MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI Nomor : Kep / 521 / X / 2015 tentang PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN SWAKARSA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24 TAHUN 2007 KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
: 1.
bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai inti pembina Kamtibmas bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan peranserta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa;
2.
bahwa dalam rangka menunjang terselenggaranya pembinaan keamanan swakarsa terhadap Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah dalam membangun pengamanan swakarsa di lingkungannya, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan.
: 1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50).
: 1.
Penjabaran standar dan penerapan sistem manajemen pengamanan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007;
2.
Pertimbangan dan saran Staf Baharkam Polri. MEMUTUSKAN.....
2
LAMPIRAN KEPUTUSANKABAHARKAM KABAHARKAM POLRI KEPUTUSAN POLRI NOMOR NOMOR : KEP/ : KEP/ 521 521 / /X X //2015 2015 8 OKTOBER 2015 TANGGAL : TANGGAL : 8 OKTOBER
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN SWAKARSA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24 TAHUN 2007. 1.
mengesahkan Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan penilaian penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa;
2.
Dirbinmas Baharkam Polri secara berjenjang berkewajiban menindaklanjuti pedoman tersebut sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan;
3.
Dirbinmas Baharkam Polri dan para Kepala Kepolisian Daerah c.q Dirbinmas Polda mensosialisasikan dan mendorong terlaksananya penilaian penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa dalam rangka pencepatan penjabaran dan implementasi Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007;
4.
keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 8
Kepada Yth. 1. Para Kapolda. 2. Dirbinmas Baharkam Polri. Tembusan: 1. 2. 3. 4.
Kapolri. Wakapolri. Irwasum Polri. Para Kaba Polri.
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X / 2015 8 OKTOBER 2015 TANGGAL :
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN SWAKARSA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24 TAHUN 2007 I.
PENDAHULUAN 1.
Umum. a.
Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah, merupakan pedoman induk dan instrumen hukum dalam membangun pengamanan swakarsa yang profesional di lingkungan organisasi, perusahaan, instansi dan lembaga pemerintah. Tata kelola pengamanan swakarsa yang ada pada Peraturan Kapolri tersebut sudah mengacu kepada tatanan yang berlaku pada Organisasi Standarisasi Internasional dan sudah diharmonisasikan dengan regulasi keamanan nasional dengan pemenuhan kompetensi kepolisian terbatas sehingga penerapan sistem manajemen pengamanan dapat diberi pengukuhan sebagai bentuk pengamanan swakarsa sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002;
b.
dalam rangka pengawasan dan pengendalian guna memastikan penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah dilaksanakan kegiatan audit yang meliputi audit kecukupan, audit kesesuaian dan audit pengawasan. Audit dilaksanakan oleh Badan Audit Publik nasional yang independen yang ditunjuk Polri sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian (verifikasi) atas laporan audit SMP oleh Polri, Polri memberikan penghargaan sesuai tingkat pencapaian penerapannya dalam bentuk sertifikat;
c.
mekanisme sertifikasi melalui tahapan audit oleh badan audit dan penerbitan sertifikat oleh Polri sebagai implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf f bahwa Polri bertugas melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Sertifikat yang diterbitkan Polri merupakan bentuk penghargaan atas tata kelola penyelenggaraan pengamanan swakarsa yang profesional dan sekaligus jaminan tertulis atas pengakuan penerapan sistem manajemen pengamanan dalam rangka membangun pengamanan swakarsa di lingkungannya; d. dalam….
2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
d.
2.
/ 2015 2015
dalam rangka pemastian dan keseragaman dalam penilaian penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa organisasi, perusahaan dan/atau instansi / lembaga pemerintah, maka diperlukan adanya panduan teknis penilaian penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007.
Maksud dan Tujuan. a.
Maksud. Pedoman ini dimaksudkan sebagai salah satu jabaran dari Peraturan Kapolri 24 Tahun 2007 yang digunakan sebagai panduan penilaian penerapan sistem manajemen pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi Pemerintah oleh Badan Audit Publik yang ditunjuk untuk melaksanakan audit eksternal, Polri dalam rangka pelaksanaan pengawasan, dan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi Pemerintah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam persiapan penilaian penerapan SMP.
b.
Tujuan. Pedoman penilaian ini bertujuan untuk terwujudnya kesamaan persepsi dalam penilaian penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa terhadap organisasi, perusahaan, instansi/lembaga pemerintah secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan.
3.
Dasar. a.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
b.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
c.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45);
d.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66); e. Undang.....
