GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJAPERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PERIODE 2015-2020 MUSYAWARAH NASIONAL IX PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN MEI 2015 GARIS BESAR PROGRAM KERJA PPNI Periode 2015-2020 Pendahuluan Garis-Garis Besar Program Kerja ini dimaksudkan untuk menetapkan sasaran-sasaran dan langkah-langkah perjuangan organisasi dalam lima tahun mendatang, dalam pencapaian tujuan organisasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan pada khususnya dan pembangunan Nasional umumnya sekaligus untuk memenuhi tanggungjawab dan peran Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam mengisi era kesejagatan. Garis-Garis Besar Program Kerja ini dibagi ke dalam 3 bidang dan kesekretariatan, sebagai berikut: A. Garis Besar Program Kerja Bidang : BIDANG I: BIDANG ORGANISASI DAN KADERISASI; BIDANG HUKUM DAN PEMBERDAYAAN POLITIK; BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI; BIDANG HUBUNGAN DALAM NEGERI/ANTAR LEMBAGA 1. Bidang Organisasi dan Kaderisasi a. Penguatan organisasi pada semua struktur b. Pemetaan, pengawalan dan penguatan keanggotaan c. Kaderisasi Kepemimpinan Organisasi d. Pengelolaan dan pembinaan keanggotaan e. Penataan peran dan fungsi Kolegium, Ikatan/Himpunan dan badan kelengkapan lainya f. Penataan protokoler organisasi 2. Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik: a. Pengembangan dan Pengawalan peraturan turunan UUK; turunan UU No 38 tahun 2014 tentang Keperawatan b. Pengembangan dan Pengawalan Konsil Keperawatan Indonesia c. Penelaahan dan Pengawalan Kebijakan Pemerintah terkait Keperawatan d. Pemetaan dan pengawalan Posisi Strategis yang dapat diisi oleh perawat e. Yudisial Review terhadap peraturan perundangan yang merugikan profesi keperawatan f. Advokasi dan bantuan hukum pada anggota yang berhadapan dengan permasalahan hukum g. Penyelarasan berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut keperawatan 3. Bidang hubungan dalam negeri/antar lembaga a. Membangun jejaring dan kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah b. Pemantapan fungsi hubungan masyarakat (HUMAS) c. Pemantapan pencitraan profesi perawat melalui berbagai media 4. Bidang Luar Negeri a. Penataan dan Pengawasan Migrasi Perawat b. Membangun jejaring kerjasama luar negeri c. Pemantapan pencitraan profesi perawat di luar negeri BIDANG II : BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; BIDANG PENELITIAN; BIDANG SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan: a. Pengembangan standar nasional pendidikan tinggi keperawatan b. Penguatan penyelengaraan uji kompetensi dan sertifikasi lulusan perawat sesuai dengan amanat UU nomor.38 tahun 2014 tentang Keperawatan c. Penelaahan kesesuaian kurikulum di berbagai jenjang dan jenis Pendidikan Perawat. d. Penguatan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat Indonesia (PKBPI) e. Pengawasan kendali mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keperawatan f. Akreditasi lembaga dan program pelatihan keperawatan 2. Bidang Penelitian a. Pengembangan kapasistas bidang penelitian PPNI b. Road map riset keperawatan Indonesia c. Pengembangan data dasar profile PPNI dan keperawatan d. Penelaahan dan rekomendasi terkait rencana penelitian yang dilakukan Institusi/pelayanan e. Pengembangan Jurnal PPNI 3. Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi a. Pengembangan berbagai aplikasi berbasis IT untuk menunjang kinerja organisasi b. Pemantapan pengelolaan data base PPNI c. Pengembangan Website PPNI d. Pengembangan “News Letter” PPNI” e. Pemantapan SIM-K d. Pemantapan pencitraan profesi perawat melalui berbagai media BIDANG III: BIDANG PELAYANAN; BIDANG KESEJAHTERAAN 1. Bidang Pelayanan Keperawatan a. Pengembangan standar Kompetensi, standar praktik, jenjang karir, sistem remunerasi perawat di RS dan puskesmas b. Perumusaan diagnosa keperawatan Indonesia c. Pengembangan, ujicoba dan penetapan model Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit dan Masyarakat d. Mengembangkan sistem pemantauan mutu pelayanan keperawatan komunitas e. Pemantauan Penerapan Sistem Jenjang Karir Perawat Klinik f. Pengembangan Pedoman Jenjang karir manajer, pendidikan dan riset di sarana layanan kesehatan g. Pemetaan dan peguatan praktik mandiri/pelayanan keperawatan h. Penguatan peran PPNI dalam lembaga akreditasi RS 2. Bidang Kesejahteraan a. Pemantapan sistem imbal jasa keperawatan b. Penggalangan “Endowment fund” c. Peningkatan kepedulian organisasi terhadap anggota B. Garis Besar Program Kerja Kesekretariatan Dan Keuangan 1. Kesekretariatan a. Pengadaan gedung/kantor PPNI b. Penataan Kearsipan c. Penataan Sistem Surat-Menyurat d. Penataan Jalur Komunikasi intra organisasi e. Penataan dan pengawalan berbagai jenis rapat (rapat-rapat rutin). 2. Keuangan a. Penataan sistem keuangan organisasi b. Penataan aset dan kepemilikan Penutup Pedoman ini merupakan arah garis-garis besar yang harus dijadikan acuan untuk pelaksanaan program kerja kepengurusan 2015-2020. HASIL SIDANG KOMISI MUSWIL PROPINSI IX JAWA BARAT KOMISI I (ORGANISASI DAN KADERISASI) 1. Kordinasi dengan ketua DPD PPNI dan pembentukan Kordinator wilayah …… April 2. Pertemuan dengan ketua dan sekertaris agenda tatakelola organisasi . DPD 3. Pertemuan dengan ikatan/ Himpunan pembahasan program yg terintegrasi 4. Pertemuan dengan Institusi Pendidikan dalam rangka sosialisasi organisasi profesi …. Mahasiswa se jawa barat 5. Seminar Nasional ….. Peran op dalam kebijakan dan strategis . 6. Pertemuan dengan wilayah …..evaluasi program dan kegiatan 7. Audiensi dengan Gubernur dan Walikota /Bupati …program PPNI dikaitkan dengan program pemerintah 8. Studi banding … antar lembaga ….kordinasi 9. Pertemuan dengan pengurus pusat terkait keanggotaan, kepengurusan dan iuran 10. Rapat bersama bidang bidang … KOMISI II (HUKUM , PEMBERDAYAAN POLITIK, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA) KOMISI III (SISTEM INFORMASI ,KOMUNIKASI, PENDIDIKAN , PELATIHAN DAN PENELITIAN) 1. BiDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN a. Pengembangan standar nasional pendidikan tinggi keperawatan (Setuju, bagaimana sikap ppni untuk jenjang pendidikan d4?) b. Penguatan penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi lulusan perawat sesuai dengan amanat UU Nomer 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (Setuju, tetapi tidak setuju dengan adanya exit exam) c. Penelaahan kesesuaian kurikulum di berbagai jenjang dan jenis pendidikan perawat (Setuju, tetapi sebaiknya kalimatnya di rubah menjadi memberikan masukan dan saran tentang kurikulum jenjang dan jenis pendidikan perawat d. Penguatan program pengembangan keprofesian berkelanjutan perawat indonesia (PKBPI) Setuju, tanpa perubahan e. Pengawasan kendali mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keperawatan, Setuju tanpa perubahan f. Akreditasi lembaga dan program pelatihan keperawatan, (Setuju, untuk pelatihan keperawatan harus jelas kredensialnya dan sebaiknya tidak memberikan gelar yang tidak sesuai dengan aturan dikti). 