani Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, pada Selasa (07/04/2015) melaporkan Kepala Desa Plinggisan Heru Supriyanto ke Polsek setempat. Warga melaporkan bahwa Kades telah menjual mesin genset bantuan Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur. Pasuruan, Laras Post - Mesin Genset merupakan mesin untuk menyedot air dari sungai yang bertujuan untuk membantu para petani mengairi areal sawah pertaniannya. Menurut Haji Sutomo Rosidi, penjualan Genset bantuan Pemerintah tersebut, tidak melalui mekanisme aturan yang ada. Sudah sejak awal saat belum menjabat sebagai Kepala Desa, Heru Supriyanto berkali-kali mengatakan bahwa genset bantuan pemerintah tidak boleh diperjual belikan. Kalau ada yang berani memperjual belikan akan berhadapan dengan hukum. Haji Sutomo dan Syukur Isnadi sebagai Ketua Gapoktan amat menyayangkan sikap Kadesnya tersebut. Masih menurut Ketua Gapoktan sebenarnya sudah ditanyakan kepada kades, terkait penjualan Genset Bantuan Propinsi, saat itu Kades Heru menjawab bahwa penjualan Genset sudah dimusyawarahkan dengan unsur pemerintahan desa lainnya. Ditemui Laras Post mantan Kades Desa Plinggisan Soleh yang menjabat tahun 1999-2013 mengaku, tidak tahu hal ihkwal penjualan Genset tersebut. Menurutnya, saat menjabat dulu sering berkoordinasi baik dengan aparat Kecamatan maupu dinas Pengairan, bahwa genset batuan pemerintah tersebut tidak boleh diperjual belikan. Masih kata Soleh, kalau boleh diperjual belikan maka hampir semua bantuan pemerintah tentu akan habis dijual belikan semua. Soleh juga menyayangkan sikap dari Kades yang sekarang Heru, karena saat menjabat BPD dulu (sebelum jadi Kades) Heru sering mengkritisi bantuanbantuan dari pemerintah termasuk Genset. “Sekarang kok dia seperti menelan ludahnya sendiri, Genset FOTOilustrasi diperjualbelikan,” kata Soleh. Desa Plinggisan sejak 19992013 mendapat bantuan Genset dari Dinas Pengairan sebanyak dua kali, yang pertama sekitar tahun 2004-2005 dan yang kedua tahun 2007-2008. Bantuan genset yang pertama merk Kubota 26 PK itu, yang dijual oleh Kades Heru. Genset itu mampu mengairi areal persawahan di wilayah Nyamplung Subur yang luasnya hektaran. Menurut informasi di lapangan Genset tersebut dijual oleh Kades Heru kepada salah seorang warga di desa Klampisrejo Kecamatan Kraton bernama Dahlan. Setelah dicek ternyata benar. Warga pun melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Kraton. Hingga berita ini naik, Kades Plinggisan Heru belum bisa ditemui untuk dimintai keterangannya. (Nugroho) Panen Raya Dan Tanam Padi Perdana Bersama KASAD Malang, Laras Post - Pemerintah Kabupaten Malang patut berbangga, karena mendapat kunjungan langsung Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta jajarannya, dalam rangka Panen Padi dan Tanam Perdana Menuju Pencapaian Kedaulatan Pangan di Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Selasa (7/04/15) lalu. Dalam kunjungannya tersebut KASAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersama Ketua umum Persit Kartika Chandra Kirana Neni Gatot Nurmantyo, didampingi langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim,Ketua DPRD Jatim serta Bupati Malang H.Rendra Kresna bersama Ibu Jajuk Rendra Kresna Ketua TP.PKK Kabupaten Malang. Dalam sambutannya Bupati Malang menyampaikan ucapan terimakasih dan selamat datang di Kabupaten Malang kepada KASAD, “Atas nama segenap Pimpinan Daerah dan jajaran Pemerintah Kabupaten Malang kami menyampaikan selamat datang di Kabupaten Malang. Semoga kehadiran di Kabupaten Malang pada kesempatan ini, merupakan awal bagi kunjungan-kunjungan berikutnya,“ sambut Bupati. Menurut Bupati Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan, dan difokuskan pada peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, dengan menjaga stabilitas ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. “Dari program dan kegiatan FOTO:gus yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Malang dan didukung seluruh masyarakat dan stakeholder,termasuk jajaran TNI yang telah ikut membantu menyukseskan upaya peningkatan produksi padi melalui program Kementerian