3 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
/ 2015 2015
e.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216;
f.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
g.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
h.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
i.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
j.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per. 05 /MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja;
k.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan;
l.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
m.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Tata Cara Audit untuk penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Keamanan;
n.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian;
o.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat;
p.
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : PM.106/ PW.006/MPEK/2011 tentang Sistem Menajemen Pengamanan Hotel;
q.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
r.
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/678/IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penyelenggaraan Pelatihan bagi anggota Satuan Pengamanan; s. Surat…..
4 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
4.
/ 2015 2015
s.
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/47/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Pedoman Teknis Sistem Registrasi dan Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengamanan dan Pekerja di Bidang Industri Pengamanan;
t.
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/99/XI/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Pedoman Teknis Penunjukan Badan Audit Publik Untuk Melaksanakan Audit Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan;
u.
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/591/XI/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Pedoman Spesifikasi Teknis Seragam dan Atribut Satuan Pengamanan;
v.
Keputusan Kabaharkam Polri Nomor : Kep/74/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Pedoman Tata Cara Sertifikasi Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007.
Ruang Lingkup. Pedoman ini meliputi penjelasan tentang: a. b. c. d. e.
5.
standar dan elemen SMP; kriteria penilaian elemen standar SMP; penetapan parameter penilaian tiap kriteria elemen standar SMP; ketentuan penilaian hasil audit SMP; tingkat pencapaian penerapan SMP.
Sistematika. Tata Urut dalam Pedoman ini meliputi: a. b. c.
6.
BAB BAB BAB
I II III
PENDAHULUAN PENILAIAN ELEMEN STANDAR SMP PENUTUP
Pengertian. a.
Pengamanan Swakarsa adalah satu bentuk (sistem) pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.
Kepolisian Terbatas adalah kewenangan dari Pengamanan Swakarsa dalam lingkungan kuasa tempat (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan permukiman, lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan; c. Industrial…..
5 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
/ 2015 2015
c.
Industrial Security adalah segala upaya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap instalasi, sumberdaya, utility, material dan informasi rahasia industri dalam rangka mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan;
d.
Aset adalah property organisasi dan personel yang dimiliki oleh organisasi atau individual yang dapat dirasakan atau tidak, dan dapat diberikan nilai moneter;
e.
Resiko pengamanan adalah potensi/kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat ancaman atau gangguan (kejahatan, bencana) pada suatu organisasi pada kurun waktu tertentu yang berdampak pada keamanan;
f.
Keadaan darurat adalah keadaan sukar/sulit yang tidak disangkasangka yang memerlukan penanggulangan segera;
g.
Klasifikasi dokumen/informasi adalah pembagian atau pengelompokan dokumen/informasi di lingkungan organisasi menurut tingkat kerahasiaan yang ditetapkan berdasarkan kajian resiko atas dampak ancaman/gangguan terhadap dokumen/informasi organisasi;
h.
Klasifikasi area pengamanan adalah pembagian atau pengelompokan daerah/kawasan/area di lingkungan organisasi, perusahaan, instansi atau lembaga menurut tingkat intensitas pengamanan yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian resiko pengamanan;
i.
Penerapan SMP adalah dipraktekkannya tata kelola pengamanan sesuai dengan persyaratan spesifik elemen standar SMP guna mengembangkan dan menetapkan kebijakan pengamanan, sasaran pengamanan, proses untuk mencapai komitmen kebijakan, dan kegiatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengamanan organisasi, dengan memperhatikan penjelasan, tipetipe masukan, proses penerapan dan tipe-tipe keluaran di setiap elemen standar SMP;
j.
Kriteria elemen standar SMP adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian dalam pemenuhan persyaratan penerapan elemen standar SMP;
k.
Penilaian penerapan SMP adalah suatu metodologi yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan persyaratan spesifik penerapan elemen standar SMP sesuai dengan kriterianya;
l.
Pengawasan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya; m. Audit…..
6 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
/ 2015 2015
m.
Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesesuaian antar suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya yang dilakukan oleh Tim Audit yang berkompeten dan independen dengan mendekatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistimatis, analistis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
n.
Auditor SMP (dalam pedoman ini disebut sebagai Auditor) adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi oleh Polri untuk melakukan audit SMP;
o.
Badan Audit Publik adalah suatu badan independen yang telah diakreditasi oleh KAN dan mendapat penunjukan dari Polri untuk melakukan audit SMP;
p.
Laporan Audit adalah laporan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Audit kepada Kabaharkam Polri c.q. Dirbinmas Baharkam Polri yang berisi bukti-bukti, kesimpulan dan rekomendasi dalam pelaksanaan audit pada Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sertifikasi penerapan SMP;
q.