2. BIDANG PENELITIAN a. Pengembangan kapasistas bidang penelitian, Setuju, tanpa perubahan b. Road map riset keperawatan indonesia, Setuju, tanpa perubahan c. Pengembangan data dasar profil PPNI dan keperawatan, Setuju, tanpa perubahan d. Penelaahan dan rekomendasi terkait rencana penelitian yang dilakukan institusi/pelayanan, Setuju, tanpa perubahan e. Pengembangan jurnal PPNI, Setuju, tetapi bukan hanya jurnal yang diterbitkan oleh PPNI, tetapi memebrikan bantuan kepada peneliti dari PPNI 3. BIDANG SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI a. Pengembangan berbagai aplikasi berbasis IT untuk menunjang kinerja organisasi, Setuju tanpa perubahan b. Pemantapan pengelolaan data base PPNI, Setuju, tanpa perubahan c. Pengembangan website PPNI, Setuju, penambahan untuk jaringan informasi yang menggunakan media sosial d. Pengembangan ‘news letter PPNI, Setuju, tanpa perubahan e. Pemantapan SIM-K, Setuju, tanpa perubahan f. Pemantapan pencitraan profesi perawat melalui berbagai media, Setuju, tanpa perubahan KOMISI IV (PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN) 1. PENGEMBANGAN UJI COBA DAN PENETAPAN MODEL ASUHAN KEPERAWATAN a. Merekomendasikan untuk menerapkan model asuhan keperawatan sesuai dengan karakteristik pasien dipelayanan dengan uji coba di Rumah Sakit sehingga dapat ditetapkan suatu standar asuhan keperawatan untuk seluruh pelayanan keperawatan (RS) di wilayah Jawa Barat b. Perlu adanya monitoring secara berkala terkait dengan implementasi model askep yang diterapkan dipelayanan keperawatan c. Advokasi untuk menekankan bahwa tugas Perawat di Komunitas adalah memberikan Asuhan komunitas. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka persamaan persepsi tentang tugas pokok dan fungsi Perawat komunitas sehingga tidak ada pekerjaan yang dirangkap 2. PENERAPAN SISTEM JENJANG KARIR a. Membuat pola dan Sosialisasi jenjang Karir di RS, puskesmas dan Pendidikan b. Revitalisasi Komite Keperawatan di RS dan Puskesmas c. Upaya memfasilitasi assesment untuk meningkatkan jenjang Karir d. Menentukan Reward setiap jenjang karir sesuai kemampuan RS e. Kejelasan Kewenangan Klinis perawat di RS dan Puskesmas sesuai dengan perawat Vokasi, general dan spesialis f. f. Melakukan monitoring dan Evaluasi implementasi jenjang karir di Fasyankes g. g. Memberdayakan Organisasi PPNI di Daerah dalam menentukan Jenjang karir Perawat 3. PENATAAN DAN PENGUATAN PRAKTIK MANDIRI a. Adanya syarat / Standar pelaksanaan Praktek mandiri sesuai dengan Kompetensi dan Sub Spesialis b. Mempermudah dikeluarkannya Rekomendasi Praktek Mandiri dari Organisasi kab/kota c. Adanya gambaran percontohan dari pelaksanaan Praktek Mandiri d. Perlu adanya peran organisasi dalam pembinaan Praktek Mandiri 4. PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI TENTANG KESEJAHTERAAN PERAWAT a. Organisasi PPNI agar dapat mengupayakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk pengangkatan Perawat Kontrak b. Organisasi PPNI mampu merekomendasikan kenaikan Jenjang Karir yang diikuti oleh peningkatan Kesejahteraan (Salary) disemua Layanan Keperawatan ( Pemerintah maupun Swasta ) c. Meningkatkan rasa aman perawat dalam melaksakan tindakan delegasi dengan adanya kejelasanpelimpahan tugas dari Medis d. d. PPNI bisa merekomendasikan Standar minimal gaji Perawat KOMISI V (IKATAN DAN HIMPUNAN) AGENDA 1. PEMBENTUKAN IKATAN DAN HIMPUNAN DI PROVINSI : MEKANISME, KRITERIA, DAN SOP a. SOP ART PPNI pasal 54 à anggota ikatan/panitia/ setelah melalui rapat/Pra kongres pertemuan