Pertanian yang berdampak pada peningkatan ketahanan pangan,“katanya. Bupati juga menyampaikan penghargaan tinggi dan terima kasih kepada jajaran TNI melalui program TNI AD Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP). “Program ini selain lebih meningkatkan segi pemanfaatan lahan juga meningkatkan kemanunggalan dan pemberdayaan di jajaran TNI. Kegiatan ini juga melengkapi program Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengembangkan potensi tanaman pangan sehingga akan menjadikan Kabupaten Malang sebagai kabupaten penyangga pangan (lumbung pangan) nasional, “terangnya. Sementara itu Gubernur Jawa Timur H.Soekarwo atau yang lebih akrab disapa Pak De ini, berharap kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati yang berada di wilayah Jawa Timur agar segera dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) tentang lahan pertanian yang akan di fungsikan sebagai pembangunan pengembangan permukiman harus melalui proses dan perijinan terlebih dahulu. “Saya berharap kepada Bupati di seluruh Jawa Timur, agar di buatkan Perda tentang lahan pertanian yang akan di alihfungsikan, menjadi lahan pembangunan. Nanti kalau Perda tersebut sudah ada, saya mohon kepada Jajaran Polri, TNI membantu Pemerintah daerah untuk menindak setiap bentuk pelanggaran terkait Perda tersebut, “tegasnya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo dalam sambutannya mengatakan kenapa TNI harus berperan membantu pemerintah dalam bidang bidang pertanian guna mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan ini berkat arahan dari Presiden Jokowi melalui Menteri Pertanian, “Karena itu target swasembada pangan dalam tiga tahun yang diminta oleh Bapak Presiden, apabila dalam tiga tahun tidak swasembada pangan, berarti saya tidak bisa melaksanakan perintah Presiden dan pasti saya siap mengundurkan diri, “katanya. Gatot Nurmantyo menegaskan, TNI melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) memang memiliki peran dalam membantu petani di setiap desa. “Kebersamaan TNI dan rakyat untuk swasembada pangan merupakan suatu keharusan, karena ini menjadi harkat dan martabat Indonesia kedepan. Dengan target yang diberikan Presiden, kita akan berusaha semaksimal mungkin dan saya punya keyakinan pasti bisa, “ujarnya. Terkait Perda tentang lahan pertanian yang akan dialihfungsikan, ia berharap salah satu dari isi dari Perda tersebut lahan pertaniannya dijadikan lahan pertanian abadi dan tidak boleh ada pengurangan sawah sekalipun. “Jika Perda tersebut disahkan maka Bapak Bupati Rendra Kresna sudah menyelamatkan anak cucu kita, saya doakan semoga Bupati-Bupati di Indonesia dengan adanya Perda tersebut bisa masuk surga kelak amin,” ujar mantan Panglima Kodam V/Brawijaya tersebut. (gus/al) Empat Desa Siapkan Pengembangan Wisata Mampirtapa Purbalingga, Laras Post – Empat desa di wilayah Kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Timur mempersiapkan pengembangan pariwisata bersama yang dikonsep dalam Mampirtapa. Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini mengedepankan daya tarik alam, potensi budaya dan seni serta kearifan lokal. Mampirtapa merupakan singkatan dari nama keempat desa tersebut yakni, Desa Makam, Sumampir, Tanalum, dan Panusupan. “Ide pengembangan pariwisata bersama ini setelah ada kesepahaman bersama antar keempat kepala desa. Selain itu, didukung juga oleh dibukanya jembatan baru berupa jembatan lengkung yang menghubungkan Desa Panusupan dengan Desa Makam,” kata Kepala Desa Panusupan, Imam Yulianto, diselasela kegiatan pengambilan gambar acara, Salam Dari Desa, TVRI Jakarta, pada Jum’at (3/4/2015) di Panusupan, Rembang. Dikatakan Imam Yulianto, pengembangan desa wisata Panusupan dan Desa Tanalum, ternyata menggugah desa-desa tetangganya untuk mengoptimalkan potensi yang ada untuk pariwisata. Desa Panusupan sudah lebih dulu dikenal dengan wisata religi makam Syech Jambu Karang di bukit Ardi Lawet, kemudian didukung dengan wisata seni budaya Dayakan, kothekan Lesung, wisata curug Wana Tirta, dan sejumlah keindahan alam lainnya. Kemudian Desa Tanalum dikenal dengan desa seribu FOTO ;Sam curug dan menyuguhkan wisata canyoning. Sementara Desa Sumampir, meski belum begitu menonjol, tetapi potensial dengan semangat warga masyarakatnya membangun kolam ciblon. Pengunjung kola mini tidak membayar dengan uang, tetapi menggunakan limbah sampah. Sedangkan Desa Makam, yang dikenal dengan perajin batu akiknya, semakin mendukung kunjungan wisatawan yang ingin membeli souvenit akik. “Jika keempat desa itu bersatu dan tidak ada yang saling bersaing dalam paket wisata yang dijual, maka kami yakin wisata berbasis masyarakat di wilayah Kecamatan Rembang akan bangkit,” kata Imam Yulianto. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan Olah Raga (Dinbudparpora) Drs Subeno, SE, M.Si menyatakan, mendukung rencana pengembangan pariwisata bersama Mampirtapa. Pengembangan pariwisata ini yang muncul dari masyarakat justru menjadi kekuatan tersendiri dari desa-desa yang akan menonjolkan potensinya. “Nantinya, bisa di suatu tempat, areal lahan yang disiapkan oleh pihak Desa Panusupan di sekitar jembatan lengkung, dijadikan seperti taman mini di Jakarta. Potensi keempat desa tersebut dengan keunggulannya masing-masing disuguhkan kepada wisatawan,” kata Subeno. Paket Wisata Secara terpisah, Fasilitator Desa Wisata Panusupan, Aris Widianto mengatakan, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) ‘Ardi Mandala Giri’ yang mengelola desa wisata Panusupan, saat ini telah menyiapkan sejumlah paket wisata. Paket wisata tersebut yakni berupa paket wisata adventur Busur Lawet (Buru Sunrise Lawet), dan Buset Lawet (Buru Sunset Lawet). Paket wisata ini berupa menikmati matahari terbit atau matahari terbenam di bukit Ardi Lawet. Kemudian paket trekking Ardi Lawet, dan Explore curug di Panusupan. “Ada juga paket wisata edukasi industri yang mengunjungi pembuatan gula merah, pembuatan batu akik, mengenal peninggalan batu purbakala, dan pembuatan souvenir khas Panusupan. Kemudian paket camping ground dan outbon di Wanatirta camp area, curug pesantren dan trekking Ardi Lawet, serta paket wisata edukasi seni dan budaya. Paketini meliputi belajar karawitam, khotekan lesung, melihat tari Dayakan, dan tarian Lengger unil (Lengger Lanang,” kata Aris. Aris menambahkan, selain paket diatas, juga ada paket wisata edukasi pertanian, peternakan dan perikanan. Wisatawan diajak untuk menanam atau memanen padi tergantung musim dan juga mencangkul, panen buah salak, beternak ayam dan tangkap ikan di kolam. Paket wisata Susuka (Susur Kali) berupa menyusuri Kali Deng, mandi di Kedung Pingit yang jernih, menikmati areal persawahan, menikmati gula semut dan melihat proses pembuatannya. “Paket mandi di Kedung Pingit ini yang sensasinya luar biasa, selain airnya jernih langsung turun pertama dari pegunungan, juga konon mampu menjadikan awet muda,” tambah Aris. (Sam) LarasT Regional Utama Laras Sabtu, 16 maret 2013 Edisi 39 / TH II / 13 April - 02 Mei 2015 3 15 Bupati Diduga Berselingkuh Dengan Artis Papan Atas Dewan Didesak Gunakan Hak Angket FOTO:Rif Petani Kopi Sambut Baik Langkah Perhutani Banyuwangi, Laras Post - Langkah KRPH Malangsari KPH Banyuwangi Selatan dalam mempertahankan wilayah kerjanya patut ditauladani. Upaya yang dilakukan selama ini guna menyadarkan masyarakat akan fungsi hutan lindung yang sebenarnya, tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu pemahaman, sosialisasi dan pendekatan yang maksimal kepada para petani kopi agar tidak hanya menanam kopi saja. Di wilayah kerjanya yakni di petak 1A pada tanggal, KPH Banyuwangi Selatan Supartono bersama petani kopi unsur pemerintahan Banyuwangi maupun Jember mengadakan pemahaman mengenai pilar batas timur wilayah kabupaten Banyuwangi dan barat wilayah kabupaten jember seluas 2620 Ha. Walaupun dalam aksinya melakukan pemahaman menuai kontroversi dari para petani yang ada di petak 1A, yang masyarakatnya menginginkan dijadikan sebuah Dusun bagian dari Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, pria yang akrab dipanggil Partono tetap bersikukuh kalau hutan tetap hutan. ”Tidak mudah membentuk sebuah Dusun RW maupun RT, itu perlu proses yang sangat panjang,” ujarnya. Dalam acara yang dihadiri