Verifikasi adalah kegiatan evaluasi dan penilaian terhadap laporan hasil audit dari Badan Audit terhadap penerapan SMP pada Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
r.
Sertifikasi adalah suatu proses yang meliputi kegiatan audit dan penerbitan sertifikat atas penerapan SMP;
s.
Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diterbitkan oleh Polri atas pengakuan penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa yang telah sesuai dengan kriterianya pada Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah dalam rangka membangun pengamanan swakarsa di lingkungannya;
t.
Kabaharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Badan Pemelihara Keamanan Polri (Baharkam Polri) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wakapolri, bertugas membina fungsi pemeliharaan keamanan pada seluruh jajaran Polri dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri;
u.
Dirbinmas Baharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Ditbinmas Baharkam Polri (unsur pelaksana utama dibawah Baharkam Polri) yang bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Wakabaharkam Polri, bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat, dan dalam batas kewenangan yang ditetapkan menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat pusat dalam rangka pemeliharaan keamanan guna terwujudnya situasi dan ketertiban masyarakat yang kondusif; II. PENILAIAN…..
7 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
II.
/ 2015 2015
PENILAIAN ELEMEN STANDAR SMP 7.
Standar SMP a.
b.
Standar SMP ditetapkan berdasarkan pada metodologi yang berlaku umum seperti standar sistem manajemen lainnya yang berlaku pada banyak organisasi yang mengelola kegiatan organisasi melalui pola suatu sistem dari proses dan interaksinya, antara lain: 1)
perencanaan (Plan), yaitu penetapan arahan kerangka kerja SMP dan komitmen dari seluruh tingkatan manajemen untuk menerapkan SMP, serta menetapkan suatu sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk mencapai hasil sesuai dengan kebijakan organisasi;
2)
pelaksanaan (Do), yaitu implementasi dari proses atau pelaksanaan dari kebijakan pengamanan, sasaran pengamanan dan implementasi peraturan yang berlaku;
3)
pemeriksaan (Check), yaitu pemantaun dan pengukuran proses pelaksanaan dari kebijakan dan sasaran pengamanan, peraturan dan persyaratan lainnya, serta pelaporan dari hasil pelaksanaan pengamanan;
4)
peningkatan (Action), yaitu penetapan tindakan untuk perbaikan berkelanjutan kinerja penerapan SMP.
Standar SMP memberikan persyaratan persyaratan untuk penerapan SMP agar organisasi dapat mengendalikan ancaman dan mengembangkan kinerja pengamanan organisasi serta mengembangkan suatu kebijakan pengamanan, memasukkan tanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan peraturan perundangan dan resiko ancaman keamanan, menetapkan sasaran dan proses untuk mencapai komitmen-komitmen dari kebijakan, melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan pemenuhan terhadap persyaratan– persyaratan dari standar SMP. Standar SMP berisi elemen-elemen yang dapat dinilai melalui kegiatan audit, yakni 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
pemeliharaan dan pembangunan komitmen; pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan; manajemen resiko pengamanan; tujuan dan sasaran; perencanaan dan program; pelatihan, kepedulian dan kompetensi pengamanan; konsultasi, komunikasi dan partisipasi; 8) pengendalian…..
8
8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 8.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X / 2015 8 OKTOBER 2015 TANGGAL :
pengendalian dokumen dan catatan; penanganan keadaan darurat; pengendalian proses dan infrastruktur; pemantauan dan pengukuran kinerja; pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian; pengumpulan dan penggunaan data; audit; tinjauan manajemen; peningkatan berkelanjutan.
Kriteria Penilaian Elemen Standar SMP Penentuan kriteria penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa berpedoman pada penjelasan penerapan sistem manajemen pengamanan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 yang dimaksudkan untuk mempermudah penilaian penerapan SMP. Kriteria penerapan sistem manajemen pengamanan merupakan inti penjabaran penerapan SMP baik penjelasan tentang penerapan tiap elemen, tipe-tipe masukan, proses penerapannya maupun tipe-tipe keluaran di setiap elemen standar SMP. Kriteria penilaian elemen standar SMP tersebut adalah: a.