awal à Konsultasi dengan PPNI dan pengurus ikatan tingkat pusat à PPNI Wilayah Provinsi dan pengurus ikatan tingkat pusat melakukan telaahan à Calon anggota/ panitia/ pengurus melakukan rapat/ musyawarah/ pertemuan untuk menentukan komponen dan pengurus à Komponen dan pengurus yang sudah di tentukan selanjutnya diajukan kepada pengurus iktan tingkat pusat untuk di terbitkan SK dengan berkoordinasi dengan PPNI Wilayah propinsi à Pengurus ikatan tingkat pusat menerbitkan SK dan melantik Ikatan tingkat propinsi dengan berkoordinasi dengan PPNI Wilayah à Pengurus ikatan yang sudah di SK- kan dan dilantik memiliki kewajiban melaporkan kondisi organisasi kepada Ikatan tingkat pusat secara periodic. Mendesak kepada PPNI untuk tidak mudah SKP dan ijin pelatihan kegiatan seminat yang tidak dilakukan oleh ikatan himpunan. b. KRITERIA 1) Merupakan bidang rumpun keilmuan keperawatan seminat 2) Memiliki area garapan khusus di bidang pelayanan keperawatan yang berada diwilayah propinsi tersebut 3) Mengikat pada ikatan/ himpunan yang ada di pusat. 4) Memiliki ijin administrative dari pengurus Ikatan tingkat pusat. 2. PENATAAN LINGKUP PRAKTIK DAN KEWENANGAN a. Lingkup Praktik dan Kewenangan 1) Pedoman penataan dan pembentukan ikatan himpinan berdasarkan kewenangan dan lingkup praktik di susun oleh panitia khusus yang dibentuk oleh PPNI Propinsi. 3. KRIDENCIALING a. Kredencialing dilakukan sesuai dengan ruang lingkup keahlian / ikatan yang di bentuk. b. Wajib melaporkan hasil kredencialing organisasi kepada PPNI Propinsi secara periodic. c. Kredencialing ikatan dilakukan oleh Himpunan atau ikatan d. Pengakuan kewenangan terhadap kompetensi anggota ikatan dilakukan oleh Himpunan/ ikatan e. Himpunan harus memiliki Asesor bidang keilmuan ikatan masing-masing KOMISI VI (YAYASAN DAN ASSET) HASIL SIDANG KOMISI 1. Kekuatan dalam pengelolaan aset sudah ada dengan adanya buku pedoman tata kelola, hubungan organisasi yayasan dan stikep. 2. Masih ada hambatan dalam implmentasi, sehingga saat ini belum bisa diketahui berapa aset yayasan. 3. Masih ada masalah daam penentuan ketua dewan pembina Option : a. Ketua terpilih secara otomatis menjadi dewan pembina bergabung dengan dewan pembina yang sudah ada. b. Ketua dewan pembina yang ada mengundurkan diri diganti oleh ketua dpw terpilih. REKOMENDASI : 1. Harus dibuatkan berita acara hasil kesepakatan yang dilakukan antara dpw, dpd dan pengurus yayasan, minimal notulensi yang ditanda-tangani bersama, sebagai bukti otentik. 2. Perlu ditetapkan/ dibuat (surat keputusan ) dalam muswil sebagai peraturan organsasi bahwa pengelolaan stikep dan yayasan menggunakan buku pedoman tata kelola hubungan organsasi yayasan dan stikep yang sudah dibuat. 3. Bentuk tim implementasi pedoman tata kelola hubungan organisasi yayasan dan stikep dengan masa kerja 5 tahun. 4. Perlu dibuat time line supaya bisa dikontrol dan dibuat progres report. 5. Bentuk tim pemantau untuk merealisasikan/mengimplementasikan hasil keputusan muswil tentang pengelolaan aset untumegurus kelanjutan implementasi dari hasil kesepakatan. Tidak hanya didelegasikan kepada ketua terpilih. Usulan anggota tim : Masing-masing korwil 1 orang (5) orang ditambah 2 orang dari provinsi, jadi total 7 orang Provinsi wajib menanggung biaya operasional tim 6. Batas waktu penyelesaian aset oleh tim implementasi maksimal 1 tahun, apabila belum selesai, tim diberikan kewenangan membawa masalah ke ranah hukum. 7. Hasil selalu dikomunikasikan ke daerah.
Report "7 Garis-garis Besar Program Kerja PPNI.doc"