ratusan petani kopi serta Muspika Kecamatan Kalibaru juga Muspika Kecamatan Silo Kabupaten Jember para petani kopi menyambut baik langkah KRPH Malangsari untuk bekerja sama serta tidak ada unsur saling merugikan. (Rif) FOTO:war Menteri Yuddy didampingi, Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita Sesaat tiba di Puskesmas Ketabang, Menpan RB Sidak Puskesmas Ketabang Surabaya, Laras Post - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, pada Kamis (9/4/2015). Pada Sidak itu, Menteri Yuddy didampingi, Direktur RSUD Dr. Soetomo Dodo Anondo dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita. Sesaat tiba di Puskesmas Ketabang, Yuddy langsung memasuki semua ruang poli yang ada di Puskesmas di wilayah Kecamatan Genteng tersebut. Di antaranya, poli gigi, poli batra (pengobatan tradisional), poli umum dan poli spesialis gigi anak. Pada kesempatan itu Kepala Puskesmas Ketabang, Andrayani mengungkapkan, pihaknya menerima pasien setiap hari rata-rata 150 sampai 170 orang. Angka itu terbilang tinggi karena puskesmas tersebut memang terletak di pusat kota dan penduduknya sangat padat. Yuddy dalam kunjungannya itu, sempat mencoba aplikasi e-Health. Aplikasi tersebut memudahkan proses antre karena keluhan pasien langsung teridentifikasi sejak yang bersangkutan menginput data dalam e-Health. Kadinkes Surabaya, Febria Rachmanita mengaku, tidak mendapat kabar sebelumnya jika Menpan RB akan mengunjungi Puskesmas Ketabang. Bahkan, walikota sedang menghadiri agenda di luar kota sehingga tidak dapat mendampingi Menpan RB. “Kebetulan tadi rapat di Dinas Komunikasi dan Informatika, terus dapat kabar Pak Menteri sidak. Makanya, saya langsung ke sini,” ujarnya. (war) DPRD Kabupaten Banyuwangi didesak mengunakan hak angketnya untuk pemakzulan Abdullah Azwar Anas dari jabatanya sebagai Bupati Banyuwangi, terkait dugaan hubungan perselingkuhan dengan artis cantik papan atas Ayu Azhari. Banyuwangi, Laras Post - Pernyataan ini disampaikan oleh aktivis LSM se Kabupaten Banyuwangi kepada anggota DPRD dalam acara hearing, pada Selasa (5/4/2015) di ruang utama gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Dalam acara yang juga dihadiri puluhan elemen masyarakat Banyuwangi itu, juga dibeberkan bukti hasil klarifikasi aktifis bersama beberapa kyai dan tokoh NU terhadap Ayu di hotel Ketapang Indah. Menurut Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Sulaiman Sabar, saat diklarifikasi, Ayu secara blak-blakan mengakui hubungannya bersama Anas layaknya sepasang suami-istri di salah satu hotel di Pulau dewata Bali. Bahkan, lanjut Sulaiman, menurut pengakuan artis cantik itu Bupati Anas sempat mengatakan akan menikahinya. Selain dari bukti hasil klarifikasi, aktivis Banyuwangi juga mengantongi bukti-bukti lain yang menguatkan hubungan Bupati Banyuwangi dengan Ayu Azhari. Hubungan gelap itu juga dikuatkan dengan salah satu pedukungnya saat akan menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, yang menjelaskan hubungan itu sudah berjalan satu tahun lamanya. Namun dalam hearing yang hanya dhadiri tiga fraksi yakni PPP, PKB dan Nasdem, tidak bisa memberikan keputusan terkait hak angket yang diinginkan aktivis LSM se Kabupaten FOTOrif Banyuwangi. Politisi PKB Joni Subagio mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti, sesuai prosedur yang ada di dewan. “Karena anggota banyak yang tidak hadir dalam acara ini, maka kita akan membicarakan masalah ini di sidang paripurna nanti,” ujarnya. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi dari Bupati Banyuwangi maupun dari Ayu Azhari. (Rif/Ms/yd). Banjir Bandang Sapu Ribuan Rumah Di 3 Kecamatan Di Pasuruan Pasuruan, Laras Post - Banjir bandang melanda Desa Klinter Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (3/4/2015) itu Dusun Ngerong merupakan lokasi yang paling parah. Sejumlah rumah hancur total termasuk harta benda, ternak dan peralatan rumah tangga. Air bah yang tibatiba datang pukul 3 sore membuat warga tidak bisa menyelamatkan harta dan bendanya. Tak kurang 12 rumah lenyap tersapu air bah yang datang tibatiba. Mashuri (55) warga dusun setempat mengungkapkan, rumah