Elemen 1 : Pemeliharaan dan pembangunan komitmen 1)
terdapat dokumen kebijakan pengamanan yang bertanggal dan ditanda-tangani oleh pimpinan puncak organisasi yang menunjukkan komitmen formal organisasi, sekaligus sebagai pedoman untuk menetapkan arah dan kerangka prinsipprinsip kegiatan organisasi serta menjadi pedoman penetapan sasaran pengamanan organisasi;
2)
kebijakan pengamanan ditetapkan sesuai dengan sifat dan skala resiko ancaman, mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan pengamanan dan komitmen untuk peningkatan berkelanjutan;
3)
kebijakan pengamanan yang ditetapkan merupakan hasil tinjauan ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan kelayakannya bagi organisasi;
4)
mengkomunikasikan kebijakan pengamanan kepada pihak internal organisasi seperti unsur manajemen, pegawai/karyawan melalui tata cara yang efektif sehingga sadar dan memiliki tanggung jawab individu di bidang pengamanan organisasi; 5) mengkomunikasikan…..
9
b.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X / 2015 8 OKTOBER 2015 TANGGAL :
5)
mengkomunikasikan kebijakan pengamanan kepada pihak eksternal seperti mitra kerja, tamu organisasi, dan masyarakat dengan tata cara yang efektif sehingga mengerti dan patuh membantu pengamanan organisasi;
6)
terdapat penunjukan manajemen khusus (perwakilan manajemen) dari salah satu anggota pimpinan puncak oleh Pimpinan Puncak, perwakilan manajemen tersebut diberi tanggung jawab dan wewenang untuk menerapkan sistem manajemen pengamanan, menyusun sasaran pengamanan dan memastikan pengamanan telah dikelola dalam area yang menjadi tanggung jawabnya;
7)
terdapat penetapan struktur organisasi pengamanan yang didokumentasikan, dikomunikasikan dan harus disediakan personil yang cukup dan memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan;
8)
terdapat penetapan, pendokumentasian, dan pengkomunikasian tanggung jawab dan wewenang dari seluruh personil yang menyelenggarakan tata kelola pengamanan dan tugas-tugas pengamanan organisasi;
9)
terdapat sumber daya (manusia dan keahliannya), infrastruktur (sarana dan prasarana) serta terinventarisasi guna menunjang penerapan sistem manajemen pengamanan yang sudah ditetapkan;
10)
terdapat alokasi anggaran dan/atau biaya pengamanan organisasi guna menunjang penerapan sistem manajemen pengamanan yang sudah ditetapkan.
terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, menetapkan, menerapkan dan memelihara peraturan perundangan keamanan dan persyaratan pengamanan lainnya yang dapat diterapkan organisasi;
2)
terdapat daftar (hasil indentifikasi) dan dokumen peraturan perundangan keamanan dan menjaga catatan tersebut tetap terkini (up to date);
3)
terdapat catatan bukti kegiatan sosialisasi / pengkomunikasian informasi tentang peraturan perundangan keamanan dan peraturan lainnya yang relevan kepada orang yang bekerja untuk dan atas nama organisasi serta pihak terkait lainnya; 4) persyaratan…..
10 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
c.
d.
/ 2015 2015
4)
persyaratan peraturan perundangan keamanan dan persyaratan pengamanan lainnya yang relevan, dijadikan rujukan dalam prosedur dan petunjuk kerja pengamanan;
5)
terdapat bukti penerapan peraturan perundangan keamanan baik terkait persyaratan administrasi, personil, sarana dan prasarana serta operasional pengamanan.
Elemen 3 : Manajemen resiko pengamanan 1)
terdapat dokumen kerangka kerja dan panduan praktis dalam melaksanakan manajemen resiko pengamanan;
2)
terdapat catatan tabel hasil penilaian resiko pengamanan yang meliputi identifikasi aset organisasi (materiil, personel, dokumen/informasi dan kegiatan), penilaian dan penetapan ancaman/gangguan, penetapan resiko kerugian (dampak kejadian), peluang kejadian (frekuensi kejadian) dan penetapan tingkat resiko pengamanan (level resiko);
3)
hasil manajemen resiko pengamanan dikerjakan personel yang memiliki kompetensi yang relevan;
4)
terdapat penetapan pilihan mitigasi resiko pengamanan untuk setiap fungsi di organisasi untuk mengurangi resiko kejadian baik secara fisik (dengan sarana dan prasarana pengamanan), penggunaan personel, penyusunan prosedur dan yang berkaitan dengan proses/kegiatan pengamanan;
5)
terdapat penetapan sumber data dan informasi sebagai dasar dalam penilaian resiko pengamanan organisasi seperti data kriminal dari kepolisian, laporan kriminal internal, intel dasar meliputi data demografi, geografi dan kondisi sosial serta data terkait lainnya yang relevan;
6)
terdapat penilaian pengamanan.
ulang
(re-assessment)
oleh
resiko
Elemen 4 : Tujuan dan sasaran 1)
terdapat pernyataan terdokumentasi yang menetapkan, menerapkan dan memelihara tujuan dan sasaran pengamanan di setiap fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi;
2)
penetapan sasaran pengamanan harus terukur dengan indikator yang jelas untuk setiap sasaran pengamanan; 3) penetapan…..