dan harta serta uang dagangannya sebesar Rp 9 juta lenyap diterjang banjir. Saat itu Mashuri sedang berjualan saat pulang dia hanya bisa meratapi nasib bersama istrinya Saidah. Beruntung Saidah selamat karena pas banjir bandang datang, FOTO:NUG Saidah ikut pengajian di desa lain. Mashuri lemas memandangi rumah yang hilang tersapu banjir bandang, uang pesangon dari pabrik tempat dia bekerja di PT Chargill pun lenyap. Keterangan sejumlah warga dusun Ngerong menyebutkan beberapa hewan ternak seperti kambing dan sapi ikut hanyut diterjang banjir bandang. Ditemui wartawan warga mengeluhkan bantuan yang tidak kunjung datang, pukul 19.00 WIB Kepala Kecamatan Kejayan, Kepala BPBD, Danramil Kejayan tiba di lokasi memantau proses evakuasi warga dan memberikan bantuan berupa nasi bungkus dan minuman air mineral. Banjir bandang itu melanda dua kecamatan lainnya di Kecamatan Pasrepan dan Kecamatan Gondang wetang, ribuan rumah terendam banjir bandang yang bercampur tanah ini. Desa yang mengalami kondisi terparah yaitu desa Sekar Putih dan desa Bakalan (Kec. Gondang Wetan) dan desa Klinter dusun Ngerong Kecamatan Kejayan. Data resmi kerugian total yang diakibatkan oleh banjir bandang di desa Klinter belum diketahui. Namun dari informasi diperkirakan kerugian sebesar 500 juta rupiah khusus di desa Klinter. (NugrohO) Belum Lama Dibangun Jalan Ganesha Sudah Rusak Baturaja, Laras Post - Warga keluhkan kondisi Jalan Ganesha, Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Pasalnya, Jalan yang dibangun menggunakan cor beton, pada akhir September 2014 itu, kini telah mengalami kerusakan. Beberapa warga menyebutkan, proyek Jalan Ganesha dibiayai dana APBD Tahun 2014 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.148.090.000,- dan dilaksanakan oleh kontraktor, CV Harapan Mandiri. Salah seorang warga setempat, Bandi menyatakan, merasa kecewa dengan pembangunan Jalan Ganesha menggunakan cor beton yang kini telah mengalami kerusakan. Padahal jalan tersebut hanya di lewati kendaraan Roda dua. “Kami berharap Dinas Pu Cipta Karya supaya segera dapat memperbaiki,” ujarnya kepada Laras Post. Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Program Dinas PU Cipta Karya Kabupaten OKU, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Jalan Ganesha Iwarman mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil pihak kontraktor agar dapat memperbaiki kerusakan jalan cor beton tersebut karena masih dalam masa pemeliharaan dan tanggung jawab pihak kontraktor. “Kami akan panggil kontraktor pelaksana proyek agar segera melakukan perbaikan,” ujarnya kepada Laras Post, Senin (6/4/2015) di ruang kerjanya. Menyikapi hal ini, Ketua LSM Ikatan Masyarakat Bersatu IMBAS Kabupaten OKU, H. Erekson, S.Sos menyatakan, pihaknya mendesak Dinas PU Cipta Karya Kabupaten OKU, agar jalan tersebut segera diperbaiki. Menurutnya, hal demikian terjadi karena lemahnya pengawasan dari Tim Teknis lapangan. Ia juga menilai PPK, PPTK dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Kondisi Jalan Ganesha yang Sudah Rusak Proyek, kurang cermat dan lalai, dalam mengendalikan atau mengawasi proyek jalan tersebut sehingga pihak pelaksana penyedia jasa bekerja asal-asalan. Lebih lanjut Erekson menyatakan, disamping itu mutu material tidak berkwalitas adukan semen tidak sesuai standar sehingga berakibat jalan tersebut FOTO:yan banyak berlubang dan hancur. Dirinya berharap Dinas PU Cipta Karya Kabupaten OKU agar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat bekerja lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan proyek sehingga dapat terwujud pembangunan sesuai dengan harapan. (YAN.86) Pengelola Warung Remang Remang Ketar Ketir Inset : Rosi Pelaku pencurian motor FOTO:NUG Larikan Motor Teman Untuk Gaet Gadis Belia Pasuruan, Laras Post - Terpincut seorang gadis, Rosi larikan motor pinjaman milik temannya sendiri, Wiyono. Bahkan bapak dari dua orang anak ini, justru memberikan motor tersebut kepada kekasihnya. Akibatnya, Rosi kini terancam dilaporkan ke polisi. Wiyono (50) warga Jalan Dr Soetomo Bangil Pasuruan, kepada Laras Post menceritakan, bahwa sudah hampir tiga bulan dirinya mencari keberadaan kendaraan Honda Beat tahun 2015 Nopol N 2584 TAL miliknya yang raib. Namun hingga saat kini belum juga diketahui rimbanya. Awalnya, menurut Wiyono, ia meminjamkan motornya yang ia beli secara kredit, berikut surat keterangan STNK sementara, kepada temannya bernama Rosi. Namun ternyata hingga dua pekan, Rosi belum mengembalikan motornya. Bahkan belakangan Rosi malah menghilang, Hpnya selalu tidak aktif dan ketika Wiyono mendatangi kontrakannya, Rosi tidak berada. Wiyono mengungkapkan, berdasarkan keterangan istri Rosi, suaminya itu sudah sebulan menghilang. Namun belakangan diperoleh informasi bahwa, Rosi telah memberikan motor milik Wiyono kepada seorang gadis yang disebut-sebut sebagai kekasih Rosi, di Dusun Lumbang Boro desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Kini Wiyono maupun keluarga gadis yang disebut-sebut sebagai kekasih Rosi berencana melaporkan Rosi kepada pihak berwajib. (nugroho tatag) Lamongan, Laras Post – Pengelola warung remang remang, nampaknya mulai ketar ketir. Bupati Lamongan, Fadeli mulai geram dengan warung remang remang yang berbau maksiat itu, karena telah menjalar hingga pelosok desa di Wilayah Lamongan, Jawa Timur. Sebelumnya, Fadeli menerima masukan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mantup, Sujutno, ketika Fadeli melakukan kunjungannya ke Mantup. Mendapat masukan tersebut, bupati kemudian meminta Camat Mantup Zubaeri untuk segera menutup warung remang-remang yang ada di Mantup. Fadeli mengatakan, penutupan warung remang remang, menjadi tanggungjawab camat sebagai kepala wilayah. “Jika anda mau berusaha mengurangi adanya kemaksiatan yang muncul karena warung remang – remang, maka keberkahan akan dirasakan camat dan rakyatnya,” ujarnya, pada Kamis (15/1/2015) seusai salat Dzuhur di Masjid SMK Muhammadiyah Mantup. Fadeli menyatakan, penutupan warung remang – remang seharus tidak hanya berlaku di Mantup, tapi untuk semua camat, yakni di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mantup menyampaikan, ada begitu banyak warung remang-remang di Mantup yang berpotensi menimbulkan kemaksiatan. Menurutnya, sudah beberapa kali dilakukan operasi oleh yang berwenang, namun nampaknya selalu bocor dan hasilnya nihil. Ia menegaskan, penutupan warung remang remang sesungguhnya tidak terlalu sulit, karena, menurutnya, jika tempat maksiat yang besar-besar bisa ditutup, kenapa warung remang remang yang relatif kecil dan tidak memiliki ijin resmi, tidak bisa ditutup. (war) Pujawali Ring Pura Kancing Gumi Penuh Kekeluargaan Badung Bali, Laras Post - Pujawali ring pura Luhur Kancing Gumi, pura Puseh, pura Desa dan pura Penataran Agung, waktu lalu penuh rasa kekeluargaan, tradisi tahunan tersebut melibatkan ribuan warga pengempon pura Kancing Gumi, Banjar Batu Lantang, Desa Sulangai, Petang. Terlihat ribuan warga sangat antusias melaksanakan upacara melasti ke segare Batu Bolong, Canggu, Kuta Utara, Badung, yang tujuanya hanya untuk menyucikan sasih kesange, tapakan-tapakan Ida Betara sane melinggih ring luhur Kancing Gumi. Melasti ke segare yang dilaksanakan warga pengempon pura Kancing Gumi tahun ini, dimulai dari lokasi sekitar pukul 05.00 wita, dengan mengendarai puluhan kendaraan roda empat (mobil), warga pengempon tanpak beriringan mundut pralingga Ida Betara ke segare batu bolong yang kurang lebih berjarak sekitar 60 kilometer dari Desa Sulangai. Prajuru Desa, Made Sapa menuturkan ada 15 Jempana yang di-pundut warga saat prosesi melasti ke pantai batu bolong, disamping itu ada juga pralingga Ida Betara Lingsir dan Ida Betara Ratu Ayu serta Ida Ratu Gde berupa barong, ikut disucikan dan proses upacara melasti inipun berjalan lancar. “Upacara melasti ke pura pantai batu bolong, oleh ribuan warga satu tahun sekali, bertujuan untuk mensucikan pralingga, termasuk melebur mala di dalam diri krama maupun pelemahan,”tutur Sapa. Diacara inti yang dilaksanakan di pura Kancing Gumi hari esoknya, terlihat semua krama tampak khusuk dalam menjalankan sembah bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa serta rawut wajah warga terlihat penuh