11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
e.
f.
/ 2015 2015
3)
penetapan sasaran pengamanan harus selaras dengan kebijakan pengamanan, termasuk komitmen untuk mencegah terjadinya ancaman, memenuhi persyaratan perundangan dan perbaikan berkelanjutan;
4)
penetapan dan peninjauan sasaran pengamanan harus memasukkan tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya serta resiko pengamanan yang ada;
5)
sasaran pengamanan yang ditetapkan organisasi harus dapat dilaksanakan atau organisasi memiliki kemampuan untuk mencapainya.
Elemen 5 : Perencanaan dan program 1)
terdapat dokumen program pengamanan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan yang berisi pengembangan dari strategi dan kegiatan pengamanan yang harus relevan dengan hasil rekomendasi penilaian resiko pengamanan dan mitigasi resikonya;
2)
terdapat penunjukan penganggung jawab di setiap fungsi yang relevan dan tingkatan dalam organisasi dalam pelaksanaan program pengamanan untuk mencapai sasaran pengamanan organisasi;
3)
penetapan program pengamanan yang terdokumentasi harus menetapkan target waktu pencapaiannya;
4)
terdapat bukti terdokumentasi berupa dokumen rencana pengamanan, rencana kontijensi, rencana kegiatan yang masing-masing menguraikan tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan secara ringkas dan jelas tentang potensi ancaman, sasaran, sumber daya dukung dan strategi pencapaiannya (konsep pengamanan, target pengamanan, dan cara bertindak) selama periode atau waktu tertentu;
5)
pelaksanaan program pengamanan harus dipantau, ditinjau, dicatat secara berkala dan terencana terhadap pencapaian sasaran pengamanan.
Elemen 6 : Pelatihan, kepedulian dan kompetensi pengamanan 1)
terdapat prosedur yang terdokumentasi tentang pengelolaan pelatihan terkait aspek kompetensi pengamanan organisasi terhadap setiap personel yang mempengaruhi kinerja pengamanan; 2) terdapat…..
12 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
g.
/ 2015 2015
2)
terdapat catatan hasil identifikasi dan proses analisa kebutuhan pelatihan kompetensi pengamanan yang sesuai dengan resiko pengamanan dan sistem manajemen pengamanan;
3)
terdapat program pelatihan aspek keamanan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisa kebutuhan pelatihan;
4)
terdapat bukti pemenuhan kompetensi untuk setiap personel yang mempengaruhi kinerja pengamanan;
5)
terdapat catatan hasil analisa dan evaluasi efektifitas pelaksanaan pelatihan dan/atau efektifitas hasil pelatihan terkait aspek kompetensi pengamanan;
6)
terdapat prosedur yang terdokumentasi dalam pengelolaan kesadaran pengamanan terhadap setiap personel yang mempengaruhi kinerja pengamanan;
7)
terdapat catatan rekaman hasil kegiatan program kesadaran pengamanan kepada karyawan di semua tingkatan dan fungsi dalam organisasi dan mitra kerja;
8)
terdapat bukti tentang efektifitas hasil kegiatan kesadaran pengamanan.
Elemen 7 : Konsultasi, komunikasi dan partisipasi 1)
terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur konsultasi dan komunikasi dengan pihak internal (seluruh tingkatan dan fungsi yang ada) dan eksternal dengan personel yang bekerja untuk dan atas nama organisasi;
2)
terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur partisipasi dengan pihak internal serta dengan pihak eksternal dalam rangka penerapan SMP organisasi;
3)
terdapat catatan rekaman hasil kegiatan konsultasi dan komunikasi terkait aspek keamanan baik dengan pihak internal maupun eksternal organisasi;
4)
terdapat catatan rekaman hasil kegiatan partisipasi dengan pihak internal maupun eksternal organisasi dalam rangka penerapan SMP organisasi;
5)
terdapat catatan rekaman hasil kegiatan sosial organisasi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial organisasi beserta analisa dan evaluasinya dalam aspek keamanan.
h. Elemen 8…..
13 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
h.
i.