dengan kekeluargaan.”Piodalan tahunan kali ini telah menjadi tradisi turun temurun warga Banjar Batu Lantang Desa Sulangai,”pungkas Made Sapa. Ketua panitia piodalan, I Nyoman Sumantiasa (Kanik) mengatakan, setiap tahun warga pengempon pura Kancing Gumi melaksanakan upacara Dewa yadnya. Selain itu, Ia juga menegaskan, diharapkan agar semua krama selalu bersama sama menjaga kesucian dan kelestarian pura, karena tidak hanya melalui sembah bakti melakukan yadnya. Namun, dengan memperhatikan pembangunan pura dan beryadnya antar sesama juga dapat dikatakan sebagai yadnya. “Semua krama harus bersama- sama memperhatikan kondisi pura, karena itu juga sebagai salah satu dari yadnya,”ungkap Kanik, disela kesibukanya. Lebih lanjut Kanik mengungkapakan, setiap melaksanakan pujawali ring pura Kancing Gumi, upacara tahunan tersebut tetap dihadiri oleh Guru wesesa, Walikota/Bupati se-Bali. Pura Kancing Gumi selama ini di empon 148 KK dan didalam pelaksanaan acara tersebut ada tradisi hist yang diawali dengan kedatangan tokoh Desa, Komang Widiada sebagai penasehat serta penanggung jawab piodalan di Pura Kancing Gumi. “Puncak upacara di pura kacing gumi tahun ini jatuh pada Buda Manis Perang Bakat, tepatnya 18 Maret 2015 dan penyineban Sukra wage,”ungkapnya. (Hanafi) RAGAM LarasT Utama LARAST Ragam UTAMA 2 16 16 Edisi 2015 EDISI 39 38 / TH II / 13 30 April MARET- -02 13Mei APRIL 2015 Panglima TNI Kunjungi Prajurit TNI Satgas Indobatt TNI AU Siap Melindungi Keamanan Nasional Dari Ancaman Global Panglima TNI berpesan agar Prajurit TNI selalu menjaga nama baik Bangsa Indonesia dan soliditas para Prajurit TNI. Lebanon, Laras Post – Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko mengunjungi Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Indonesian Battalion (Satgas Indobatt) Kontingen Garuda XXIII-I/Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) di bawah pimpinan Letkol Inf Andreas Nanang Dwi P, S.IP selaku Komandan Satgas (Dansatgas), pada, Jumat (10/4/2015) di UN Posn 7-1 Adchid Al Qusayr, Lebanon Selatan. Kunjungan Panglima TNI ke Satgas Indobatt merupakan rangkaian kegiatan kunjungannya di Lebanon, dengan maksud ingin melihat dan mengetahui secara dekat pelaksanaan tugas Prajurit TNI yang tengah melaksanakan tugas sebagaiPeacekeepers dalam misi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) di Lebanon. Dalam sambutannya pada acara tatap muka dengan Prajurit TNI Satgas Indobatt, Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menyampaikan, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan, dan merasa terkesan dengan kehadiran para tokoh masyarakat Lebanon Selatan yang turut menyambut kedatangannya. “Saya terkesan dengan kedatangan para tokoh masyarakat maupun agama yang turut menyambut kedatangan saya beserta rombongan, saya harapkan hubungan baik dan kerja sama dengan masyarakat Kasau, marsekal Agus Supriatna saat memberikan keterangan pers di Halim. Panglima TNI, Drs. Jenderal Moeldoko saat berkunjung ke Satgas Indobatt di Lebanon. Lebanon Selatan yang telah terjalin agar terus di pelihara dengan baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit,” ujar Jenderal TNI Moeldoko. Panglima TNI juga berpesan, agar Prajurit TNI selalu menjaga nama baik Bangsa Indonesia dan soliditas para Prajurit TNI khususnya Kontingen Garuda yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian dimanapun senantiasa dipelihara. “Dengan soliditas personel dan satuan yang baik, tugas-tugas mulia yang diemban para Prajurit TNI selama di daerah operasi niscaya akan dapat dilaksanakan dengan baik pula”, ungkapnya. Sebelum meninggalkan Markas Indonesian Battalion Kontingen Garuda XXIII-I/Unil, Panglima TNI berkesempatan meninjau gelar perlengkapan militer dan berfoto bersama seluruh para Prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon. Kunjungan Panglima TNI yang didampingi oleh Asops Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat R., Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, Asops Kasad Mayjen TNI Johny L. Tobing, Komandan Kontingen Garuda Kolonel Inf Danni Koswara, beserta rombongan lainnya disambut