/ 2015 2015
Elemen 8 : Pengendalian dokumen dan catatan 1)
terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian dokumen SMP organisasi;
2)
terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian catatan kegiatan operasional aspek pengamanan organisasi;
3)
terdapat pemastian bahwa dokumen yang digunakan tersedia dalam versi relevan sesuai dengan penggunaannya untuk mencegah penggunaan dokumen yang usang;
4)
terdapat pemastian bahwa setiap dokumen memiliki status yang teridentifikasi (klasifikasi dokumen) termasuk perubahan dan revisi terbaru;
5)
terdapat pemastian dokumen eksternal yang dibutuhkan telah diidentifikasi dan dikendalikan;
6)
terdapat catatan daftar dokumen SMP organisasi;
7)
terdapat catatan organisasi.
pemastian
distribusi
dokumen
SMP
Elemen 9 : Pengendalian keadaan darurat 1)
terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi potensi keadaan darurat (bencana alam, bencana akibat manusia, kriminalitas, pelanggaran keamanan organisasi), penanganan situasi darurat dan petunjuk pelaksanaan tim keadaan darurat;
2)
terdapat prosedur yang terdokumentasi tentang koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan keadaan darurat keamanan;
3)
terdapat catatan pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang untuk kegiatan dan instalasi atau peralatan yang mempunyai potensi ancaman besar;
4)
terdapat penetapan personil di setiap fungsi yang relevan di organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan penanganan dan pemulihan keadaan darurat keamanan;
5)
terdapat catatan rekaman hasil kegiatan uji coba prosedur (simulasi) penanganan keadaan darurat yang dilaksanakan secara berkala untuk menguji kehandalannya dan agar terlatih kemampuan personelnya;
6)
terdapat evaluasi pengujian penanganan keadaan darurat yang berguna untuk meninjau ulang prosedur penanganan keadaan darurat; 7) terdapat….
14 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
7)
j.
/ 2015 2015
terdapat catatan rekaman hasil kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi tim penanganan keadaan darurat keamanan.
Elemen 10 : Pengendalian proses dan infrastruktur (operasional) 1)
terdapat pengendalian operasional pangamanan terhadap kegiatan operasional, produk barang dan/atau jasa dengan prosedur / instruksi kerja, infrastruktur fisik / fasilitas (perimeter, pagar, penerangan, dan lain-lain), personil dan alat bantu pengamanan disesuaikan dengan resiko ancaman (tingkat/level resiko) yang telah teridentifikasi terhadap setiap aset penting organisasi;
2)
terdapat bukti/catatan tinjauan secara periodik terhadap prosedur/instruksi kerja/ketentuan pengendalian operasional pengamanan untuk menilai kecukupan dan efektifitasnya;
3)
terdapat infrastruktur/fasilitas dan alat bantu pengamanan yang digunakan dalam pengendalian operasional pengamanan dan dipastikan dalam kondisi layak pakai (baik/tersertifikasi/dikalibrasi) untuk menjaga kehandalannya;
4)
terdapat catatan/rekaman kegiatan pengendalian operasional pengamanan tempat kerja, infrastruktur dan fasilitas organisasi;
5)
terdapat bukti penetapan dan pengendalian klasifikasi area pengamanan sesuai dengan hasil penilaian resiko pengamanan;
6)
terdapat bukti penerapan pengendalian operasional terhadap karyawan, mitra kerja, dan pengunjung antara lain tetapi tidak terbatas pada : pemeriksaan fisik (orang, barang, kendaraan), pemeriksan identitas, pengendalian akses, penerangan, CCTV, penghalang (tembok, pagar dan pintu) dan rambu-rambu peringatan keamanan;
7)
terdapat bukti penerapan pengendalian terhadap pengadaan barang dan jasa;
8)
terdapat bukti penerapan pengendalian pada penerimaan, penyimpanan dan pemindahan barang;
9)
terdapat bukti penetapan klasifikasi dokumen/informasi organisasi sesuai tingkat kerahasian dan prosedur yang terdokumentasi tentang pengendalian pengamanan dokumen/informasi organisasi;
10)
terdapat bukti penerapan dokumen/informasi organisasi;
11)
terdapat bukti evaluasi secara periodik pengamanan mitra kerja (perusahaan).
pengendalian dari
terhadap kinerja
k. Elemen 11…..
15 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
k.
l.