oleh Dansatgas Indobatt Konga XXIII-I/ Unil Letkol Inf Andreas Nanang Dwi P, S.IP, didampingi Wadansatgas Mayor Inf Eko Handono beserta para Prajurit TNI Satgas Indobatt. Turut serta dalam penyambutan Panglima TNI di Markas Indobatt, UN Posn 7-1 Adchid Al Qusayr, Lebanon Selatan,yaitu Komandan Sektor Timur Brigjen Olmos Ruiz dan Wakil Komandan Sektor Timur Kolonel Kav Yatanabey. Selain itu, kibaran bendera Merah Putih dan bendera Lebanon dari penduduk setempat dan anak-anak yang berada di sekitar Area Operasi Indobatt turut pula menyambut kedatangan Panglima TNI beserta rombongan. (her) Foto bersama Panglima TNI, Drs. Jenderal Moeldoko dengan para prajurit di Satgas Indobatt, Lebanon. Jakarta, Laras Post – Peran TNI Angkatan Udara (AU) sangat vital dalam melindungi keamanan nasional dari ancaman global. Permasalahan lintas negara yang perlu mendapatkan perhatian, salah satunya permasalahan berkembangnya paham kelompok radikal negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia. Kepala Staf TNI Angakatan Udara (AU) Marsekal Agus Supriatna, beberapa permasalahan lintas negara perlu mendapatkan perhatian TNI AU sebagai salah satu komponen bangsa. Seperti berkembangnya paham kelompok radikal ISIS di Indonesia, merupakan salah satu masalah yang mengancam stabilitas keamanan umat beragama. Selain itu, Agus juga menyatakan, TNI AU siap menjadikan instrumen militer sebagai kekuatan diplomasi antarnegara. “Penggunaan instrumen militer merupakan alat politik bagi kepentingan strategis, untuk mengangkat posisi tawar dalam penyelesaian masalah bilateral maupun internasional,” ungkapnya dalam acara peringatan HUT TNI AU ke-69, pada Kamis (9/4/2015) di Taxyway, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Ia juga menyebutkan, permasalahan lainnya seperti ilegal shing, illegal logging, human trafcking dan peredaran narkotika merupakan permasalahan lintas negara, yang membutuhkan program pencegahan dengan perencanaan yang baik. Agus menegaskan, TNI AU bersama komponen negara lainnya siap untuk mencari solusi pemecahan masalah tersebut. “Ke depan, kita harus konsisten membentuk postur TNI yang handal, efektif, dan profesional,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Agus sempat mengucapkan, selamat kepada segenap prajurit dan keluarga besar TNI AU. “Semoga memasuki usia yang ke-69, para prajurit TNI AU semakin kuat, kokoh, tegar sebagai penegak hukum dan penjaga kedaulatan di wilayah udara nasional,” ungkapnya. Kasau berharap, peringatan Hari Angkatan Udara tahun 2015 ini, dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan introspeksi selaku Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Professional sekaligus melakukan perubahan secara menyeluruh melalui revolusi mental. Puncak peringatan Hari Angkatan Udara ke 69 ini, diperingati dalam bentuk upacara parade dan dele serta dimeriahkan dengan demo darat dan demo udara. Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Kasau Marsekal TNI AU Agus Supriatna dan Komandan Upacara Kolonel Pnb Agus Setyawan yang sehari-harinya bertugas sebagai Liason Ofcer (LO) Kodam IX Udayana. Peringatan Hari Jadi TNI AU kali ini mengusung tema, Dilandasi Iman, Taqwa, Militan, Profesional dan Solid TNI Angkatan Udara Siap Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI serta mendukung terwujudnya Poros Maritim Dunia. (sg, damid, yandi) Galeri Foto PERINGATAN HUT TNI AU KE-69 Kasau, marsekal Agus Supriatna saat memberikan amanah. Penerjun membawa bendera merah putih Kasau, marsekal Agus Supriatna saat memeriksa pasukan sebelum upacara Foto-foto : Sugih/Yandi Warga GUSUR Gusur Warga ? WARGA WARGA? Jakarta, Laras Post Pembongkaran rumah warga di bantaran kali di RT 05-06/RW 02, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang akan dibuat jalan dan lahan penghijauan oleh Pemprov. DKI Jakarta. Penggusuran ini menurut Diana Anggraini F.AP, MM, Lurah Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kepada wartawan, disela-sela pembongkaran rumah warga, bahwa pembongkaran rumah warga pinggir kali di RT 0506/RW 02, merupakan inisiatif warga setempat. (TIM) Foto-foto : Jaya