/ 2015 2015
Elemen 11 : Pemantauan dan pengukuran kinerja 1)
terdapat prosedur dan mekanisme pemantauan dan pengukuran yang berkaitan dengan kinerja pengamanan baik pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai kebutuhan organisasi, efektifitas pengendalian pengamanan, dan evaluasi pematuhan peraturan perundangan aspek keamanan;
2)
organisasi harus mengidentifikasi parameter kinerja dari kinerja pengamanan secara menyeluruh untuk organisasi terkait kebijakan dan sasaran, program pengamanan, umpan balik dari kelemahan sistem, dan kegiatan pelatihan/peningkatan kesadaran pengamanan;
3)
terdapat catatan hasil pemantauan pelaksanaan perencanaan dan progam sistem manajemen pengamanan yang telah ditetapkan;
4)
terdapat prosedur pemeliharaan dan kalibrasi yang terdokumentasi untuk peralatan yang dipersyaratkan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran;
5)
terdapat catatan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran yang dipersyaratkan;
6)
terdapat catatan hasil pemantauan ketidaksesuaian kinerja pengamanan.
dan
pengukuran
Elemen 12 : Pelaporan, perbaikan dan tindakan pencegahan ketidaksesuaian 1)
terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan internal terkait semua hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran, audit dan tinjauan ulang sistem manajemen pengamanan;
2)
terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan eksternal yang dipersyaratkan terkait aspek keamanan;
3)
terdapat catatan bukti pelaporan internal dan eksternal pelaksanaan sistem manajemen pengamanan organisasi;
4)
terdapat prosedur yang terdokumentasi tentang penanganan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahannya;
5)
terdapat catatan hasil penanganan tindakan ketidaksesuaian termasuk penanganan tindakan kriminal/pelanggaran dalam pelaksanaan sistem manajemen pengamanan. m. Elemen 13…..
16 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
m.
Elemen 13 : Pengumpulan dan analisa data 1)
2)
3)
n.
terdapat catatan data/informasi yang menunjukkan kesesuaian dan keefektifan penerapan sistem manajemen pengamanan; terdapat metode analisa data aspek keamanan yang terdokumentasi untuk mendapatkan gambaran kondisi keamanan dan potensi ancaman/gangguan yang ada di organisasi; terdapat catatan hasil analisa data aspek keamanan yang berisi tentang kondisi pengamanan saat ini, potensi ancaman dan kenerja pengamanan organisasi.
Elemen 14 : Audit 1)
terdapat ketentuan untuk manajemen pengamanan;
2)
terdapat penetapan audit yang dilaksanakan secara berkala;
3)
terdapat penetapan frekuensi audit didasarkan pada tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan adanya bukti sumber ancaman/ gangguan yang ada;
4)
terdapat auditor (internal/eksternal) yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan penerapan SMP; terdapat catatan hasil audit sistem manajemen pengamanan dan tindak lanjutnya guna memberikan umpan balik untuk semua pihak yang terkait.
5)
o.
/ 2015 2015
pelaksanaan
audit
sistem
Elemen 15 : Tinjauan manajemen 1)
terdapat mekanisme pelaksanaan tinjauan manajemen yang terdokumentasi tentang penerapan sistem manajemen pengamanan untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan pengamanan;
2)
terdapat penetapan tinjauan manajemen yang dilakukan secara berkala;
3)
terdapat bukti pelaksanaan pimpinan puncak dalam rapat tinjauan manajemen SMP; terdapat catatan hasil pelaksanaan tinjauan manajemen sistem manajemen pengamanan yang disyahkan oleh pimpinan puncak organisasi meliputi evaluasi penerapan kebijakan pengamanan, tujuan, sasaran dan kinerja manajemen pengamanan, hasil temuan audit SMP, evaluasi efektifitas penerapan SMP dan kebutuhan untuk mengubah SMP serta perubahan struktur organisasi.
4)
p. Elemen 16…..
17 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
p.
/ 2015 2015
Elemen 16 : Peningkatan berkelanjutan terdapat bukti penerapan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai keefektifan sistem manajemen pengamanan melalui pemakaian kebijakan keamanan, tujuan keamanan, hasil audit, analisis data, tindakan koreksi dan pencegahan serta tinjauan manajemen.
9.
Penetapan parameter penilaian tiap kriteria elemen standar SMP a.
pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan penetapan parameter penilaian setiap kriteria elemen standar SMP dengan skor nilai angka 0, 1 dan 2;
b.
skor nilai angka 0, 1 dan 2 dengan penjelasan sebagai berikut:
c.
10.
1)
skor nilai angka 0 diberikan apabila dalam penerapan kriteria elemen standar SMP tidak dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2)
skor nilai angka 1 diberikan apabila dalam penerapan kriteria elemen standar SMP tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
3)
skor nilai angka 2 diberikan apabila dalam penerapan kriteria elemen standar SMP dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
penetapan skor nilai 0, 1 dan 2 tersebut, berlaku untuk penilaian seluruh kriteria dalam elemen standar SMP.
Ketentuan penilaian hasil audit SMP a.
b.
penilaian hasil audit SMP dengan menetapkan bobot prinsip pada setiap standar SMP dengan besaran nilai yaitu: 1)
kebijakan dengan bobot nilai 5%;
2)
perencanaan dengan bobot nilai 25%;
3)
pelaksanaan dengan bobot nilai 40%;
4)
pemeriksaan dengan bobot nilai 20%;
5)
peningkatan dengan bobot nilai 10%.
setiap elemen standar SMP ditetapkan bobot nilainya yang merupakan bagian dari bobot standar SMP yang sudah ditetapkan, yaitu: 1) standar.....
18 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
c.
/ 2015 2015
1)
standar kebijakan (bobot nilai 5%): Elemen 1. pemeliharaan dan pembangunan komitmen, dengan bobot nilai 5%.
2)
stadar perencanaan (bobot nilai 25%): a. Elemen 2. pemenuhan aspek peraturan perundangundangan keamanan, dengan bobot nilai 5%; b. manajemen resiko pengamanan, dengan bobot nilai 10%; c. tujuan dan sasaran , dengan bobot nilai 5%; d. perencanaan dan program, dengan bobot nilai 5%.
3)
standar pelaksanaan (bobot nilai 40%): a. pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan, dengan bobot nilai 5%; b. konsultasi, komunikasi, dan partisipasi, dengan bobot nilai 5%; c. pengendalian dokumen dan catatan, dengan bobot nilai 5%; d. penanganan keadaan darurat, dengan bobot nilai 10%; e. pengendalian proses dan infrastruktur, dengan bobot nilai 15%.
4)
standar pemeriksaan (bobot nilai 20%): a. pemantauan dan pengukuran kinerja, dengan bobot nilai 5%; b. pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian, dengan bobot nilai 5%; c. pengumpulan dan penggunaan data, dengan bobot nilai 5%; d. audit, dengan bobot nilai 5%.
5)
standar peningkatan ( bobot nilai 10%): a. tinjauan manajemen, dengan bobot nilai 5%; b. peningkatan berkelanjutan, dengan bobot nilai 5%.
perhitungan hasil nilai tiap elemen standar SMP adalah jumlah skor nilai kriteria yang diaudit dalam satu elemen, dibagi dengan jumlah kriteria yang diaudit dalam satu elemen dikalikan 2 (skor nilai tertinggi 2), dan dikalikan dengan bobot nilai tiap elemen. jumlah skor nilai kriteria dalam satu elemen yang diaudit Jumlah kriteria yang diaudit dalam satu elemen X 2
nilai X bobot nilai tiap elemen = tiap elemen
d. hasil…..
19 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI NOMOR : KEP/ 521 / X 8 OKTOBER TANGGAL :
11.
/ 2015 2015
d.
hasil pencapaian tingkat kesesuaian penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa pada organisasi adalah penjumlahan dari hasil nilai tiap elemen standar SMP.
e.
terhadap organisasi yang baru menerapkan SMP, pada saat sertifikasi pertama terdapat beberapa elemen dan kriteria yang tidak dilakukan penilaian yaitu: 1)
elemen 16. Peningkatan berkelanjutan;
2)
kriteria 3 pada elemen 1. Pemeliharaan dan pembangunan komitmen;
3)
kriteria 6 elemen 3. Manajemen resiko pengamanan;
4)
kriteria 2 pada elemen infrastruktur;
5)
kriteria 3 pada elemen 14. Audit.
10.
Pengendalian
proses
dan
Tingkat pencapaian penerapan SMP Berdasarkan hasil pencapaian tingkat kesesuaian penerapan sistem manajemen pengamanan, tingkat pencapaian penerapan sistem manajemen pengamanan ditetapkan sebagai berikut:
V.
a.
pencapaian tingkat kesesuaian sebesar 0 – 59 %, adalah mendapatkan tindakan pembinaan;
b.
pencapaian tingkat kesesuaian sebesar 60 – 84 %, adalah mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan plakat perak;
c.
pencapaian tingkat kesesuaian sebesar 85 – 100%, adalah mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan plakat emas.
PENUTUP 12.
Hal-hal teknis yang belum tercakup dalam pedoman ini dan dipandang perlu akan dituangkan secara tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini. Ditetapkan di : pada tanggal :
Jakarta
8 Oktober 2015 8 KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H. KOMISARIS JENDERAL POLISI
Report "Kep KABAHARKAM Kep 521 X 2015 Pedoman Penilaian SMP"